TRIBUNJAMBI.COM – Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, memberikan respons tegas atas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi.
JK sebelumnya mengeklaim peran besarnya dalam mengorbitkan Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia.
Projo menilai, narasi klaim personal tersebut berisiko menyederhanakan proses demokrasi yang sangat kompleks di Indonesia.
Meskipun memberikan rasa hormat yang tinggi terhadap JK sebagai tokoh bangsa, Projo mengingatkan mandat kekuasaan tertinggi tidak datang dari jasa perorangan, melainkan dari pilihan murni rakyat.
Demokrasi Bukan Hasil Kerja Tunggal
Freddy Alex Damanik menegaskan kemenangan Jokowi dalam dua kali gelaran Pilpres merupakan manifestasi dari kepercayaan kolektif.
Ia menekankan bahwa rekam jejak Jokowi sejak dari Solo adalah faktor kunci yang membuat rakyat terpikat, melampaui sekadar lobi-lobi antar-tokoh.
"Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014."
"Meski demikian, kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia," kata Freddy, Senin (20/4/2026).
Baca juga: PDIP Respon Pernyataan JK: Bukti Jokowi Khianati Orang-Orang Berjasa
Baca juga: Perbedaan Harga BBM RI vs Malaysia: Pertamina Melambung, Jiran Justru Turun
Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia dibangun melalui kerja keras berbagai elemen bangsa, bukan berdasarkan peran satu atau dua individu semata.
Pilar Kemenangan: Relawan, Parpol, dan Rakyat
Sebagai organisasi relawan yang setia mengawal Jokowi sejak awal, Projo melihat adanya pilar-pilar penting yang sering kali terlupakan dalam klaim-klaim personal.
Pilar tersebut mencakup soliditas dukungan relawan di akar rumput serta peran partai politik, khususnya PDI Perjuangan.
Freddy mengajak semua pihak untuk tidak mengecilkan pengorbanan jutaan masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pemilu tersebut menjadi sekadar klaim "jasa satu orang".
"Kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal, serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan," ungkap Freddy secara terbuka.
Mandat Kedaulatan Rakyat
Menutup pernyataannya, Freddy kembali mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat.
Setiap kemenangan politik harus dirayakan sebagai pencapaian bersama demi kemajuan bangsa.
"Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu," pungkasnya.
Baca juga: JK Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah: Kenapa Dibiarkan Rakyat Berkelahi?
Baca juga: Iran Tolak Tunduk ke AS: Trump Blokade Selat Hormuz Cuma Pertunjukan Gagal
Pernyataan ini muncul sebagai "penyeimbang" atas pernyataan JK sebelumnya yang menyebut bahwa dirinyalah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga akhirnya bisa menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di Republik ini.
Sebelumnya, JK menegaskan perannya dalam karier politik Jokowi hingga bisa menjadi Presiden RI.
Dia mengungkapkan perannya yang besar terhadap Jokowi.
JK turut menyinggung 'termul-termul' untuk membandingkan dengan perannya tersebut.
Termul merupakan akronim dari 'Ternak Mulyono' yang kerap ditujukan sebagai relawan Jokowi.
JK mengatakan dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2012Megawati menolak untuk mengusung Jokowi sebagai cagub.
Lalu, JK mengeklaim bahwa dirinya membawa Jokowi ke Megawati dan mempromosikannya dengan representasi sebaagi sosok 'orang baik'.
"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi Gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega, 'Ibu ini ada calon baik orang PDIP'. (Megawati menjawab) 'Ah jangan'. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur," kata JK dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
JK lantas menyebut Jokowi berterimakasih kepadanya karena telah membuat dia menang Pilgub DKI Jakarta 2012.
Lewat pernyataann itu, dirinya lantas mengeklaim bahwa tanpa jasanya, Jokowi tidak mungkin bisa maju menjadi capres pada Pilpres 2014 dan berujung menang.
"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?" tegas JK dengan suara lantang.
Pada momen tersebut, JK menyebut Megawati juga sempat enggan untuk mengusung Jokowi menjadi capres dalam Pilpres 2014 jika bukan dirinya yang menjadi cawapres.
"2 tahun dia gubernur (DKI Jakarta), oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini. Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya (cawapres pada Pilpres 2014)," kata JK.
Dia menjelaskan Megawati mau untuk memasangkan Jokowi dengannya karena berpengalaman. Megawati ingin agar JK membimbing Jokowi.
Kala itu, JK mengaku sempat bimbang karena berencana untuk pulang ke kampung halamannya di Makassar. Namun, akhirnya mau untuk menuruti permintaan Megawati.
Baca juga: Tolak Ditemui Rismon Sianipar, JK: Saya yang Bawa Jokowi ke Jakarta
Baca juga: Senin Ini Propram Bareskrim ke Jambi, Kasus Pemerkosaan Perempuan Libatkan Oknum Polisi
"Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang jangan, 'Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf' Ya bukan saya minta, bukan," kata JK.
"Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya," imbuh dia.
Hubungan panas antara PDI Perjuangan (PDIP) dan mantan kadernya, Joko Widodo atau Jokowi, kembali memuncak.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mengklaim sebagai sosok di balik kesuksesan Jokowi menuju kursi kepresidenan pada 2014 silam.
Guntur menilai pengakuan JK tersebut mempertegas pola perilaku politik Jokowi yang dianggap kerap melukai pihak-pihak yang telah membesarkan namanya.
Guntur Romli menegaskan secara organisatoris, PDIP sudah tidak ingin lagi dikait-kaitkan dengan sosok Jokowi.
Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan telah resmi memecat Jokowi beserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, pada 16 Desember 2024 lalu.
Meski demikian, pernyataan JK menurut Guntur menjadi validasi atas perasaan yang selama ini dirasakan oleh internal partai banteng.
"PDI Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi, sudah dipecat. Tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi. Tapi kesan dari pernyataan Pak JK, Jokowi itu memang berkhianat dan melukai pada orang-orang yang berjasa besar padanya," tegas Guntur Romli kepada Tribunnews.com, Minggu (19/4/2026).
Tak hanya JK dan Megawati Soekarnoputri, Guntur membeberkan sederet nama besar yang memiliki andil masif dalam karier politik Jokowi sejak dari Solo hingga ke Jakarta.
Nama-nama seperti Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, hingga mentor politiknya di Solo, FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy), disebutnya sebagai pilar utama kesuksesan Jokowi.
Bahkan, Guntur memperluas daftar tersebut ke tokoh di luar PDIP, seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong, yang pernah menjadi menteri serta tim sukses Jokowi pada periode pertama (2014-2019).
"Dan tidak hanya ke orang-orang PDI Perjuangan, juga pada Pak Anies Baswedan, dan Pak Tom Lembong, yang semuanya pernah membantu Jokowi. Nama-nama yang saya sebut itu semua berkontribusi besar terhadap karier Jokowi. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan menyakitkan," lanjut Guntur dengan nada getir.
Baca juga: Tarif Travel di Batang Hari Masih Stabil, Sopir Andalkan BBM Subsidi
Baca juga: Terapkan Biodiesel 50, RI Hentikan Impor Solar per 1 Juli 2026
Baca juga: Di Jambi Pertamax Turbo Jadi Rp19.850, Dexlite Rp 24.150, Siapa Saja yang Boleh Isi BBM Subsidi?
