SURYA.CO.ID GRESIK - Jumlah SK ASN palsu di Gresik bertambah menjadi 18 orang. DPRD Gresik meminta untuk verifikasi dan validasi seluruh ASN.
Komisi I DPRD menggelar hearing bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
Rapat berlangsung hampir tiga jam dan tertutup di ruang rapat Komisi I DPRD Gresik. Ketua Komisi I DPRD Gresik Muhammad Rizal Saputra menyampaikan, ada beberapa poin dalam rapat hering tersebut.
Diantara BKPSDM, untuk memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN di Kabupaten Gresik. Kemudian melakukan pendalaman terhadap puluhan korban, agar perkara SK palsu bisa terbuka dalam aktor utamanya.
Baca juga: Polisi Dalami Kasus SK ASN Palsu Gresik: Ada 2 Laporan dan Nama Terduga Pelaku
“Kami berharap setelah dari hering ini segera ditemukan dalam aktor utama. Siapapun namanya, segera umumkan ke publik, sebab kabar ini dinanti oleh masyarakat,” ujar Rizal, sapaan akrabnya, Senin,(20/4/2026).
Politisi muda PKB ini menegaskan, untuk korban SK palsu, pada pemeriksaan gelombang pertama ada 12 orang.
Yang tidak terima SK 4 orang yang notaben SK PNS ada 2 orang. Gelombang kedua ada 6 orang, notabene PPPK. Nah untuk jumlah sementara ada 18 orang.
Sedangkan untuk terduga pengepul adalah AG notabene adalah PNS, dan AT mantan pecatan PNS.
Baca juga: Update Kasus SK ASN Palsu Gresik: Korban Setor Rp 500 Juta, Ada Nama Pejabat Disebut
Selanjutnya, untuk inspektorat, direkomendasikan untuk terus melakukan pemeriksaan secara mendalam.
Diharapkan, dalang dibalik koordinator utama pembuat SK palsu segera terungkap.
"Meski kasus SK palsu, sekarang tengah dalam proses penyidikan pihak Polres Gresik. DPRD sebagai fungsi pengawasan kinerja OPD pemerintah, akan terus memantau perkembangannya,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo menyampaikan bahwa hearing rekomendasi komisi I DPRD Gresik, terkait memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN secara menyeluruh.
"Pada saat ini tengah kita lakukan sebagai langkah untuk tidak terjadi lagi adanya SK palsu,” imbuhnya.
