BSK Hukum tekankan kolaborasi dan kebijakan berbasis analisis dalam apel gabungan bersama BPSDM
bisnistribunjabar April 21, 2026 11:45 AM

TRIBUNJABAR.ID - Depok, 20 April 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum kembali melaksanakan apel pagi gabungan. Kegiatan ini menjadi momen kedua pelaksanaan apel bersama kedua unit, sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi BSK Hukum bertindak sebagai petugas apel.

2Asdds
Lebih lanjut, Dwi Harnanto menegaskan peran strategis BSK Hukum dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang hukum. Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, data yang valid, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi lintas unit dengan pendekatan yang adaptif.

Dalam amanatnya sebagai pembina apel, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada BPSDM Hukum atas penerimaan dan sinergi yang telah terjalin. Ia berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat dan berkelanjutan ke depannya.

Lebih lanjut, Dwi Harnanto menegaskan peran strategis BSK Hukum dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang hukum. Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, data yang valid, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi lintas unit dengan pendekatan yang adaptif.

“Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, kita dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis analisis komprehensif dan data yang valid, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas kebijakan di bidang hukum.”

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola di bidang hukum.

Apel gabungan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong terciptanya kebijakan yang responsif dan berdaya guna.

Merespons semangat kolaborasi dan kebijakan berbasis data yang ditekankan dalam apel gabungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan apresiasi positif dan menyatakan kesiapan jajarannya di wilayah untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut.

"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar sangat mendukung penguatan sinergi antara BSK dan BPSDM Hukum ini. Bagi kami di wilayah, kebijakan yang didasarkan pada analisis tajam dan data lapangan yang valid adalah kunci utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat Jawa Barat. Kolaborasi lintas unit seperti ini menjadi inspirasi bagi kami di Tatar Pasundan untuk terus merapatkan barisan, memastikan setiap program kerja selaras dengan strategi pusat, dan senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam membangun tata kelola hukum yang lebih responsif dan berintegritas," tegas Asep Sutandar.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.