TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 8.066 anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkonfirmasi berstatus sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS).
Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY mematangkan penanganan komprehensif lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan formal dan non-formal melalui pendekatan kearifan lokal.
Inspektur DIY yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc., menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar berakar pada masalah ekonomi, sehingga memerlukan intervensi terpadu dari tingkat provinsi hingga desa.
"Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 8.066 anak di wilayahnya terkonfirmasi tidak bersekolah. Permasalahan ini menuntut penanganan komprehensif dan lintas sektor, mengingat faktor penyebab utamanya tidak lagi didominasi oleh kendala ekonomi semata, melainkan keputusan bekerja, dinamika sosial, hingga pilihan individu anak. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikelola melalui integrasi kebijakan pendidikan formal dan non-formal dengan pendekatan kearifan lokal. Mengingat struktur sosial DIY yang kuat, strategi ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga tingkat Kalurahan," papar Setiadi.
Sebagai tindak lanjut, Pemda DIY menerapkan lima langkah strategis dan program utama untuk menekan angka ATS di wilayahnya.
Yang pertama adalah program kembali bersekolah.
Upaya ini difokuskan pada identifikasi anak-anak yang putus sekolah (drop out) maupun yang belum pernah sekolah.
Pemerintah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan untuk menampung ATS melalui jalur pendidikan non-formal (Paket A, B, dan C).
"Selain itu, dilakukan penyaluran beasiswa dan bantuan sosial biaya pendidikan melalui Kartu Cerdas bagi keluarga rentan guna memastikan faktor ekonomi tidak menjadi penghalang utama," ujarnya.
Berikutnya yakni pemanfaatan data berbasis desa.
Pemerintah DIY mulai menggalakkan sinkronisasi data dari level bawah agar intervensi lebih akurat.
Hal ini dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SID) menggunakan data riil di tingkat Kalurahan/Desa untuk memetakan ATS berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Sinkronisasi ini dibarengi dengan Gerakan "Go To School", yakni pendampingan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk membujuk orang tua agar kembali menyekolahkan anaknya.
Baca juga: Disperindag DIY Antisipasi Pergeseran Konsumsi LPG Nonsubsidi ke Subsidi
Selanjutnya jalur pendidikan inklusif dan khusus.
Sebagai pionir pendidikan inklusif di Indonesia, DIY memastikan akses pendidikan yang merata melalui Sekolah Inklusi.
"Program ini menyediakan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar tetap dapat mengecap pendidikan di sekolah reguler terdekat. Pemerintah juga membuka Sekolah Filial (kelas-kelas jauh atau sekolah terbuka) di wilayah yang memiliki hambatan akses geografis maupun sosial," paparnya.
Bagi ATS yang sudah melewati usia sekolah namun belum bekerja, fokus pemerintah dialihkan pada pemberdayaan.
Balai Latihan Kerja (BLK) ditugaskan memberikan pelatihan keterampilan teknis (seperti otomotif, tata busana, atau IT) agar anak memiliki daya saing di dunia kerja.
Pemda juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) swasta untuk memberikan sertifikasi keahlian.
Terakhir payung regulasi dan pengawasan.
Seluruh penanganan ATS didukung oleh kebijakan regional yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah.
Dalam implementasinya, Inspektorat DIY melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana pendidikan, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), agar tepat sasaran dalam menekan angka putus sekolah.
"Kendati angka partisipasi murni di DIY tergolong tinggi secara nasional, Setiadi menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini masih terletak pada anak-anak di daerah kantong kemiskinan atau mereka yang telanjur memilih bekerja akibat tingginya tuntutan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, sinergi berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan penuntasan masalah ATS di wilayah DIY," pungkasnya. (*)
