TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Dhony Kristanto, mendorong seluruh padukuhan di Bumi Projotamansari untuk menjadi padukuhan mandiri secara ekonomi.

Kemandirian ini dinilai memiliki peran vital dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Dhony, pengembangan padukuhan mandiri ekonomi dapat direalisasikan melalui optimalisasi anggaran pemerintah maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Pemerintah sudah banyak menggelontorkan dana untuk masyarakat, seperti pelatihan hingga bantuan ternak. Di sini masyarakat perlu paham bahwa semua bantuan itu sebisa mungkin dijadikan Pendapatan Asli Padukuhan. Jadi, bantuan dikelola kelompok dan hasilnya masuk ke kas padukuhan," ujarnya kepada Tribunjogja.com, Selasa (21/4/2026).

Dhony menekankan bahwa padukuhan merupakan struktur pemerintahan terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jika level terbawah ini belum mampu mandiri, ia khawatir target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.

Meski saat ini setiap padukuhan telah menerima Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP), anggarannya dinilai masih terserap untuk kebutuhan infrastruktur dan pendidikan umum.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Bantul Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Pelajar di Pandak

Oleh karena itu, diperlukan proyek percontohan (pilot project) untuk mempercepat kemandirian ekonomi.

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyampaikan bahwa 75 kalurahan di Bantul sudah berstatus mandiri. Namun, saya mendorong agar kemandirian ekonomi ini benar-benar dimulai dari akar rumput, yaitu padukuhan," terangnya.

Ia berharap pihak padukuhan aktif mengubah mindset warga agar melihat bantuan bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pengembangan ekonomi.

Contoh nyata program ini sudah mulai digarap di Padukuhan Sindet, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis.

Di lokasi tersebut, masyarakat mendapatkan bantuan 600 ekor Ayam Merah Putih dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, melalui Kementerian Pertanian.

"Di Sindet, bantuan dikelola melalui lembaga berupa yayasan internal tingkat padukuhan. Yayasan ini yang akan mengelola bantuan dari pihak luar maupun dalam secara profesional. Manajemen pengelolanya pun digaji secara profesional," urai Dhony.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan hasil peternakan berupa telur nantinya akan diperjualbelikan sesuai harga pasar.

Dengan demikian, hilirisasi ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan pengurus RT, rois, hingga sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami berharap para Dukuh bisa mengelola bantuan yang ada untuk menambah pemasukan padukuhan, tidak hanya berhenti di tingkat kelompok. Jika hanya di kelompok, padukuhan akan sulit memanfaatkan hasil ekonomi tersebut untuk kepentingan publik, seperti penekanan angka stunting," pungkasnya. (nei)