WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Francine Widjojo, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif dalam mengendalikan lonjakan harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.
Menurutnya, upaya seperti pasar murah dan operasi pasar masih relevan, namun hanya bersifat jangka pendek.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data, khususnya pada wilayah-wilayah yang paling terdampak kenaikan harga.
“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus ada langkah yang lebih sistematis agar intervensi benar-benar tepat sasaran,” ujar Francine kepada Wartakotalive.com belum lama ini.
Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan Pemprov DKI.
Pertama, memastikan ketersediaan pasokan melalui optimalisasi cadangan pangan daerah serta penguatan sistem distribusi.
Hal ini termasuk mempercepat suplai dari daerah produsen agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.
Kedua, memperketat pengawasan rantai distribusi guna mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.
Francine menilai, dalam banyak kasus, lonjakan harga tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pasokan, tetapi juga ulah oknum di tingkat distribusi.
Ketiga, memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk melakukan intervensi langsung di pasar, baik melalui stabilisasi harga maupun penyediaan komoditas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Selanjutnya, untuk komoditas yang sangat bergantung pada impor seperti kedelai, ia menekankan pentingnya strategi jangka menengah.
Langkah tersebut mencakup diversifikasi sumber pasokan serta koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat agar dampak fluktuasi global dapat ditekan di tingkat daerah.
Baca juga: Anak Buahnya Jadi Tersangka, Rano Karno Pastikan Beri Pendampingan Hukum
Tak hanya itu, Francine juga menyoroti kenaikan harga plastik yang turut membebani pelaku usaha, khususnya UMKM.
Ia menyarankan agar Pemprov tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga mulai mendorong transisi bertahap ke kemasan ramah lingkungan.
“Perlu ada insentif bagi pelaku usaha serta kebijakan yang memberi ruang adaptasi, sehingga tidak memberatkan UMKM,” katanya.
Ia menegaskan, kebijakan pengendalian harga harus dilakukan secara berlapis, mulai dari langkah jangka pendek untuk meredam gejolak hingga strategi jangka menengah dan panjang guna memperkuat ketahanan sistem pangan di Jakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, merespons kenaikan harga plastik yang dikeluhkan pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman.
Lonjakan harga ini dinilai berdampak langsung pada biaya operasional harian para pedagang dan pelaku UMKM.
Dia mengatakan bahwa plastik kemasan masih menjadi kebutuhan utama yang sulit digantikan dalam waktu singkat.
“Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa kenaikan harga plastik saat ini menjadi keluhan nyata para pedagang, khususnya pelaku usaha makanan dan minuman. Plastik kemasan merupakan kebutuhan operasional harian yang sulit digantikan dalam waktu cepat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kenaikan harga plastik terjadi sejak akhir Maret 2026 dan berlanjut hingga awal April 2026.
Kenaikan ini dipicu oleh dinamika global, termasuk konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok.
Secara umum, harga plastik di Jakarta mengalami kenaikan antara 30 hingga 40 persen.
Kantong kresek tercatat naik paling tinggi, yakni sekitar 40 persen menjadi Rp17.000 per pak, dengan kenaikan tertinggi di Jakarta Utara.
Sementara itu, plastik kemasan jenis PET naik sekitar 35 persen menjadi Rp22.000 per pak, dengan lonjakan tertinggi di Jakarta Barat.
Adapun plastik jenis polyethylene (PE) mengalami kenaikan rata-rata 30 persen menjadi Rp21.000 per pak. Kenaikan paling signifikan juga terjadi di Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Selatan relatif lebih stabil.
Dari sisi kewilayahan, Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi daerah dengan kenaikan harga paling tinggi dibanding wilayah lainnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pada sisi pasokan dan distribusi, serta peningkatan permintaan di pasar.
Elisabeth menjelaskan, kenaikan harga plastik tidak lepas dari ketergantungan industri global terhadap pasokan bahan baku dari Timur Tengah.
Kawasan tersebut merupakan pusat produksi petrokimia dunia karena melimpahnya sumber minyak dan gas.
Dari wilayah ini diproduksi berbagai jenis resin plastik seperti Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyethylene Terephthalate (PET), dan Polystyrene (PS), yang menjadi bahan dasar utama produk plastik sehari-hari.
“Plastik kemasan sederhana yang digunakan UMKM kita sangat bergantung pada rantai pasok global ini. Saat ini produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan nasional, sementara 60 persen sisanya masih bergantung pada impor,” jelasnya.
Impor tersebut mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, serta negara Asia seperti Korea Selatan dan Singapura.
Meski demikian, Pemprov DKI memastikan akan mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga.
Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat monitoring harga di pasar dan distributor, memastikan tidak terjadi lonjakan tidak wajar, serta menjaga ketersediaan barang di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pelaku usaha guna mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat luas.
“Sesuai arahan Gubernur, kami fokus menjaga stabilisasi harga bahan baku plastik dan menahan laju inflasi daerah, khususnya dari sektor pangan dan kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Elisabeth. (m27)
