Oleh; Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)
TRIBUNBANYUMAS.COM - Kita mendekap masa lalu. Kita membiarkan masa depan. Dengan ontologi ini, Indonesia kembali berdiri di persimpangan yang sama.
Nilai tukar rupiah melemah, harga bahan bakar minyak atau BBM naik, dan daya beli masyarakat hancur.
Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa. Ini adalah sinyal bagi negara bahwa struktur ekonomi kita rapuh dan sangat rentan terhadap guncangan global, terutama konflik geopolitik seperti perang yang mengganggu rantai pasok energi dunia.
Ketika perang mendorong harga minyak global naik, Indonesia yang masih bergantung pada impor energi langsung terkena dampaknya. Harga BBM meningkat, biaya logistik melonjak, lalu efek berantai pun terjadi. Harga pangan naik, biaya produksi meningkat, serta inflasi bergerak naik secara perlahan.
Dalam kondisi seperti ini, yang paling terpukul bukan korporasi besar dan elit, melainkan kelas menengah dan kelas masyarakat berpendapatan rendah. Kedua kelas tersebut selalu menjadi eksperimen kebijakan.
Masalahnya dalam hal ini bukan hanya berasal dari faktor eksternal. Melemahnya rupiah menunjukkan ketergantungan struktural terhadap dolar dan lemahnya fundamental ekonomi domestik.
Rupiah Tertekan akibat Spekulasi Pasar
Ketika investor global menarik dana dari pasar berkembang untuk mencari aset yang lebih aman, rupiah langsung tertekan. Ini bukan kejadian baru. Ini adalah pola berulang yang menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki ketahanan moneter yang cukup kuat. Terlebih menganut pasar bebas dan tidak memiliki kemandirian ekonomi.
Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Terus Merosot sampai Level Terendah, Rekor Sepanjang Sejarah
Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini bukan semata persoalan ekonomi teknis, melainkan masalah institusional. Dalam kerangka pemikiran Why Nations Fail dari Acemiglu dan Robinson (2012), negara yang gagal bukan karena faktor sumber daya, budaya masyarakat, dan pemimpin mengatur ekonomi.
Namun karena institusi yang tidak mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan tahan krisis. Ketika kebijakan ekonomi lebih bersifat reaktif dibandingkan strategis, dan ketika distribusi beban krisis tidak berjalan adil, maka yang terjadi adalah siklus kerentanan yang terus berulang.
Hal ini terlihat pada kenaikan BBM sering dibingkai sebagai kebijakan sulit yang tidak terhindarkan. Itu hanya setengah benar. Yang jarang dibahas adalah alasan Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil impor dan mengapa diversifikasi energi berjalan lambat. Serta tidak adanya meritokrasi pada inovasi.
Lebih dalam dari itu, persoalan utamanya adalah negara tidak memiliki rencana jangka panjang yang kokoh yang berakar pada Pancasila sebagai dasar arah ekonomi nasional. Tanpa fondasi ideologis yang jelas, kebijakan ekonomi menjadi tambal sulam, berganti mengikuti tekanan global, bukan berjalan berdasarkan visi kemandirian yang konsisten.
Di sisi lain, pendekatan ekonomi yang terlalu mengikuti logika pasar global yang sering dikaitkan dengan arus besar Neoliberalism membuat negara cenderung defensif. Negara lebih berperan sebagai penjaga stabilitas daripada sebagai arsitek kemandirian. Akibatnya, setiap krisis global langsung diterjemahkan menjadi beban domestik. Subsidi dikurangi, harga dinaikkan, dan masyarakat diminta menyesuaikan diri.
Pada titik inilah kebijakan moneter seharusnya tidak berjalan terlalu konservatif. Ketika rupiah melemah, langkah yang lebih progresif justru diperlukan berupa penurunan suku bunga bank untuk mendorong kredit produktif, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekspor.
Logikanya sederhana. Bila biaya modal yang lebih murah akan mempercepat produksi, memperluas kapasitas industri, serta membuka peluang penggantian barang impor dengan produk lokal. Jika dilakukan secara terarah pada sektor riil, pelemahan rupiah justru dapat menjadi keuntungan kompetitif bagi produk ekspor Indonesia di pasar global.
Baca juga: Tensi Memanas Jelang Akhir Perundingan: Iran Ancam Tunjukkan Kartu Baru di Medan Perang Lawan AS
Dengan suku bunga yang lebih rendah, pelaku usaha terutama sektor manufaktur, pertanian, dan industri berbasis sumber daya domestik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan.
Produksi barang dalam negeri dapat meningkat, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pada saat yang sama ekspor terdorong karena harga produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional. Inilah momentum yang seharusnya dimanfaatkan, bukan sekadar disikapi dengan kepanikan pasar.
Dimanfaatkan Negara Kuat
Padahal, negara yang kuat justru menggunakan krisis sebagai momentum restrukturisasi. Krisis energi seharusnya mendorong percepatan transisi energi, bukan hanya penyesuaian harga. Melemahnya rupiah seharusnya menjadi alarm untuk memperkuat industri berbasis ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi, bukan hanya terus mengandalkan komoditas mentah.
Realitasnya, Indonesia masih berada dalam jebakan ekonomi ekstraktif, yaitu kondisi ketika nilai tambah rendah, ketergantungan tinggi, dan kebijakan lebih berorientasi jangka pendek. Selama struktur ini tidak diubah, setiap perang di luar negeri akan selalu terasa mahal di dalam negeri.
Oleh karena itu, negara ini memerlukan sebuah undang undang perekonomian nasional yang menjadi kompas utama pembangunan ekonomi. Undang undang ini harus menegaskan arah industrialisasi, kedaulatan energi, penguatan sektor produksi dalam negeri, serta keberpihakan pada kepentingan warga negara.
Tanpa kerangka hukum yang kuat dan konsisten, kebijakan ekonomi akan terus bersifat reaktif dan mudah berubah mengikuti tekanan global, bukan berdiri kokoh di atas kepentingan nasional jangka panjang.
Rupiah melemah dan BBM naik bukan hanya karena perang, tetapi karena kita belum benar benar membangun fondasi ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Tanpa reformasi struktural mulai dari energi, industri, hingga institusi inklusif. Indonesia akan terus mengulang siklus yang sama yaitu panik saat krisis, stabil untuk sementara, lalu kembali rapuh.(*)
