TRIBUNJABAR.ID - Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan jajarannya untuk membahas visi dan misi pembangunan di Jawa Barat selama 5 tahun masa jabatannya.
Kegiatan ini dilakukan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anggaran Tahun 2027 bersama jajarannya dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam pidatonya Dedi Mulyadi membeberkan sejumlah gagasan dan mimpi besar mengenai rencana pembangunan di Jawa Barat selama dirinya menjabat sebagai Gubernur.
Satu di antara mimpi besar Dedi Mulyadi membangun Jawa Barat itu tak lepas dari infrastruktur dan konektivitas.
Dedi mengatakan hal itu menjadi fokus utama pembangunan demi pemerataan infrastruktur untuk mengatasi ketertinggalan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Baca juga: Hadiah Ultah Dedi Mulyadi, Dukung Ensiklopedia Sunda ke Panggung Dunia
Beberapa rencana pembangunan konektivitas Jawa Barat itu mulai dari daerah industri seperti Bekasi dan Karawang dengan daerah pegunungan dan pantai di selatan, seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, Pangandaran.
Hal ini bertujuan agar distribusi uang dari pekerja industri mengalir ke daerah perdesaan melalui pariwisata.
Selain konektivitas, Dedi Mulyadi juga memperhatikan tata kelolanya, nantinya pedagang di tempat wisata harus ditata secara estetis dan tidak boleh seragam (hanya menjual mi rebus/sosis bakar) agar menimbulkan kerinduan bagi pengunjung.
Ia juga memiliki rencana pembangunan fokus pada jalan, PJU (Penerangan Jalan Umum), CCTV, drainase, dan marka jalan.
Satu di antara proyek strategisnya adalah Jalur Puncak Dua dan jalur tengah Jawa Barat.
Selain konektivitas di wilayah industri dan wisata, Dedi Mulyadi juga memulai pembangunan infrastruktur di desa-desa terisolir.
“Infrastruktur desa akan kami dorong untuk dibangun secara bertahap oleh Pemprov Jabar, dimulai tahun ini (red, tahun 2026),” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menjelaskan pembangunan dilakukan secara berjenjang dimulai dari desa-desa yang terisolir.
Ia memprediksi pembangunan infrastruktur di desa-desa terisolir itu terealisasi pada tahun 2027 - hingga 2029.
Dalam pembangunannya, nantinya desa-desa terisolir itu secara merata memiliki jalan berbeton, memiliki drainase dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Ia menegaskan pembangunan desa-desa terisolir itu termasuk dalam misi konektivitas demi peningkatan kualitas, kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
Dedi Mulyadi meyakini jika misinya itu diharapkan bisa terealisasi selama 5 tahun masa jabatannya.
“Kalau konektivitas ini sudah dibangun, maka 5 tahun memimpin ini kita bisa menyelesaikan berbagai mimpi, yang biasanya kalau pakai SOP normal itu dicapainya 50 tahun, tapi ini kita akan capai dalam waktu 5 tahun,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia pun mengungkap capaian itu menjadi mimpi besarnya dengan spirit “Kajen Teuing Peurih Nu Penting Meunang Peurah, Heureut Nendeun”
Spirit Dedi Mulyadi tersebut berasal dari istilah Bahasa Sunda yang secara harfiah artinya: "Biarlah terasa perih/sakit, yang penting mendapatkan bisa (racun yang membawa kekuatan/kemenangan)."
Makna dari istilah ini menggambarkan semangat pantang menyerah dan etos kerja keras.
Seseorang rela bersusah payah, menahan rasa lelah, atau mengalami penderitaan sementara waktu demi mencapai hasil akhir yang berharga, bermartabat, atau membawa keberhasilan besar.
Sedangkan “Heureut Nendeun” berarti: "Sempit dalam menyimpan/meletakkan”.
Dengan kata lain istilah tersebut merujuk pada pada sifat hemat, cermat, dan bijaksana dalam mengelola sesuatu dalam kata lain efisiensi.
Istilah ini juga menjadi nasihat agar seseorang pandai menabung dan tidak boros, serta selalu menyisihkan sebagian kecil hasilnya untuk cadangan di kemudian hari.
Spirit ini diterapkan Dedi Mulyadi dalam kebijakan fiskal dan inovasi daerah.
Sebagaimana diketahui Jawa Barat mengalami tekanan fiskal dengan pemotongan anggaran hingga Rp3 triliun, namun tetap berupaya membangun secara efisien.
Dedi Mulyadi pun telah membuat kebijakan teknis yang ditekankan kepada jajarannya.
Satu di antaranya efisiensi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor hingga mandatori infrastruktur.
Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan 7,5 persen anggaran untuk infrastruktur jalan. Jika tidak, RAPBD-nya tidak akan ditandatangani.
Baca juga: Dedi Mulyadi Wanti-wanti Warga Berbuat Aneh-aneh di Jembatan Cirahong, Ada yang Mengintai 24 Jam
Selain spirit pembangunan infrastruktur, Dedi Mulyadi juga mengungkap spiritnya mendekatkan dan menyatukan manusia dengan alam.
Ia menyoroti bahwa selama ini pemerintah lebih condong pada perspektif Barat daripada jati diri sendiri yang memiliki perspektif Sunda.
Dedi menilai bahwa perspektif barat melihat alam sebagai objek eksploitasi dan alat pemuas manusia (materialisme), yang memicu revolusi industri, kolonialisme, kapitalisasi, hingga perang demi hegemoni sumber daya. Namun, mereka baru menyadari kekeliruannya belakangan dengan kampanye antideforestasi.
Sedangkan, perspektif Sunda justru sejak awal melihat manusia dan alam adalah satu kesatuan manusia terdiri dari beberapa elemen seperti tanah, air, udara, dan matahari.
Dedi Mulyadi mengkritik kecenderungan saat ini yang terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan statistik dan grafik semu yang tidak melahirkan keadilan, sementara lingkungan sekitar tidak dipedulikan.
Menurut Dedi Mulyadi, Jawa Barat merupakan provinsi yang telah lama kehilangan spirit kebudayaan dan spiritualitas berbasis alam sejak runtuhnya kerajaan Pajajaran.
Masyarakat Jawa Barat dikenal sangat inklusif dan terbuka, namun tumbuh tanpa basis ideologi kebudayaan yang kuat.
Hal ini menyebabkan berbagai dampak seperti krisis identitas, rentannya terjadi dinamisme politik hingga tata ruang.
Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Kenaikan Harga Gas LPG, Beri Saran Alternatif
Selama menjabat 5 tahun, Dedi Mulyadi memiliki sejumlah program untuk kesejahteraan masyarakat, di antaranya:
* Sanitasi: Masalah TBC dan kusta diselesaikan melalui perbaikan sanitasi dan jamban, bukan sekadar pengobatan.
* Rutilahu: Program rumah tidak layak huni akan dilakukan secara kolaborasi (Pemprov Rp20 juta, Pemkab Rp20 juta)
* Krisis Guru: Fokus pada ketersediaan guru dan ruang kelas baru (RKB) untuk mengantisipasi kekurangan guru akibat pensiun.
* Link and Match Industri: Siswa SMK kelas 2 dan 3 didorong untuk langsung magang dan "nongkrong" di industri selama 10 bulan agar teknologinya tidak tertinggal dan langsung terserap kerja.
* Mencetak Manajer: Mendorong warga Jawa Barat masuk ke level manajerial (HRD) di perusahaan agar dapat membawa tenaga kerja lokal lainnya.
* Keluarga Berencana (KB): Menekankan pentingnya KB karena beban ekonomi sering kali lebih berat pada keluarga miskin dengan banyak anak.
* Citra Perempuan Jabar: Menata perlindungan tenaga kerja perempuan agar tidak terjebak dalam profesi negatif (seperti PL) dan menindak praktik kawin kontrak di daerah seperti Cipanas.
* Bank Emok: Mengatasi ketergantungan warga pada rentenir berbunga 25 persen melalui bantuan langsung atau identifikasi kebutuhan usaha.
* Inovasi Pernikahan: Mengajak warga kurang mampu untuk menikah di KUA yang telah direnovasi (disiapkan ruangan, kursi pengantin, hingga baju pengantin gratis) agar tidak terjebak utang demi pesta "raja semalam"
