Laporan wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan bahwa ketersediaan LPG, baik subsidi maupun nonsubsidi, di wilayah Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Bersama Pertamina, pihaknya memastikan bahwa tidak ada gangguan signifikan pada pasokan, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik ataupun melakukan pembelian berlebihan.

Menurut Aftabuddin, apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau kelangkaan LPG di sejumlah titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor distribusi bukan karena kekurangan stok di tingkat provinsi. 

Ia menjelaskan bahwa biaya transportasi dan ongkos angkut dari pangkalan ke tingkat pengecer sering kali menjadi pemicu terjadinya perbedaan harga di lapangan.

“Untuk LPG di Jawa Timur saat ini secara stok aman. Kalau terjadi peningkatan harga di beberapa titik, biasanya itu dipengaruhi oleh biaya transportasi atau ongkos distribusi dari pangkalan hingga ke pengecer,” tegas Aftabuddin, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Naiknya Harga LPG Non-Subsidi Bikin Masyarakat Menjerit, Sektor Perhotelan di Kediri Kena Dampak

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Jawa Timur yang beragam, termasuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil, turut memengaruhi biaya distribusi tersebut. 

Di wilayah-wilayah tertentu, akses yang terbatas membuat ongkos logistik menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. 

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa Pertamina terus berupaya menjaga stabilitas pasokan agar tetap aman dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Seperti di daerah kepulauan atau wilayah tertentu yang aksesnya lebih sulit. Namun yang jelas, Pertamina terus berkomitmen menjaga stok LPG agar tetap tersedia dan terjangkau,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aftabuddin juga mengakui adanya kekhawatiran terkait peralihan penggunaan LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram ke LPG subsidi 3 kilogram. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan LPG bersubsidi, sehingga tidak semua kalangan diperbolehkan mengaksesnya.

“Kami memahami ada kekhawatiran soal peralihan dari LPG 12 kilogram ke 3 kilogram. Namun hal itu sudah diatur dalam regulasi yang tegas. LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Sebagai pengawasan, Dinas ESDM Jawa Timur membentuk tim untuk terus melakukan monitoring di lapangan. 

Langkah ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan LPG subsidi sekaligus menjaga distribusi tetap tepat sasaran.

“Tim kita sudah ada untuk monitoring itu semua,” pungkasnya.