TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merombak sejumlah jabatan penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Rendahnya serapan anggaran dan efektifitas program menjadi alasan utama dilakukan bongkar-pasang pejabat.
Bupati menegaskan tidak mau berkompromi dengan pejabat yang gagal menunjukkan kualitas kerja meski baru sebentar menduduki jabatan.
Tercatat, ada sebanyak 190 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, pada Selasa (21/4/2026). Rinciannya meliputi 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 40 Pejabat Administrator, 20 Pejabat Pengawas, dan 122 Kepala Sekolah.
Bupati Harda Kiswaya menyampaikan mutasi ini merupakan langkah konkret dari janji evaluasi kinerja yang pernah disampaikan. Ia tak segan menggeser pejabat yang dinilai memiliki performa rendah atau tidak menunjukkan perkembangan kerja yang diharapkan.
"Performanya enggak muncul ya digeser. Mudah-mudahan nanti pas sesuai dengan talent-nya, kita coba perkembangannya sesuai nilainya, (kalau tidak tepat) ya sekarang tak geser," kata Harda.
Satu di antara instansi yang menjadi sorotan adalah Inspektorat. Harda menyebut serapan anggaran, efektivitas program dan agenda kegiatan menjadi catatan yang memicu evaluasi untuk dilakukan perombakan. Menurutnya, tindakan cepat harus diambil tanpa perlu menunggu waktu lama jika suatu posisi dinilai tidak efektif.
Baginya, pejabat yang telah diberi kepercayaan tetapi tidak bisa menunjukkan performa yang baik, maka lebih baik segera dirombak. Daripada tidak tepat dan harus menunggu sampai rusak.
"Ini juga pelajaran bagi teman-teman yang lain. Kalau dikasih tanggung jawab, ya tunjukkan kualitasnya. Saya tidak ada main-main apapun, dengan kayak, tenang aja tak pindah-pindah aja. Karena saya pengen betul-betul yang terbaik di Indonesia. Kita kemarin sudah itu nomor dua. Saya sudah perintahkan teman-teman untuk bisa ambil nomor satu di tingkat nasional," ujar dia.
Untuk mencapai target yang diharapkan, beberapa posisi strategis eselon IIb mengalami rotasi. Misalnya, jabatan Inspektur Inspektorat Sleman kini diemban oleh R. Budi Pramono, yang sebelumnya Kepala Dinas PMK. Budi menggantikan Anton Sudjarwo yang kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).
Sementara itu, Shavitri Nurmala Dewi yang sebelumnya menjabat Kepala DPK, kini dipercaya sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Ia menggantikan Aji Wibowo yang digeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Adapun pejabat lama Kesbangpol, Samsul Bakri, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya kosong kini diisi Wawan Widiantoro. Lalu Dona Saputra Ginting dipercaya menempati Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru). Sedangkan Sukarmin didefinitifkan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman. Harda menekankan khusus untuk posisi Sekwan agar mampu melayani Dewan dengan baik dan profesional.
"Saya enggak mau krungu (dengar) sing hal-hal enggak baik," cetusnya.
Terpisah, Inspektur Inspektorat yang baru dilantik, R. Budi Pramono, menyatakan akan membawa paradigma baru dalam instansinya. Ia berkomitmen mengedepankan fungsi konsultasi dan asistensi dibandingkan sekadar mencari kesalahan.
"Jadi, lebih humanis lah. Kita berharap inginnya kita itu bisa menjadi salah satu solusi," kata Budi.
Pihaknya mengaku akan membangun komunikasi intensif, tidak hanya ke OPD tetapi juga ke pemerintah desa. Langkah ini diambil mengingat banyaknya dinamika hukum di tingkat desa. Dengan pendampingan yang ketat, Budi berharap kasus-kasus seperti korupsi atau penyimpangan anggaran dapat diminimalkan.
"Kalau terjadi pelanggaran, aturan tetap dijalankan. Tapi kami beri warning sejak awal. Targetnya intensitas masalah harus berkurang," harapnya.(rif)
