BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menghadapi kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga saat ini, delapan posisi kepala dinas maupun badan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses seleksi terbuka.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, mengungkapkan terdapat delapan jabatan kepala dinas maupun badan yang masih kosong dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas. Delapan posisi tersebut tersebar di sejumlah OPD strategis yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Kendati demikian pelayanan di OPD tersebut masih tetap optimal dan berjalan seperti biasanya.

“Sejumlah jabatan kepala dinas maupun badan yang masih kosong itu ada delapan dan diisi oleh Plt,” kata Debby Vita Dewi, kepada Bangkapos.com, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, delapan jabatan yang kosong itu di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG). Dilanjutkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat.

Setelah itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Menurutnya pengisian jabatan tersebut saat ini masih dalam tahapan seleksi terbuka yang sedang berjalan. Selain jabatan pimpinan tinggi, beberapa posisi eselon III juga masih mengalami kekosongan dan tengah diproses melalui mekanisme yang sama. Pemerintah daerah menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan pejabat yang kompeten.

“Kalau yang Plt itu masih ada beberapa, saat ini masih tahap seleksi terbuka,” jelas Wabup.

Ia menambahkan bahwa ke depan masih akan ada pelantikan lanjutan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Proses pemetaan kebutuhan organisasi terus dilakukan agar struktur birokrasi berjalan optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penataan aparatur yang lebih profesional dan efektif. Debby menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi seluruh aparatur sipil negara.

Kebijakan ini berlaku bagi semua pejabat, termasuk kepala dinas maupun kepala badan yang telah dilantik. Evaluasi kinerja akan terus dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas kerja. Selain itu, pentingnya kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi di kalangan ASN. Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas. Evaluasi tidak hanya berlaku bagi pejabat struktural, tetapi juga pejabat fungsional.

“Walaupun sudah dilantik, tetap akan kita evaluasi dengan sistem reward dan punishment,” tegasnya.

Debby mengingatkan bahwa pejabat pemerintah harus peka terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Peran ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik menuntut respons cepat dan solusi konkret. Ia meminta seluruh pejabat mampu memahami kondisi di lapangan dan bertindak proaktif.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengatasi berbagai hambatan birokrasi. Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara responsif, profesional, dan berintegritas tinggi. Selain itu, kapabilitas yang didukung pengalaman menjadi nilai tambah dalam menjalankan tugas.

Wabup mengajak seluruh ASN untuk memberikan pengabdian dan loyalitas terbaik bagi daerah. Setiap aparatur memiliki peran penting dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Bangka Selatan. Seluruh potensi dan kemampuan diharapkan dapat diarahkan untuk pelayanan masyarakat.

“Pejabat harus peka terhadap keluhan masyarakat karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)