TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di wilayahnya tidak boleh dilakukan secara terpisah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia meminta seluruh OPD untuk menyusun program yang saling mendukung dan terintegrasi, sehingga upaya penurunan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Baca juga: Gubernur Sulteng Ungkap 63 Kasus Konflik Agraria, Dampak ke 9 Ribu KK

“Semua OPD harus menyusun program yang saling mendukung. Tidak boleh lagi ada dinas yang berjalan sendiri-sendiri jika kita ingin angka kemiskinan turun secara signifikan,” tegas Taufik, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penanganan kemiskinan ekstrem atau kelompok Desil 1 yang jumlahnya berkisar antara 4.000 hingga 5.000 jiwa.

Ia menekankan bahwa penanganan kelompok rentan tersebut harus dilakukan secara terpadu lintas sektor, bukan parsial.

Misalnya, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Dinas Perkim harus diiringi dengan penyediaan sanitasi, layanan kesehatan, serta akses pendidikan dari OPD terkait.

Selain itu, OPD yang bergerak di sektor produktif seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga diminta berperan aktif dalam membantu masyarakat miskin.

Baca juga: Iran Curiga Perpanjangan Gencatan Senjata Trump Hanya Kedok Siapkan Pasukan

Bantuan seperti bibit tanaman hingga penyediaan sembako murah dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Taufik juga menegaskan pentingnya penggunaan satu data kemiskinan oleh seluruh OPD agar program yang dijalankan tepat sasaran.

Dengan sinergi antar-OPD tersebut, pemerintah berharap angka kemiskinan di Kabupaten Donggala dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.(*)