TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kenaikan harga gas nonsubsidi bukan sekadar persoalan naiknya harga energi, melainkan cermin dari bertambah beratnya tekanan hidup masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 

Hal itu disampaikan Pakar Ekonomi Jambi, Prof Haryadi. Menurutnya, bagi sebagian orang, mungkin hal itu terlihat sebagai penyesuaian pasar yang wajar. 

Namun bagi rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan kelompok kelas menengah yang pengeluarannya sangat sensitif terhadap perubahan harga.

“Kenaikan elpiji adalah pukulan yang terasa langsung di dapur, di warung, dan di ruang-ruang keputusan ekonomi keluarga,” katanya, saat dihubungi Tribunjambi.com via pesan WhatsApp, Rabu (22/4/2026).

Guru Besar Universitas Jambi yang juga seorang Pakar Ekonomi Internasional itu menuturkan, dampak jangka pendek yang paling nyata akibat kenaikan itu ialah meningkatnya beban pengeluaran rutin. 

Sebab, elpiji merupakan kebutuhan harian yang sulit ditunda, sehingga ketika harganya naik, masyarakat tidak punya banyak ruang untuk menghindar. 

Dia berpendapat, rumah tangga akan mulai menata ulang prioritas belanja  pengeluaran lain yang dianggap tidak mendesak akandikurangi. 

Sementara itu, pelaku UMKM, pedagang makanan, usaha katering, hingga industri rumah tangga akan menghadapi dilema yang tidak mudah.

“Menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga tetapi menerima penurunan keuntungan. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan ekonomi kecil menjadi taruhan,” tuturnya.

Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi  itu menjelaskan, kenaikan LPG non subsidi juga menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Sebab, energi adalah input dasardalam banyak aktivitas produksi dan konsumsi. Ketika biaya energi meningkat, maka harga pokok produksi ikut terdorong naik. 

Dari sinilah lahir efek berantai: harga makanan bisa ikut naik, ongkos jasa meningkat, dan tekanan inflasi merambat ke berbagai sektor.

“Masalahnya, pendapatan masyarakat tidak selalu naik secepat harga kebutuhan pokok. Artinya, yang sesungguhnya tergerus bukan hanya uang yang keluar lebih banyak, tetapi juga kemampuan riil masyarakat untuk mempertahankan kualitas hidupnya,” jelasnya.

Prof Haryadi menerangkan, dalam jangka panjang, hal itu bisa menjadi persoalan yang serius. Sebab, kenaikan harga elpiji yang terus berulang dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi energi masyarakat. 

Menurutnya, sebagian orang mungkin mulai mencari sumber energi alternatif yang lebihmurah, tetapi sebagian lainnya bisa saja terdorong kembali menggunakan bahan bakar yang kurang efisien dan kurang sehat. 

Jika ini terjadi, dia berpendapat yang muncul bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga persoalan lingkungan dan kesehatan. 

Sehingga, dia menekankan kenaikan harga energi semestinya tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah kebijakan yang jelas. 

“Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengatur harga, tetapi juga sebagai penjamin transisi energi yang adil dan rasional,” ujarnya.

Selain dampak ekonomi, dia menerangkan terdapat dampak psikologis yang sering kali luput dari perhatian. 

Sebab, kenaikan harga elpiji dapat menimbulkan rasa cemas, gelisah, dan ketidakpastian dalam masyarakat. 

Ketika kebutuhan pokok satu per satu naik, masyarakat mulai merasa bahwa hidup semakin sulit dikendalikan. 

Dari sudut pandang psikologi ekonomi, keadaan itu dapat memengaruhi cara orang mengambil keputusan: mereka menjadi lebih waspada, lebih hemat, bahkan cenderung menahan konsumsi. 

Dalam jangka tertentu, suasana batin seperti ini bisa melemahkan optimisme sosial. Masyarakat tidak hanya merasa uangnya berkurang, tetapi merasa ruang aman ekonominya semakin sempit.

“Di sinilah letak pentingnya melihat kebijakan harga energi secara lebih manusiawi. Harga memang bisa dijelaskandengan logika pasar, biaya impor, kurs, maupun distribusi. Akan tetapi, masyarakat tidak hidup di dalam teori semata,” terangnya.

“Mereka hidup dalam realitas sehari-hari, di mana setiap kenaikan harga, berarti penyesuaian hidup yang kadangmenyakitkan. Karena itu, komunikasi pemerintah juga sangat menentukan,” lanjutnya.

Sehingga, Prof Haryadi juga menekankan penjelasan yang jernih, terbuka, dan empatik jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar narasi administratif. 

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap kebijakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal, tetapi juga daya tahan sosial.

“Menurut saya, kenaikan harga LPG non subsidi harus dibaca sebagai peringatan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga Indonesia masih rapuh. Kita tidak boleh menilai persoalan ini hanya dari sudut efisiensi pasar,” tegasnya.

“Yang lebih penting adalah memastikan agar penyesuaian harga tidak berubah menjadipemicu penurunan kesejahteraan masyarakat secara perlahan,” lanjutnya.

Dia menambahkan, kebijakan energi yang baik bukan hanya soal menjaga pasokan dan menata harga.

Tetapi juga soal melindungi rasa aman publik, menjaga daya beli, dan memastikan bahwa beban perubahan tidak selalu jatuh pada masyarakat kecil dan kelas menengah.

“Pada akhirnya, persoalan LPG bukan semata soal tabung gas, tetapi soal dapur rakyat, keberlanjutan usaha kecil, dan ketenangan hidup masyarakat,” imbuhnya.

“Karena itu, setiap kenaikan harga harus diiringi kebijakan yang bijak, terukur, dan berpihak pada kestabilan sosial. Sebab ketika dapur masyarakat mulai goyah, yang terancam bukan hanya konsumsi rumah tangga, melainkan juga ketahanan ekonomi bangsa secara keseluruhan,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Harga Elpiji Nonsubsidi Naik, Toko Roti di Jambi Tetap Pertahankan Porsi