POSBELITUNG.CO--Di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan jalur distribusi energi nasional di kawasan Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkap proses diplomasi dengan Iran terkait perizinan kapal tanker Indonesia ternyata jauh lebih rumit dari yang dibayangkan.
Menurut Sugiono, salah satu kendala utama berasal dari kondisi internal Iran sendiri. Kebijakan yang telah disepakati di tingkat pemerintah pusat tidak selalu berjalan mulus di lapangan, terutama di wilayah pelabuhan dan jalur strategis Selat Hormuz.
“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya,” ujar Sugiono saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Sugiono menjelaskan, komunikasi diplomatik antara Indonesia dan Iran sebenarnya terus berjalan.
Namun, pelaksanaan teknis di lapangan masih menghadapi banyak hambatan birokrasi dan keamanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Iran.
Selain itu, Pertamina juga menurunkan tim teknis khusus guna membahas mekanisme pelayaran kapal tanker Indonesia agar tetap aman melintasi kawasan konflik.
“Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kita sedang mencari celah agar kebijakan yang telah disepakati di tingkat menteri benar-benar dilaksanakan oleh otoritas di pelabuhan atau wilayah Selat,” kata Sugiono.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu diplomatik biasa, melainkan berkaitan langsung dengan stabilitas pasokan energi nasional.
Melihat tingginya risiko di Selat Hormuz, pemerintah Indonesia mulai membuka komunikasi dengan sejumlah negara mitra seperti Prancis dan Inggris untuk membahas kemungkinan perlindungan jalur pelayaran internasional.
Menurut Sugiono, skema kerja sama yang dijajaki tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak bersifat ofensif.
“Waktu itu disampaikan dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz,” jelasnya.
Skema tersebut disebut sebagai bentuk pengamanan damai terhadap kapal-kapal sipil yang melintas di kawasan rawan konflik.
Selat Hormuz sendiri menjadi jalur vital perdagangan energi dunia.
Sekitar 20 persen distribusi minyak global melewati kawasan tersebut setiap harinya.
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir membuat jalur tersebut berada dalam pengawasan ketat militer berbagai negara.
Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terganggunya distribusi energi, Sugiono memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi.
Ia mengatakan Indonesia kini tidak lagi bergantung penuh pada jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz.
Pemerintah, kata Sugiono, telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi dengan memperkuat kerja sama bersama sejumlah negara produsen minyak besar seperti Rusia dan Amerika Serikat.
“Pasokan yang kita dapat juga tidak semuanya lewat Hormuz,” tegas Sugiono.
Langkah diversifikasi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional apabila konflik di Timur Tengah terus meningkat.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah konflik Iran dan Amerika Serikat memanas dalam beberapa pekan terakhir.
Selain ancaman militer, situasi di Selat Hormuz juga memengaruhi pasar energi global dan memicu kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia pun terus memantau perkembangan situasi sambil memastikan aktivitas distribusi energi nasional tetap berjalan aman.
“Kita tentu berharap situasi segera mereda. Tetapi pemerintah juga harus siap menghadapi berbagai kemungkinan,” tutup Sugiono.(*)
