TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Pelayanan kesehatan di RSUD Pongtiku, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel, saat ini masih dalam tahap transisi seiring proses pemindahan dan penataan fasilitas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Pongtiku, dr. Ranlis Tangaran, mengatakan rumah sakit masih fokus pada penataan sarana dan prasarana, termasuk pemasangan serta uji fungsi alat kesehatan yang dipindahkan dari lokasi lama.

“Sehingga kami belum bisa menghitung jumlah pasien rawat inap, karena sampai saat ini layanan rawat inap belum berjalan,” ujarnya saat ditemui di RSUD Pongtiku, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai penjamin layanan juga masih dalam proses.

Perpindahan lokasi rumah sakit menyebabkan kerja sama sebelumnya terhenti dan harus melalui tahapan administrasi serta kredensialing ulang.

Menurutnya, untuk kembali bekerja sama dengan BPJS, seluruh layanan harus dipastikan siap dan memenuhi standar, termasuk kelayakan alat kesehatan yang digunakan.

Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, khususnya untuk rawat jalan.

Pasien yang melakukan kontrol rutin dan perpanjangan obat masih dilayani tanpa biaya, meskipun pencatatan belum terintegrasi dengan sistem BPJS.

Seluruh aktivitas pelayanan tetap diinput ke dalam sistem aplikasi kesehatan nasional, sehingga datanya dapat diakses oleh Dinas Kesehatan sebagai bahan pemantauan layanan dan tren penyakit di daerah.

Sementara itu, sejumlah fasilitas pendukung masih dalam tahap penyelesaian, seperti sistem pengelolaan limbah medis.

Fasilitas ini menjadi syarat penting operasional rumah sakit, mengingat limbah seperti darah dan cairan medis harus dikelola sesuai standar agar tidak mencemari lingkungan.

Pihak rumah sakit menargetkan seluruh proses, mulai dari uji fungsi alat, pelengkapan sarana, hingga kerja sama dengan BPJS, dapat rampung tahun ini.

Dengan demikian, layanan rawat inap diharapkan bisa mulai beroperasi optimal pada tahun depan.

Pemerintah daerah juga terus mendukung operasional rumah sakit, terutama dalam pembiayaan sarana penunjang yang belum tersedia.

Masyarakat pun diharapkan dapat memahami kondisi ini sembari menunggu layanan kembali normal dan maksimal.(*)