TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fenomena terbaru di Jambi, sejumlah usaha kuliner di Kota Jambi gulung tikar, tiga hari setelah harga gas nonsubsidi mengalami kenaikan.
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas mulai 18 April 2026. Di Provinsi Jambi, gas 12 Kg naik Rp 16 ribu menjadi Rp230 ribu dan gas 5,5 Kg naik Rp33 ribu-Rp34 ribu menjadi Rp 111 ribu.
Informasi yang dihimpun Tribun Jambi, sudah dua tempat usaha terkenal, yaitu UMKM kuliner berbahan ayam dan UMKM kuliner siomay di Kota Jambi, tutup.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram dan 5,5 kilogram berdampak langsung pada biaya produksi tidak lagi sebanding dengan pendapatan pelaku usaha.
Pertama, sebuah usaha kuliner di kawasan Danau Sipin menutup operasionalnya per Senin (20/4/2026).
Pemilik usaha yang enggan disebutkan namanya, menuturkan penutupan dilakukan setelah biaya operasional terus meningkat.
"Konsumen itu-itu saja, tapi penjual makin banyak," ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Kenaikan harga LPG 12 Kg, ujarnya, menjadi beban terbesar dalam operasional usaha.
Menurutnya, dalam usaha kuliner berbasis ayam, gas merupakan kebutuhan utama untuk memasak.
Selain LPG, harga bahan pendukung seperti plastik dan kertas pembungkus juga mengalami kenaikan.
Sementara itu, pelaku usaha tidak dapat menaikkan harga jual karena tingginya persaingan.
"Gas naik, plastik naik, kertas pembungkus naik. Sementara harga jual tidak mungkin dinaikkan karena saingan banyak,” katanya.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 dinilai semakin mempersempit margin keuntungan pelaku usaha kecil.
Jika harga dinaikkan, dikhawatirkan pelanggan akan beralih ke tempat lain. Di sisi lain, jika tidak menaikkan harga, pelaku usaha berisiko mengalami kerugian.
Kondisi itu diperparah dengan kenaikan harga bahan baku lain seperti kacang yang sudah terjadi sejak akhir 2025.
Di sisi lain, jumlah pelaku usaha kuliner di Kota Jambi terus bertambah sehingga persaingan semakin ketat. "Yang jualan makin banyak, tapi pembeli segitu-segitu saja,” ujarnya.
Situasi serupa juga dialami pelaku usaha kuliner di Kecamatan Alam Barajo.
Seorang pedagang siomay dan batagor terpaksa menutup usahanya karena biaya produksi tidak lagi tertutupi.
"Tidak bisa menutup biaya produksi,” katanya.
Selain LPG, kenaikan harga bahan baku dan kemasan turut membebani usaha tersebut.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi disebut dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak global serta kondisi geopolitik yang mengganggu distribusi energi.
Dampaknya kini mulai dirasakan hingga ke tingkat usaha kecil di daerah.
Penutupan sejumlah usaha kuliner menjadi indikasi tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku usaha mikro.
Pelaku usaha dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga atau menanggung kerugian. Sebagian memilih bertahan, sementara lainnya terpaksa menghentikan usaha.
Mereka khawatir, jika harga energi dan bahan baku tidak stabil dalam jangka lama, maka dampaknya bertambah besar.
Pra pemilik usaha yang menggunakan LPG nonsubsidi, kini mulai menghitung ulang harga pokok produksi (HPP). Seperti yang dilakukan Snova Senja, Pemilik Bakery Snova Senja dan Resto Mutiara Senja.
Snova mengatakan, HPP itu termasuk bahan baku lainnya, termasuk gas elpiji.
"Biasanya kita sih menyiasati kalau misalnya memang enggak signifikan banget dan masih bisa disubsidi silang dengan produk dengan pengeluaran lainnya,” katanya.
Jika kenaikan itu tidak terlalu signifikan, maka pihaknya masih bisa menyiasati hal tersebut. Hal tersebut berupa pemberlakuan subsidi silang antara satu pengeluaran bahan pokok, ke pengeluaran lainnya.
“Tapi kalau sudah fatal banget, karena gas ini kan bahan baku utama untuk masak, ya, baru mungkin kita akan ada kenaikan bertahap. Biasanya, yang saya naikin itu produk-produk yang harganya masih terjangkau kita naikin sedikit,” tuturnya.
Menurut Snova, sebagai pelaku UMKM kenaikan tersebut sangat signifikan. Sehingga, dirinya harus pandai menyiasati kenaikan tersebut.
“Walaupun sekarang kayaknya harga turun enggak mungkin lagi, mustahil ya. Cuman ya itu gitu kita subsidi silang. Kalau dikalkulasi ternyata oh cuannya (untung, red) dikit banget nih, mau enggak mau kita harus naik produk, naik harga maksudnya,” jelasnya.
“Tapi kalau memang masih aman dan masih bisa ditutupin, tidak harus naik harga dan tidak harus ada hal-hal yang lain,” lanjutnya.
Snova menerangkan, tokonya tidak ada pengurangan porsi kue di tokonya. Hal serupa juga berlaku pada resep dan jumlah produksi kue tersebut.
“Kalau untuk pengurangan porsi kita enggak. Karena memang mah image-nya Snow Fast Senja Cookies Bakery and More itu size-nya besar-besar, khususnya untuk roti ya, roti, donat size-nya besar-besar,” terangnya.
“Jadi, ketika misalnya ada satu bahan baku yang naik dan kita harus naikkan harga yang enggak masalah, daripada kita harus ngurangin porsi,” lanjutnya.
Konsumen di tokonya, menurut Snova, tidak ada bertanya kenaikan harga kue pascamendengar kabar kenaikan harga gas elpiji non subsidi.
Namun, pelanggannya sempat bertanya terkait kebijakan tokonya dalam menanggapi kenaikan harga kemasan plastik.
“Cuma kemarin sih isunya lebih banyak kayak kayak kenaikan plastik gitu loh, ‘Ini plastik naik, beli enggak nih plastiknya?’ gitu. Gitu sih kalau gas elpiji enggak ada, sampai saat ini enggak ada yang pelanggan enggak ada yang nanya, ‘Ini naik juga enggak produknya Snova Senja?’ enggak ada,” terangnya.
Dia berharap pemerintah bisa menyubsidi kebutuhan pokok, terutama untuk pelaku usaha UMKM. Sebab, jika harga bahan baku terus menerus mengalami kenaikan, seiring plastik dan solar, maka para pelaku UMKM harus memutar otak bagaimana usahanya bertumbuh dan berkembang.
“Harus muter otak gimana caranya supaya bisa cuan (untung), kan enggak mungkin kita jualan tapi enggak cuan kan, terutama khususnya kita juga sebagai pelaku UMKM yang karyawannya cukup banyak gitu,” ucapnya.
“Tidak mungkin terus-menerus kita harus nekan porsinya kita nih, marginnya kita, pastikan kita butuh margin. Jadi, mudah-mudahan ya pemerintah bisa memberikan solusi terbaik supaya bagaimana bisa menyiasati supaya enggak naik bersamaan banget,” harapnya.
Dia juga berharap agar aspirasinya bisa didengar, meski ada banyak kalangan yang memprotes kebijakan tersebut.
“Mudah-mudahan harapannya seperti itu, menjadi lebih baik lagi lah, khususnya untuk Indonesia ya, supaya harganya bisa stabil, inflasi bisa stabil,” pungkasnya.
Kepala Toko Mamma Roti di kawasan Nusa Indah Kota Jambi, Dewi (31), menuturkan pihaknya belum bisa memastikan kenaikan harga roti di tokonya.
“Saat ini sih kita belum bisa pastikan untuk kenaikan harga roti kita, bisa naik atau enggaknya, kita belum tahu,” katanya, pada Rabu (22/4).
Dia menuturkan, toko rotinya tetap mengusahakan menjual produknya dengan tanpa mengurangi porsi. “Kalau untuk porsinya kita usahakan sih masih tetap sama ya, masih tetap sama seperti sebelumnya,” tuturnya.
Dewi menyebut, pasca kenaikan harga elpiji non subsidi, pelanggannya juga menanyakan kenaikan harga roti di tokonya.
“Cuma kita belum belum bisa pastiin itu kan, nanti kita lihat ke depannya,” ujarnya.
Para pengusaha mengalami dilema akibat kenaikan harga LPG nonsubsidi. Di satu sisi, mereka harus menanggung biaya produksi yang melonjak, di sisi lain menaikkan harga jual kepada pelanggan bukanlah perkara mudah.
"Modal masak naik terus, tapi kalau harga nasi kami naikkan, pelanggan lari. Kami seperti makan buah simalakama," keluh Rahman, pemilik rumah makan di kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (22/4/2026).
Saat ini tidak hanya gas saja yang naik, namun harga bahan baku dipasar juga sudah naik. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tingginya permintaan untuk dapur MBG.
"Sejak ada dapur MBG, harga pada naik, terutama telur, ditambah lagi harga BBM nonsubsidi juga naik. Bertambah naik harga bahan pokok," katanya.
Terkait hal itu, pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret, sebab saat ini keuangan masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja. "Palingan nanti kita kecilkan ukuran perporsi. Tapi kalau naikkan harga, nanti dipikirkan, " ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Purnama pemilik warung makan yang juga masih dikawasan Sengeti. Menurut dia, sampai saat ini dirinya belum mengambil langkah-langkah terkait kenaikan harga.
Kenaikan harga Gas membuat mereka dilema. Sebab jika terus-terusan menggunakan Gas non subsidi, maka biaya operasional semakin membengkak. "Kami untung ditopang dengan Gas 3 Kg, kalau tidak, repot juga. Mau naikkan harga, takut nanti tidak laku, mau bertahan takut rugi," imbuhnya.
Kenaikan gas 12 Kg di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat nampak nya belum begitu berdampak pada pelaku usaha di Kuala Tungkal.
Sebab, kenaikan ini baru saja diumumkan beberapa hari yang lalu oleh pemerintah, bahkan jika ada kenaikan gas non subsidi pelaku usaha tak menaikkan harga ataupun mengurangi porsi.
Pemilik Cafeshof di Kuala Tungkal, Dita, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang signifikan atas kenaikan gas nonsubsidi.
"Belum, ya, kalau ada kenaikan gas kita tidak menaikan harga makanan," ujarnya ketika dikonfirmasi Rabu (22/4/2026).
"Tidak ada pengurangan porsi, harga tetap sama seperti biasa," tambahnya.
Kafe yang dikelolanya tetap berjalan seperti biasa, bahkan tidak ada pengurangan karyawan. "Mudah-mudahan tidak berdampak signifikan ya, sehingga tidak mengurangi karyawan," ujarnya.
Ia juga menuturkan penggunaan gas tidak menentu, tergantung banyak tidaknya penggunaan gas non subsidi. "Pemakaian tidak menentu ya, kadang kalau lagi ramai 4-5 habis, tergantung ya," katanya.
Beberapa waktu yang lalu harga gas non subsidi 12 Kg diangka sekitar Rp 209.000 per tabung, namun ia belum mengetahui harga terbaru di Kuala Tungkal.
Sementara itu Riko salah seorang pengelola kafe menyebut kenaikan harga gas non subsidi 12 Kg belum menunjukkan dampak yang signifikan.
"Kalau sekarang belum berdampak ya,mungkin karena baru diumumkan kenaikannya," katanya.
Meskipun ada kenaikan harga gas non subsidi tidak mengurangi porsi atau menaikkan harga. "Kalau saat ini tidak menaikkan harga ataupun mengurangi porsi," katanya.
Meskipun demikian ia berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan harga gas, sebab gas ini merupakan kebutuhan yang digunakan oleh pelaku usaha setiap hari.
Data yang dihimpun dari berbagai tokoh yang menjual gas di Kuala Tungkal berkisar kenaikan Rp 30 ribuan per tabung 12 kilogram. (zak/ian)
Di tengah tekanan kenaikan harga LPG nonsubsidi dan bahan kemasan di Kota Jambi, pelaku UMKM kuliner berupaya bertahan. Di antaranya UMKM Rempeyek Ilham milik Zaitun, yang masih menjaga roda produksi di tengah situasi biaya yang kian menekan.
Zaitun mengaku terbantu dengan keberadaan jaringan gas (jargas) yang mulai digalakkan di Kota Jambi. Menurutnya, jargas sedikit meringankan beban operasional di saat harga energi terus bergerak naik.
Kepada Tribun Jambi, Selasa (21/4) malam, Zaitun menuturkan sempat tidak mengetahui adanya kenaikan harga LPG nonsubsidi.
"Saya malah tidak dengar, kapan naiknya,” ujarnya via telepon seluler.
Namun, jika kenaikan tersebut benar terjadi, ia menilai dampaknya akan sangat memberatkan, khususnya bagi pelaku UMKM kuliner. Pasalnya, biaya bahan baku produksi sudah lebih dulu mengalami kenaikan signifikan.
"Harga minyak kemasan sekarang sudah Rp41 ribu per dua liter," kata Zaitun.
Selain itu, harga plastik kemasan juga ikut melonjak cukup tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat disebutnya terus melemah seiring kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
"Kami hanya bisa mengeluh. BBM juga naik, otomatis semua ikut terdampak," jelasnya.
Ia menilai, kondisi ini berpotensi membuat banyak UMKM kesulitan bertahan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian pelaku usaha terpaksa menghentikan produksi sementara waktu.
Meski demikian, hingga saat ini Zaitun memastikan belum melakukan pengurangan karyawan dan masih menjalankan produksi seperti biasa.
"Kami masih melihat kondisi. Setelah itu baru menentukan langkah ke depan," pungkasnya.
Pascakenaikan harga gas LPG nonsubsidi, beberapa pelanggan mengajukan komplain ke distributor. Namun, karena kebutuhan, para pelanggan mau tidak mau tetap membeli barang tersebut.
"Sempat komplain dulu, baru akhirnya baru transaksi, istilahnya baru dibayar,” kata Fikri (39), pemilik Agen LPG Nonsubsidi PT Firman Jaya Lestari yang berada di sebelah SPBU Nusa Indah, Kota Jambi, Rabu (22/4).
Meski begitu, dia menuturkan, stok gas elpiji di tokonya aman, pascakenaikan gas elpiji non subsidi pada Sabtu (18/4/2026) kemarin.
Di tokonya, terdapat sekira 210 tabung gas elpiji ukuran 5,5kg, sementara gas elpiji ukuran 12kg sekira 310 tabung.
Stok itu didapatkan dari pabrik gas elpiji yang berada di kawasan Sebapo, Muaro Jambi. Meski ada kenaikan harga, penjualan gas elpiji di tokonya malah ada peningkatan penjualan.
Dia menjelaskan, kenaikan gas elpiji non subsidi ukuran 5,5 Kg berkisar Rp16 ribu, sementara gas elpiji 12 Kg mengalami kenaikan berkisar Rp33 ribu hingga Rp34 ribu.
“Selisih kenaikan harga kalau saya lihat dari list yang dikasih Pertaminax kalau enggak salah di angka yang 5,5 Kg-nya kisaran Rp16 ribu kalau enggak salah. Yang 12 Kg-nya di angka kisaran Rp33 ribu atau Rp34 ribu kalau enggak salah,” jelasnya.
Saat ini, Fikri menjual gas elpiji 5,5 Kg isi ulang di harga Rp108 ribu dan gas elpiji isi ulang 12 kg di harga Rp227 ribu.
Sementara gas epiji 5,5 Kg sekaligus tabungnya sekira Rp415 ribu, dan gas elpiji 12 Kg dijual sekira Rp740 ribu.
“Kalau dari list Pertamina sendiri sih yang 5,5kg di angka Rp111 ribu, yang 12 Kg di angka Rp230 ribu. Kita jual di bawah harga list,” ujarnya.
Terkait hal itu, Fikri berpendapat kenaikan itu dipengaruhi kondisi ekonomi negara, sehingga mau tidak mau dirinya mengikuti kebijakan tersebut.
“Selagi masih bisa untuk dijual dan dipasarkan ya tetap kita jalanin,” ucapnya.
Sebab itu, dia berharap jika bisa, harga gas elpiji non subsidi diturunkan.
“Harapannya ya kalau masih bisa diturunkan, lebih baik diturunkan lagi gitu. Karena kan mengingat ekonomi masyarakat juga istilahnya kan,” harapnya.
Prof Haryadi, Guru Besar Universitas Jambi, menyampaikan analasis ekonomi terkadi fenomena harga BBM nonsubsidi naik dan dampaknya di Jambi.
Kenaikan harga elpiji nonsubsidi bukan sekadar persoalan naiknya harga energi, melainkan cermin bertambah beratnya tekanan hidup masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Bagi sebagian orang, mungkin hal itu terlihat sebagai penyesuaian pasar yang wajar. Namun bagi rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan kelompok kelas menengah yang pengeluarannya sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Kenaikan elpiji adalah pukulan yang terasa langsung di dapur, di warung, dan di ruang-ruang keputusan ekonomi keluarga.
Dampak jangka pendek yang paling nyata akibat kenaikan itu ialah meningkatnya beban pengeluaran rutin. Sebab, elpiji merupakan kebutuhan harian yang sulit ditunda, sehingga ketika harganya naik, masyarakat tidak punya banyak ruang untuk menghindar.
Rumah tangga akan mulai menata ulang prioritas belanja pengeluaran lain yang dianggap tidak mendesak akandikurangi.
Sementara itu, pelaku UMKM, pedagang makanan, usaha katering, hingga industri rumah tangga akan menghadapi dilema yang tidak mudah.
Menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga tetapi menerima penurunan keuntungan. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan ekonomi kecil menjadi taruhan.
Kenaikan LPG non subsidi juga menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Sebab, energi adalah input dasardalam banyak aktivitas produksi dan konsumsi. Ketika biaya energi meningkat, maka harga pokok produksi ikut terdorong naik.
Dari situ, lahir efek berantai. Harga makanan bisa ikut naik, ongkos jasa meningkat, dan tekanan inflasi merambat ke berbagai sektor.
Masalahnya, pendapatan masyarakat tidak selalu naik secepat harga kebutuhan pokok. Artinya, yang sesungguhnya tergerus bukan hanya uang yang keluar lebih banyak, tetapi juga kemampuan riil masyarakat untuk mempertahankan kualitas hidupnya.
Dalam jangka panjang, hal itu bisa menjadi persoalan yang serius. Sebab, kenaikan harga elpiji yang terus berulang dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi energi masyarakat.
Sebagian orang mungkin mulai mencari sumber energi alternatif yang lebih murah, tetapi sebagian lainnya bisa saja terdorong kembali menggunakan bahan bakar yang kurang efisien dan kurang sehat.
Jika itu terjadi, yang muncul bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga persoalan lingkungan dan kesehatan.
Kenaikan harga energi semestinya tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah kebijakan yang jelas. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengatur harga, tetapi juga sebagai penjamin transisi energi yang adil dan rasional.
Selain dampak ekonomi, dia menerangkan terdapat dampak psikologis yang sering kali luput dari perhatian. Sebab, kenaikan harga elpiji dapat menimbulkan rasa cemas, gelisah, dan ketidakpastian dalam masyarakat.
Ketika kebutuhan pokok satu per satu naik, masyarakat mulai merasa bahwa hidup semakin sulit dikendalikan.
Dari sudut pandang psikologi ekonomi, keadaan itu dapat memengaruhi cara orang mengambil keputusan. Mereka menjadi lebih waspada, lebih hemat, bahkan cenderung menahan konsumsi.
Dalam jangka tertentu, suasana batin seperti ini bisa melemahkan optimisme sosial. Masyarakat tidak hanya merasa uangnya berkurang, tetapi merasa ruang aman ekonominya semakin sempit.
Di situ letak pentingnya melihat kebijakan harga energi secara lebih manusiawi. Harga memang bisa dijelaskandengan logika pasar, biaya impor, kurs, maupun distribusi. Akan tetapi, masyarakat tidak hidup di dalam teori semata.
Mereka hidup dalam realitas sehari-hari, di mana setiap kenaikan harga, berarti penyesuaian hidup yang kadangmenyakitkan. Karena itu, komunikasi pemerintah juga sangat menentukan.
Sehingga, juga menekankan penjelasan yang jernih, terbuka, dan empatik jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar narasi administratif.
Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap kebijakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal, tetapi juga daya tahan sosial.
Kenaikan harga LPG non subsidi harus dibaca sebagai peringatan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga Indonesia masih rapuh. Kita tidak boleh menilai persoalan ini hanya dari sudut efisiensi pasar.
Yang lebih penting adalah memastikan agar penyesuaian harga tidak berubah menjadipemicu penurunan kesejahteraan masyarakat secara perlahan.
Kebijakan energi yang baik bukan hanya soal menjaga pasokan dan menata harga. Tetapi juga soal melindungi rasa aman publik, menjaga daya beli, dan memastikan bahwa beban perubahan tidak selalu jatuh pada masyarakat kecil dan kelas menengah.
Pada akhirnya, persoalan LPG bukan semata soal tabung gas, tetapi soal dapur rakyat, keberlanjutan usaha kecil, dan ketenangan hidup masyarakat.
Karena itu, setiap kenaikan harga harus diiringi kebijakan yang bijak, terukur, dan berpihak pada kestabilan sosial. Sebab ketika dapur masyarakat mulai goyah, yang terancam bukan hanya konsumsi rumah tangga, melainkan juga ketahanan ekonomi bangsa secara keseluruhan. (Tribun Jambi/M Yon Rinaldi/Syrillus Krisdianto/Muzakkir/Sopianto)
Baca juga: Jambi Top 7, Kecelakaan Maut di Depan Kampus Unja Mendalo, Wildan Meninggal
Baca juga: Modus Pengoplos Gas Subsidi ke Tabung Gas 5,5 Kg dan 12 Kg di Muaro Jambi
