TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan untuk meluruskan pernyataannya soal kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah kebutuhan nyata, melainkan sekadar simulasi perhitungan.
Penjelasan ini muncul karena banyak pihak mengira angka tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Padahal, menurut Dadan, hitungan itu dibuat berdasarkan asumsi tertentu, yakni jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, dalam keterangan pers, Kamis (23/4/2026).
Baca juga: Ekonom Sarankan MBG dan Kopdes Ditinjau Ulang, Bunuh Usaha Warga, Sentil Prabowo: Banyak Mendengar
Dalam praktiknya, satu SPPG memang membutuhkan jumlah daging yang cukup besar untuk sekali memasak.
Dadan menjelaskan, kebutuhan tersebut bisa mencapai ratusan kilogram, tergantung menu yang disiapkan.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," tutur dia.
Ia juga menambahkan bahwa perhitungan tersebut berkaitan dengan standar kebutuhan gizi dalam program MBG, sehingga takarannya harus diperhitungkan secara cermat.
"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," kata dia.
Meski begitu, hingga saat ini BGN belum pernah menetapkan kebijakan menu seragam secara nasional.
Langkah ini dihindari untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang bisa berdampak langsung pada harga di pasar.
Sebagai gambaran, Dadan mengungkap pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkap dia.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi BGN.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pendekatan yang digunakan dalam program MBG kini dibuat lebih fleksibel.
Penyusunan menu disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di tiap daerah.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkas dia.
(TribunTrends/Kompas)
