TRIBUNTRENDS.COM - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mulyanto, menilai pemerintah perlu lebih terbuka untuk mengevaluasi berbagai kebijakan besar di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Ia menyoroti kondisi yang semakin kompleks, mulai dari kenaikan harga BBM dan LPG hingga dinamika geopolitik global yang ikut memengaruhi stabilitas ekonomi.
Menurutnya, situasi tersebut menuntut adanya peninjauan ulang terhadap sejumlah program prioritas agar tetap relevan dengan kondisi lapangan.
Mulyanto juga menekankan pentingnya perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap berbagai masukan dari publik.
Ia menilai aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Baca juga: Kepala BGN Klaim jadi Lembaga Kekuatan Besar, MBG Bawa Efek Domino, Putaran Ekonomi Triliunan Rupiah
Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengelolaan dana besar melalui Danantara.
Selain itu, ia juga menyinggung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
Mulyanto menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti menolak program, melainkan memastikan efektivitasnya di lapangan.
“Saya kira Pak Prabowo harus mulai mendengar. Program-program besar itu perlu ditinjau ulang,” ujar Mulyanto dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (22/4/2026).Dengan demikian, ia berharap kebijakan pemerintah dapat lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta itu menilai, pelaksanaan program secara serentak di seluruh wilayah berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak didahului uji coba di daerah yang dinilai siap.
Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan skema bertahap dengan melakukan pilot project di kawasan yang prospektif sebelum diperluas ke daerah lain.
Koperasi Merah Putih misalnya. Menurut Mulyanto, pembangunan infrastruktur program tanpa diiringi aktivitas yang jelas justru berisiko tidak efektif.
“Jangan sampai bangunan sudah ada, tetapi aktivitasnya belum berjalan,” katanya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengingatkan bahwa program pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu ada, seperti koperasi desa maupun BUMDes.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil di sekitar lokasi program.
“Jangan sampai kegiatan pemerintah justru menjadi pesaing bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berjalan,” ujarnya.
Mulyanto juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam menjalankan program-program besar tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sektor lain atau berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, indikasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Kalau sudah banyak kritik dari masyarakat, itu berarti perlu ada yang diperbaiki,” kata dia.
Baca juga: BGN Peringatkan Seluruh SPPG, Hanya Kualitas A yang Berhak Terima Insentif Tertinggi Program MBG
Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, Mulyanto menekankan pentingnya sikap pemerintah untuk lebih terbuka terhadap masukan publik.
Ia menyarankan agar pengambilan kebijakan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sekarang ini pemerintah harus banyak mendengar, sambil merenung, mana kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Sementara itu belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumpulkan kabinetnya setelah merampungkan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis pada Kamis (16/4/2026).
Presiden menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk memastikan hasil diplomasi di Eropa segera diterjemahkan menjadi kebijakan domestik yang nyata.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk respons cepat kepala negara dalam mengawal kesinambungan Program Strategis Nasional (PSN).
Rapat ini dihadiri oleh jajaran menteri ekonomi, energi, hingga pimpinan Danantara untuk menyelaraskan langkah lintas sektoral.
“Sepulang dari lawatan kenegaraan ke Rusia dan Prancis, Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas yang dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis yang diunggah pada Jumat (17/4/2026).
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi spesifik mengenai akselerasi di sektor-sektor krusial.
Adapun fokus utama tertuju pada transformasi ekonomi berkelanjutan, mulai dari kedaulatan pangan hingga inovasi energi terbarukan yang menjadi poin penting dalam visi kepemimpinannya.
“Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi,” ungkapnya.
Selain membahas agenda internal, ratas ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengeksekusi komitmen internasional yang baru saja diraih dari Moskow dan Paris.
Ia mengatakan pemerintah berupaya agar penguatan kerja sama di kancah global tidak berhenti di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
“Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depan,” tegasnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Gilang)
