TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama DPMPTSP kabupaten/kota se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Kamis (23/4/2026).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Suardi Thamal mengatakan, pembangunan daerah diarahkan pada visi mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya maju, mandiri, dan sejahtera.

Baca juga: NIB Penting bagi Pelaku Usaha, DPMPTSP Papua Barat Daya Permudah Pengurusan via Sistem OSS

Ia menyebut realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp3,54 triliun atau 100 persen, menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada angka, melainkan pemerataan investasi.

“Ketimpangan masih terjadi. Kabupaten Sorong dan Kota Sorong mendominasi, sementara Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw masih membutuhkan dorongan,” ujarnya.

Baca juga: DPMPTSP Papua Barat Daya Gelar FGD untuk Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Investasi

Pemerintah pun menetapkan sejumlah arah kebijakan investasi ke depan.

Pertama, pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan dengan mendorong sektor perumahan dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru.

Kedua, memperkuat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah melalui integrasi sektor hulu seperti pertanian, kehutanan, dan peternakan dengan kawasan industri agar manfaat ekonomi dirasakan langsung masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA) guna menciptakan iklim investasi yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Keempat, memperkuat sinergi antar pemerintah serta menyelesaikan hambatan investasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Baca juga: DPMPTSP Kabupaten Sorong Gelar Bimtek dan Sosialisasi 2 Hari, Fokus Bahas Hal Ini

Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Papua Barat Daya Novianto B Zulkarnain mengatakan, rakor membahas realisasi investasi 2025 per sektor, pembagian target 2026, serta berbagai kendala investasi di daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, termasuk Direktur Wilayah V Adi Soegiarto untuk memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi secara langsung.

“Rakor ini mendorong percepatan operasional kawasan industri, penguatan hilirisasi, serta peningkatan layanan perizinan dan insentif, terutama bagi daerah dengan realisasi investasi rendah,” kata Novianto.

Baca juga: Rakor DPMPTSP Papua Barat Daya Tekankan Kepastian Layanan dan Kemudahan Investasi

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat, sehingga tercipta ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemprov Papua Barat Daya optimistis investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)