TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Blora, Kamis (23/4/2026). 

Massa aksi membawa berbagai atribut tuntutan yang mendesak penghentian segera agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar kota di tengah efisiensi anggaran.

Koordinator MPKN, Fuad Mushofa, menduga dengan adanya fasilitas kunker yang melimpah, malah menjadi instrumen politik transaksional. 

Baca juga: Pasutri Lansia Penjual Getuk di Sragen Kecelakaan Terjerat Kabel saat Dini Hari, Tuntut Rp 20 Juta

Hal ini menurutnya sengaja dilakukan untuk menjaga "kondusivitas" antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintah menjadi tumpul.

"Kami melihat ada pergeseran makna dalam kunjungan kerja ini. Dewan seolah terjebak dalam kepentingan tambahan penghasilan, terutama di tengah absennya program hibah atau pokir pada tahun ini."

"Akibatnya, kunker hanya menjadi cara untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas dan penginapan mewah tanpa output yang jelas untuk rakyat," jelasnya.

MPKN juga menyoroti ketidakjelasan perencanaan agenda kunker tersebut. Menurut Fuad selama ini, publik hanya disuguhi jadwal waktu kegiatan tanpa adanya transparansi mengenai lokasi tujuan, topik pembahasan yang spesifik, hingga hasil nyata yang bisa dibawa pulang untuk kemajuan Kabupaten Blora.

Selain masalah transparansi, Fuad juga mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang. 

Fuad menengarai adanya oknum pimpinan dewan yang menggunakan anggaran daerah untuk mendanai perjalanan dinas organisasi luar, seperti agenda pimpinan dewan selaku ketua ADKASI, yang menurutnya secara hukum sepatutnya diaudit secara ketat.

"Kami menuntut adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Blora. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Blora," tegasnya.(Iqs)