TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Nindya Karya memperbaiki infrastruktur yakni jalur pedestrian di Hunian Sementara Danantara (Huntara) di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada, Selasa (21/4/2026).
Jalur pedestrian dimanfaatkan di luar peruntukannya termasuk oleh kendaraan bermotor.
Penggunaan yang tidak sesuai ini berpotensi menimbulkan beban berlebih (overload) yang dapat memengaruhi kondisi struktur, termasuk penurunan dan kerusakan pada bagian tertentu.
Secara teknis, jalur tersebut tidak dirancang menahan beban kendaraan.
Seiring dengan hal tersebut, dilakukan langkah penataan dan peningkatan pada jalur pedestrian guna menjaga kualitas struktur serta memastikan kenyamanan pengguna tetap terjaga.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas dan keberlanjutan fungsi fasilitas, perbaikan akan dilakukan melalui penataan ulang pada bagian lorong pedestrian, penguatan struktur dasar melalui penambahan material pendukung, serta pengecoran ulang untuk meningkatkan daya dukung dan memastikan fungsi jalur tetap optimal.
“Di lapangan kami pastikan perbaikan dapat berjalan cepat dan tepat supaya fasilitas bisa segera digunakan kembali dengan aman. Kami juga terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata Project Manager Huntara Tamiang PT Nindya Karya, Irwan.
Seluruh proses perbaikan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu empat hari kerja dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan kenyamanan masyarakat.
Irwan mengatakan pihaknya terus mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Evaluasi dan penguatan pengawasan di lapangan akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. \
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 di tiga provinsi di Sumatera.
Hunian sementara (huntara) adalah bangunan perumahan darurat yang digunakan sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana atau program relokasi.
Baca juga: Rusak Berat Akibat Banjir Bandang, Renovasi Sekolah MIN 4 Aceh Tamiang Ditargetkan Rampung 3 Bulan
Suharyanto mengunjungi Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Rabu (22/4/2026).
Sebelum mengecek kondisi huntara, Suharyanto berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi.
Dia juga meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung dalam lima hari ke depan, agar hunian dapat segera ditempati.
Ia mengatakan huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir.
Karena tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan, menurutnya, kelompok itu tidak memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH).
Namun, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil inisiatif menyediakan huntara sebagai solusi sementara.
Dia menegaskan, langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau kemana," kata Suharyanto dalam Siaran Pers BNPB pada Kamis (23/4/2026).
"DTH pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka," lanjut dia.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak.
Hal itu khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki rumah sendiri.
"Ini salah satu terobosan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa memecahkan masalah, terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan sebelumnya tidak punya rumah atau sewa," ungkap dia.
Suharyanto juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga serta bingkisan untuk anak-anak guna membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
Dia kemudian mengunjungi lokasi selanjutnya di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak.
Di sana, Suharyanto kembali berdialog dengan warga untuk mendengar aspirasi sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah melalui BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga proses pemulihan berjalan optimal.
Masyarakat Aceh Tamiang diharapkan dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan laman resmi BNPB yang diakses pada Kamis (23/4/2026), tercatat total 75.088 rumah rusak di Aceh Tamiang akibat banjir bandang yang turut disebabkan Siklon Tropis Senyar itu.
Sebanyak 18.267 rumah rusak berat, 17.028 rumah rusak sedang, dan 39.793 rumah rusak ringan.
BNPB mencatat hingga 19 Maret 2026, total huntara di Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 4.089 unit.
Sebanyak 1.949 unit di antaranya telah selesai dibangun oleh BNPB dengan pendekatan insitu dan terpusat atau komunal.
Sedangkan 2.140 unit lain dibangun oleh kementerian/lembaga serta swasta.
Di samping bantuan huntara, sebagian warga memilih skema bantuan berupa dana tunggu hunian atau DTH yang berjumlah 1.426 KK.
Desa Sukajadi di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, saat ini dikenal sebagai salah satu desa yang “hilang” akibat banjir bandang besar pada awal Januari 2026.
Hampir seluruh permukiman tersapu arus deras Sungai Tamiang, menyisakan tanah kosong, puing-puing, dan tenda pengungsian.
