BANGKAPOS.COM – Berikut daftar 53 titik lokasi blank spot di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Dari daftar tersebut, Kabupaten Bangka menjadi wilayah yang paling banyak titik blank spot.
Diketahui, Provinsi Bangka Belitung masih memiliki lokasi daerah yang berstatus blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
Total masih ada 10 persen wilayah di Provinsi Bangka Belitung yang masih berstatus blank spot.
Dari data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung, untuk daerah yang paling banyak blank spot yakni di Kabupaten Bangka.
Baca juga: Susah Cari Sinyal di Babel? Ternyata Ini Penyebabnya, Masuk Titik Blank Spot, Cek Wilayah Mana Saja
Hal ini pun diungkapkan Kabid E-Government dan Statistik Diskominfo Bangka Belitung, Muhammad Erisco Nurrahman saat dikonfirmasi Bangka Pos di ruang kerjanya.
"Secara keseluruhan memang data yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sekitar 10 persen, untuk yang blank spot. Memang di kabupaten yang banyak daerah-daerah blank spot, kalau yang kota sudah zero blank spot," ujar Erisco.
Erisco mengatakan setiap tahunnya pihaknya mengusulkan untuk pemenuhan telekomunikasi, melalui pembangunan BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Pemerintah Provinsi telah melakukan konsolidasi ke Kabupaten, untuk menyampaikan data-data daerah blank spot-nya. Kita melakukan advokasi ke Komdigi, untuk bisa disiapkan atau dibantu untuk fasilitas BTS-nya," tuturnya.
Meskipun pembangunan BTS kewenangan Pemerintah Pusat, namun Diskominfo Bangka Belitung membantu dalam penyiapan lahan serta ketersediaan listrik.
"Kita melakukan ketersediaan infrastruktur jalannya, untuk pemenuhan BTS-nya. Termasuk juga bagaimana daerah itu mempermudah perizinannya, perlindungan infrastruktur. Secara keseluruhannya, perizinan dan juga pembangunan BTS itu semuanya di Komdigi, dan semuanya nanti akan dibangun oleh provider yang akan ditunjuk oleh Komdigi," jelasnya.
Kabid E-Government dan Statistik Diskominfo Bangka Belitung Muhammad Erisco Nurrahman saat dikonfirmasi Bangka Pos di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).
Lebih lanjut Erisco membeberkan sejumlah kendala dalam, sejumlah daerah masih masuk dalam kawasan blank spot.
"Daerah perbukitan seperti di daerah Bangka Barat, Bangka, dari sisi geografis dan juga daerah kepulauan itu tantangannya," bebernya.
Baca juga: Profil Brigjen Eko Hadi, Akpol 99 Pemburu Dua Wanita DPO Narkoba, Dulu Bongkar Suap Kapolres Bima
Dalam penanganan blank spot, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pun memiliki dua program yakni hasil cepat terbaik dan program penyelenggaraan jaringan intra.
"Program cepat terbaik ini tadi khusus yang untuk titik hotspot, termasuk intervensi untuk blank spot. Kita sudah anggarkan di 5 tahun di program Pak Gubernur Hidayat Arsani untuk dua program tersebut, program hasil cepat terbaik dan program prioritas penyelenggaraan e-Government," bebernya.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Erisco menargetkan zero blank spot ditargetkan terealisasi dalam kepemimpinan Hidayat Arsani.
"Setiap tahun itu kita intervensi melalui program prioritas dan program hasil cepat terbaik itu, sehingga di 2029 kita targetkan zero blank spot," ungkapnya.
Sementara itu, berikut daerah yang masih masuk dalam kawasan blank spot di Provinsi Bangka Belitung.
Kawasan Pulau Nangka di Desa Tanjungpura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang masih berstatus blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
Satria Efendi (36) pria yang berasal dari Pulau Nangka menyebutkan, sebagai daerah yang berada di sebuah pulau kecil, sinyal komunikasi menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Dikatakan Satria, blank spot tersebut memang tidak terjadi di keseluruhan pulau seluas 324 hektare (Ha).
Akan tetapi sejumlah titik khususnya di dekat pantai saat ini telah mendapatkan akses jaringan internet.
"Kebetulan saya sekarang kerja di Pangkalpinang, tapi setahu saya memang sinyal di tempat asal kami masih susah. Misal mau telfon atau akses internet harus ke daerah pinggir pantai dulu," ujar Satria saat dihubungi Bangkapos.com, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, kondisi itu memang sedikit menyulitkan masyarakat karena membutuhkan usaha lebih agar mendapatkan sinyal komunikasi tersebut.
Baca juga: Aturan Baru Kendaraan Listrik, Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak, Tetap Diurus Tapi Tak Bayar
Dikatakan Satria, contoh kesulitan itu terjadi saat siswa-siswi sekolah dasar (SD) 3 Sungaiselan yang berlokasi di Dusun Pulau Nangka, ketika harus mengerjakan tes berbasis online.
Hal itu karena mereka diharuskan mengerjakan tes di lokasi yang terdapat sinyal internet bagus, bukan sebuah ruang kelas.
"Misal yang (tes) online itu harus ke daerah pinggir pantai. Setahu saya, kemarin mereka mengerjakan tes itu di rumah warga," terangnya.
Ia menerangkan, meski hanya terdapat sekitar 105 KK di Pulau Nangka, masyarakat berharap sinyal komunikasi ataupun internet bisa diakses warga dengan lebih leluasa.
"Jadi misalkan ada kabel fiber optik, yang untuk Wifi, pasti ada yang pasang. Sekarang kan memang belum ada, sinyal jaringan juga provider tertentu," kata dia.
"Karena kan disitu ada UMKM juga, untuk pemasaran pasti akan lebih mudah. Kalau ada orang pesan kan, dari rumah sudah tau. Kalau sekerang, cari sinyal dulu, baru tahu kalau ada orang pesan," pungkasnya.
Warga Dusun I, Air Ibul, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan kemajuan teknologi komunikasi hingga hari ini, Selasa (21/4/2026)
Demi mendapatkan sinyal telepon seluler hingga internet. Setiap hari warga harus memanjat pohon belasan meter, hingga mencari dataran tinggi lainnya.
Hal itu disampaikan, Alayanto (53) warga Dusun I, Air Ibul, Desa Belo Laut, saat ditemui Bangkapos.com, Senin (20/4/2026) sore di rumahnya.
Sore itu, Alayanto bersama satu rekannya baru saja pulang bekerja sebagai petani kelapa sawit.
Ia langsung duduk di belakang rumah sembari mengeluarkan telepon genggam dari kantongnya untuk melakukan panggilan.
Namun, beberapa kali percobaan panggilan dilakukan tak satu pun panggilan tersambung.
Dia berpindah-pindah tempat di sekeliling halaman rumah mencari sinyal.
Hingga akhirnya naik ke atas pohon rambutan yang berada di samping rumahnya.
Yang dicari bukan buah-buahan di atas pohon. Tetapi sinyal telepon.
Ketika memanjat, ia terlihat sedikit kesulitan, sembari menyingsingkan celana dan memegang telepon genggam agar tidak jatuh ke tanah.
Baca juga: Lebaran Haji Idul Adha 2026 Kapan? Ini Jadwal Versi Muhammadiyah dan Pemerintah dan Tanggal Libur
Kebiasan memanjat pohon untuk mencari sinyal sudah biasa dilakukan Alayanto.
Bahkan, bukan hanya pohon rambutan, tetapi pohon durian dan pohon karet yang jauh lebih tinggi pernah ia panjat.
"Di sini sinyalnya susah benar. Kalau kami ingin telepon itu tadi, harus manjat pohon, hingga ke lapangan bola mencari sinyal. Itu juga masih putus-putus sinyalnya tidak normal benar," keluh Alayanto kepada Bangkapos.com, Senin (20/4/2026)
Dia mengatakan, kondisi susahnya sinyal telekomunikasi di Dusun I, Air Ibul, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, telah bertahun-tahun terjadi.
"Kondisi ini sudah dari tahun 1990-an, sampai sekarang 2026 masih susah sinyal. Setiap hari memanjat pohon kalau ingin telepon. Seperti tadi, saya lakukan. Kadang manjat pohon durian, karet, dan rambutan. Karena sinyal di sini susah benar. Ketika sudah manjat juga, kadang ada dan tidak sinyalnya masih putus-putus tidak merata," keluhnya.
Diketahui, lokasi Dusun I, Air Ibul, Desa Belo Laut, jaraknya memang jauh dari pusat Kecamatan Mentok.
Menuju dusun ini harus sedikit menghela nafas panjang. Karena membutuhkan perjuangan ekstra, melalui jalanan berbatuan krikil, kemudian berlanjut dengan jalan tanah merah yang licin, penuh lumpur. Sehingga membuat kendaraan mudah tergelincir.
Jalanan itu, membentang di tengah hamparan luasnya perkebuhan sawit milik PT GSBL dengan panjang jalan berkisar 8 kilometer.
"Kalau orang luar menghubungi kami di kampung ini susah. Tetapi kalau kami yang menghubungi bisa, soalnya kami yang mencari sinyalnya. Kayak tadi, memanjat pohon. Itulah cara kami mencari sinyal," katanya.
Selain itu, untuk mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp juga perlu waktu berjam-jam agar pesan dapat terkirim.
"Kalau pesan WhatsApp misalnya kita kirim pukul 14.00 WIB sore. Pukul 22.00 WIB hingga 23.00 WIB baru masuknya pesannya," terangnya.
Tak hanya sinyal telepon seluler, sinyal radio juga sering dicari Alayanto saat memanjat pohon. Sembari menelpon untuk dapat berkomunikasi dengan penyiar radio.
"Iya saya nelpon penyiar radio juga dari atas pohon. Karena saya hobi mendengarkan radio malam hari, mereka juga mengatakan hati-hati saat berada di atas sana," ceritanya.
Alayanto meminta kondisi susahnya sinyal di dusunnya dapat segera berakhir. Menurutnya, kasihan masyarakat desa, apabila kondisi seperti ini terus menerus terjadi.
"Jadi kalau bisa kepada pemimpin-pemimpin kita mendegar ini, karena kami sangat membutuhkan sinyal. Apalagi di sini ada SD Negeri juga, jadi anak-anak sekolah itu butuh juga sinyal. Kasihan anak-anak mencari sinyal harus ke lapangan bola, kalau malam-malam," harapnya.
Berdasarkan data 2021 yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat tercatat ada 14 titik blank spot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Indra Cahaya, mengatakan data tersebut masih digunakan dan belum adanya perubahan terkait daerah blank spot di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.
"Untuk data terbaru belum ada, kita masih menggunakan data lama karena itulah, titik-titik yang masih bermasalah kategori blank spot," kata Indra kepada Bangkapos.com, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, data tersebut juga telah mereka sampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Sehingga diharapkan dapat ditindak lanjuti, sesegera mungkin.
"Data itu telah kami sampaikan ke Komdigi. Untuk data baru, nanti ada, sementara waktu kami menggunakan data itu. Nanti kami bakal mendata lagi, kerjasama dengan pihak Telkom, mana yang sudah hilang, mana masih blank spot," terangnya.
Ia mengatakan, persoalan sinyal masih menjadi pekerjaan rumah, terbatasnya jumlah Base Transceiver Station (BTS) menara atau perangkat pemancar sinyal, menjadi pemicu susahnya sinyal.
BTS diketahui, digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi seperti ponsel ke jaringan operator seluler.
"Kendala kita saat ini, memang pada pembangunan BTS. sementara data secara online sudah kami sampaikan ke Komdigi, seluruh Indonesia muaranya ke Komdigi. Itulah menjadi persoalan.
Baca juga: SK Hukuman Disiplin Mengintai Eks Direktur RSUD Depati Hamzah yang Video Pribadi Beredar di Medsos
Intinya selain BTS, saat ini perlu kabel optik, pemasangan butuh biaya tidak sedikit, menjadi target nasional mana saja daerah yang dipasang," kata Indra kepada Bangkapos.com, Selasa (21/4/2026).
Indra menambahkan, Pemkab Bangka Barat, telah melakukan kerjasama dengan PT Telkom untuk mengatasi sinyal di Bangka Barat.
"Ada kami mengambil solusi kerjasama dengan PT Telkom, mengatasi blank spot jaringan wifi menggunakan satelit. Data itu kami sampaikan ke PT Telkom, agar diakomodir, salah satu mengatasi blank spot, jaringan wifi melalui satelit," katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah bekerja sama dengan PT Telkom terkait jaringan di lingkungan Pemkab.
Sementara pemasangan BTS berkaitan dengan anak perusahaan, yakni PT Telkomsel.
"Saat ini kami telah berkirim surat, baik di kantor Pangkalpinang dan Palembang, minta bantu fasilitasi PT Telkom untuk membantu mengatasi permasalahan ini," lanjutnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Telkomsel untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan, terutama di Desa Simpang Yul dan daerah lainnya. Serta menargetkan dalam minggu ini sudah mendapatkan jawaban.
"Daerah lain banyak juga blank spot yang terdata, bukan hanya Simpang Yul, daerah-daerah terpencil, masih kurang akses internetnya," katanya.
Akibatnya susah sinyal, ia mengatakan informasi yang seharusnya dapat menjangkau hingga ke desa terpencil menjadi terhambat, terlebih di tengah kebutuhan digitalisasi saat ini.
"Mungkin akan menghambat aktivitas menggunakan sistem jaringan internet. Akan kami perjuangkan, dan berkomunikasi ke bupati mengenai koordinasi langsung mencari jaringan ke kementerian Komdigi," tutupnya.
Indra memastikan, pemenuhan akses telekomunikasi dan informasi, termasuk penyediaan akses internet di daerah blank spot, masih menjadi perhatian serius Pemkab Bangka Barat.
Sejumlah titik di beberapa daerah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat blank spot atau susah mendapatkan sinyal telekomunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Indra Cahaya mengatakan persoalan sinyal karena terbatasnya jumlah Base Transceiver Station (BTS) menara atau perangkat pemancar sinyal.
"Kendala kita saat ini, memang pada pembangunan BTS. sementara data secara online sudah kami sampaikan ke Komdigi, seluruh Indonesia muaranya ke Komdigi. Itulah menjadi persoalan. Intinya selain BTS, saat ini perlu kabel optik, pemasangan butuh biaya tidak sedikit, menjadi target nasional mana saja daerah yang dipasang," kata Indra kepada Bangkapos.com, Selasa (21/4/2026).
Indra menambahkan, Pemkab Bangka Barat, telah melakukan kerjasama dengan PT Telkom untuk mengatasi sinyal di Bangka Barat.
"Ada kami mengambil solusi kerjasama dengan PT Telkom, mengatasi blank spot jaringan wifi menggunakan satelit. Data itu kami sampaikan ke PT Telkom, agar diakomodir, salah satu mengatasi blank spot, jaringan wifi melalui satelit," katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah bekerja sama dengan PT Telkom terkait jaringan di lingkungan Pemkab.
Sementara pemasangan BTS berkaitan dengan anak perusahaan, yakni PT Telkomsel.
"Saat ini kami telah berkirim surat, baik di kantor Pangkalpinang dan Palembang, minta bantu fasilitasi PT Telkom untuk membantu mengatasi permasalahan ini," lanjutnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Telkomsel untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan, terutama di Desa Simpang Yul dan daerah lainnya. Serta menargetkan dalam minggu ini sudah mendapatkan jawaban.
"Daerah lain banyak juga blank spot yang terdata, bukan hanya Simpang Yul, daerah-daerah terpencil, masih kurang akses internetnya," katanya.
Akibatnya susah sinyal, ia mengatakan informasi yang seharusnya dapat menjangkau hingga ke desa terpencil menjadi terhambat, terlebih di tengah kebutuhan digitalisasi saat ini.
"Mungkin akan menghambat aktivitas menggunakan sistem jaringan internet. Akan kami perjuangkan, dan berkomunikasi ke bupati mengenai koordinasi langsung mencari jaringan ke kementerian Komdigi," tutupnya.
Indra memastikan, pemenuhan akses telekomunikasi dan informasi, termasuk penyediaan akses internet di daerah blank spot, masih menjadi perhatian serius Pemkab Bangka Barat.
Titik Blank Spot di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021
Pangkal Beras-Kecamatan Kelapa-1.901 Jiwa-Blank
Kayu Arang -Kecamatan Kelapa - 1.845 Jiwa - Blank
Air Bulin -Kecamatan Kelapa - 1.864 Jiwa - Blank
Tuik -Kecamatan Kelapa - 764 Jiwa - Blank
Sinar Surya - Kecamatan Tempilang - 2.045 Jiwa -Blank
Tanjung Niur -Kecamatan Tempilang - 2.070 Jiwa - Blank
Dusun Rajek - Kecamatan Simpang Teritip - 300 KK - Blank
Dusun Rumpis - Kecamatan Simpang Teritip- 332 KK - Blank
Dusun Bolar - Kecamatan Simpang Teritip - ±700 Jiwa - Blank
Sungai Buluh - Kecamatan Jebus - 2.704 Jiwa -Blank
Mislak -Kecamatan Jebus - 1.004 Jiwa - Blank
Limbung -Kecamatan Jebus -1.340 Jiwa - Blank
Air Gantang-Kecamatan Parit Tiga-4.767 Jiwa -Blank
Telak-Kecamatan Parit Tiga -1.755 Jiwa - Blank
Sumber: Diskominfo Kabupaten Bangka Barat
Keterbatasan akses sinyal telekomunikasi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendapat sorotan serius dari Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs. Chris Fither, menegaskan bahwa layanan komunikasi dan informasi merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan komunikasi dan informasi itu termasuk pelayanan dasar. Di era digital saat ini, keterbatasan sinyal tentu sangat mengganggu pelayanan publik," kata Chris kepada Bangkapos.com, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, terganggunya akses sinyal tidak hanya berdampak pada komunikasi masyarakat, tetapi juga merembet ke berbagai sektor pelayanan, seperti administrasi desa, pendidikan, hingga kesehatan.
"Pelayanan desa akan terhambat, anak sekolah kesulitan mengikuti pembelajaran daring, dan berbagai layanan lain yang kini berbasis digital juga ikut terganggu," ujarnya.
Lebih jauh, Ombudsman menilai persoalan ini tidak sekadar menyangkut kualitas pelayanan publik, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.
"Dampak paling mendasar adalah masyarakat kesulitan memperoleh informasi. Padahal hak atas informasi dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi ini bukan hanya isu pelayanan publik, tapi juga menyangkut HAM," tegasnya.
Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, Chris memastikan pihaknya tetap memberi perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ombudsman membuka kemungkinan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).
"Sampai saat ini memang belum ada laporan masyarakat. Namun kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan informasi. Dalam waktu dekat, kami juga akan meminta keterangan dari instansi terkait agar mendapat gambaran kondisi layanan secara utuh," jelasnya.
Baca juga: Awal Mula Kronologi Anak Bupati Paris Yasir Dilapor Polisi Dugaan Aniaya Pacar Usai Putus Hubungan
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor telekomunikasi.
Chris menegaskan, pemenuhan akses jaringan telekomunikasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pihak penyedia layanan atau operator seluler.
Namun demikian, ia menilai pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mencari solusi atas persoalan blank spot yang terjadi bertahun-tahun.
"Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan provider untuk memperkuat jaringan, mendorong pembangunan Base Transceiver Station (BTS) melalui program CSR, atau mengajukan permohonan pembangunan BTS ke pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, alternatif lain seperti penyediaan akses internet berbasis satelit di titik-titik blank spot juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek.
Terkait dugaan adanya kelalaian atau pembiaran, Ombudsman belum dapat menyimpulkan. Namun pihaknya mengingatkan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk tetap mengedepankan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Kami belum bisa memastikan ada tidaknya pembiaran. Tapi kami mengingatkan seluruh pihak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Ombudsman Babel berharap seluruh pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi untuk menghadirkan solusi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot seperti Dusun Air Ibul dan Desa Simpang Yul di Bangka Barat.
"Menurut masyarakat, kondisi ini sudah berlangsung lama. Jadi sudah seharusnya semua pihak bergerak bersama untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Ia menambahkan, hasil pengumpulan data dan investigasi nantinya akan menjadi dasar bagi Ombudsman untuk mengambil langkah lanjutan.
"Jika dalam prosesnya ditemukan maladministrasi, Ombudsman akan memberikan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait," tegas Chris.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Riki Pratama/Rizky Irianda Pahlevy/Rifqi Nugroho)
