TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Dari total 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 19 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, Rukman, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/4/2026).

Rukman menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi penutupan terhadap sejumlah SPPG karena belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi.

Baca juga: Anak Putus Sekolah di Pasangkayu Tembus 7.117 Kasus pada 2025, Melonjak Tajam

Baca juga: 10 Dapur MBG di Mamuju Tengah Belum Kantongi Sertifikat SLHS

Namun, saat ini seluruh SPPG yang sempat ditutup telah kembali beroperasi setelah berhasil memenuhi persyaratan dan memperoleh SLHS.

“Memang kemarin ada sekitar 10 SPPG yang sempat mengalami penutupan. Tapi sekarang semuanya sudah kembali berjalan karena sudah mendapatkan SLHS,” jelasnya.

2 Masih Proses Sertifikasi

Sementara itu, dua SPPG lainnya yang hingga kini belum mengantongi SLHS masih tetap diizinkan beroperasi.

Hal ini dikarenakan keduanya tergolong baru dan belum genap satu bulan beroperasi.

“Kami masih memberikan kesempatan untuk mengurus SLHS tanpa harus dilakukan penutupan, karena mereka ini baru berjalan,” ujar Rukman.

Dua SPPG yang dimaksud berada di wilayah Pedongga dan Surudu 2.

Saat ini, proses penerbitan SLHS untuk kedua fasilitas tersebut masih berlangsung.

Menurut Rukman, sejumlah tahapan telah dilalui, mulai dari inspeksi lingkungan hingga pengujian sampel makanan dan air.

Beberapa persyaratan juga telah dipenuhi sehingga tinggal menunggu proses administrasi untuk penerbitan sertifikat.

“Prosesnya masih berjalan. Dari hasil inspeksi dan uji sampel, sebagian besar sudah memenuhi syarat,” tambahnya.

Ia menegaskan, penerbitan SLHS menjadi hal penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Rukman berharap seluruh SPPG di Pasangkayu dapat beroperasi sesuai standar yang ditetapkan sehingga pelayanan gizi masyarakat berjalan optimal.

“Kami berharap SPPG yang sempat ditutup bisa terus konsisten menjaga standar, sehingga pelayanan MBG benar-benar tepat sasaran dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Taufan