BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Selatan dinilai mencerminkan persoalan dalam implementasi kebijakan.

Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik, MS Shiddiq menyebut, kondisi tersebut bukan sekadar kendala teknis distribusi, tapi berkaitan dengan cara kebijakan dijalankan.

“Desainnya nasional, tapi eksekusinya cenderung mengikuti wilayah yang paling siap dulu. Akibatnya, daerah yang justru paling membutuhkan malah jadi yang terakhir tersentuh,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Kalimantan (Jimka) ini menilai, dengan anggaran program yang besar, pertanyaan mengenai prioritas pelaksanaan menjadi hal yang wajar.

Baca juga: Update 53 Siswa SMKN 1 Amuntai HSU Dilarikan ke RS, Zaenab Mengaku Sakit Usai Santap Menu MBG

“Publik wajar bertanya, ini prioritasnya siapa dulu yang dilayani,” kata Shiddiq.

Menurutnya, kondisi ini berkaitan dengan perencanaan dan penentuan prioritas yang belum sepenuhnya matang.

Dari sisi perencanaan, Shiddiq melihat belum adanya pemetaan kesiapan daerah secara menyeluruh, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan akses.

Sementara dari sisi prioritas, dia menyoroti adanya kecenderungan pelaksanaan program di daerah yang lebih mudah dijangkau.

“Ada kesan pendekatan ‘quick win’, program dijalankan di daerah yang mudah dulu supaya cepat terlihat hasilnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, keterlambatan intervensi gizi di wilayah 3T memiliki dampak yang tidak kecil, terutama bagi anak-anak.

“Kita bicara fase emas pertumbuhan. Keterlambatan intervensi gizi bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya pada kesehatan, tapi juga kemampuan belajar dan produktivitas,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi ketimpangan yang dapat muncul jika kondisi tersebut terus berlangsung.

“Kalau kota-kota sudah mulai menikmati akses gizi tambahan sementara 3T belum, maka kita sedang menciptakan gap baru,” katanya.

Ia menilai, perbedaan kondisi antarwilayah menuntut pendekatan yang tidak seragam dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, wilayah 3T memerlukan skema yang lebih menyesuaikan kondisi lapangan, baik dari sisi distribusi maupun pemanfaatan sumber daya lokal.

Di sisi lain, ia menyebut pemerintah daerah dapat mengambil langkah awal sembari menunggu implementasi program berjalan penuh.

“Sambil menunggu program nasional berjalan, daerah bisa mulai dengan langkah sederhana berbasis sekolah atau komunitas dengan memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program.

“Publik berhak tahu kenapa suatu daerah belum terjangkau, apa kendalanya, dan kapan targetnya,” tegasnya.

Baca juga: Makanan yang Disantap 53 Siswa di SMKN 1 Amuntai Kalsel Hingga Keracunan MBG, Diduga Basi

Menurutnya, persoalan yang muncul bukan sekadar keterlambatan program, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan prioritas kebijakan.

“Kalau ini tidak segera diperbaiki, kita berisiko mengulang pola lama; kebijakan bagus di atas kertas, tapi timpang di lapangan,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)