TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo membeberkan akar masalah ambruknya PD BKK Klaten. Bank yang menghimpun dana ribuan nasabah itu ternyata sudah bermasalah sejak berdiri pada 2009—jauh sebelum ia menjabat.

Hamenang menjelaskan, PD BKK Klaten lahir dari penggabungan 24 PD BKK tingkat kecamatan pada 2009. Sejak awal, bank ini sudah digerogoti kredit macet dan kecurangan oknum internal.

"Dari awal ini sudah bermasalah karena pada waktu itu PD BKK yang ada di kecamatan-kecamatan nasabahnya kebanyakan di pasar-pasar, pengusaha yang kecil-kecil dan terjadi fraud," kata Hamenang.

Pada 2019, hampir seluruh PD BKK se-Jawa Tengah dilebur menjadi PT BPR BKK Jateng. Klaten tidak ikut, alasannya karena kondisi keuangannya sudah terlanjur bermasalah.

Gubernur Jawa Tengah kala itu, Ganjar Pranowo, kemudian memberikan izin operasional terbatas pada 11 Juli 2019. Inilah yang justru mempercepat kebangkrutan.

Selama lima tahun beroperasi secara terbatas, PD BKK Klaten hanya bisa menerima tabungan dan deposito, namun tidak bisa menyalurkan kredit baru. Akibatnya, uang nasabah yang masuk dipakai untuk menutup biaya operasional.

Pada 2021, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembubaran PD BKK Klaten sudah terbit. Namun tidak ada tindak lanjut dan bank tetap beroperasi.

Puncaknya terjadi pada Juni 2025. Saldo PD BKK Klaten benar-benar habis. Nasabah yang datang menarik uang pulang dengan tangan kosong.

"Posisi itu saya sebagai Bupati baru dan almarhum Mas Wakil sebagai wakil Bupati baru tidak ada tidak tahu apa-apa karena memang PD BKK ini sudah muncul jauh sebelum saya dan Almarhum menjabat," ujar Hamenang.

Ia mengungkapkan, kini sebagian direksi dan karyawan yang terlibat kecurangan sudah mendekam di penjara. 

Sementara ribuan nasabah masih menunggu kepastian kapan uang mereka bisa kembali. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)