Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pengembangan komoditas kopi di Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas produksi di tingkat petani hingga akses pasar di sektor hilir.

Hal ini terungkap dalam forum diskusi soal hilirisasi kopi Bengkulu, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Serunai restaurant, Hotel Santika, Kota Bengkulu, Kamis (23/4/2026) malam.

Kegiatan itu dihadiri, Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, Rektor Universitas Bengkulu, Indra Cahyadinata, Kepala BPS Bengkulu, Win Rizal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) Rusman Heriawan, serta pelaku dan petani kopi.

Salah seorang petani kopi asal Kepahiang, Wawan, mengungkapkan bahwa mayoritas petani masih menjual kopi dalam kondisi asalan, sehingga kualitasnya belum maksimal.

“Kalau sekarang, satu pohon itu produksinya masih sangat rendah. Bahkan belum sampai satu kilogram. Ke depan, kami berharap produktivitas bisa meningkat,” ungkap Wawan saat bertanya dalam diskusi, Kamis (23/4/2026).

Ia juga menyoroti bahwa kopi berkualitas tinggi seperti petik merah masih sangat sedikit di Bengkulu.

“Yang diolah barista itu tidak sampai 10 persen dari total produksi. Kebanyakan masih kopi asalan, kulit masih ada, biji pecah masih banyak,” jelas Wawan.

Wawan berharap adanya bantuan alat sortasi serta pendampingan berkelanjutan bagi petani.

“Kami tidak hanya butuh bantuan pupuk, tapi juga bimbingan agar bisa menghasilkan kopi berkualitas ekspor,” tambah Wawan.

Senada juga disampaikan, salah satu pengusaha kopi Kota Bengkulu, Abdul Khafi, menyoroti persoalan di sektor hilir, khususnya akses bahan baku dan persaingan dengan perusahaan besar.

“Kami butuh sortasi untuk mendapatkan biji kopi yang bebas dari cacat. Tapi masalahnya, perusahaan besar sudah lebih dulu masuk ke petani dengan modal besar,” kata Abdul.

Ia juga mengungkapkan bahwa kopi Bengkulu kerap tidak dikenal di pasar karena rantai distribusi yang tidak jelas.

“Sering kali kopi Bengkulu justru diklaim daerah lain, seperti Lampung, karena permainan tengkulak,” ujar Abdul.

Abdul Khafi berharap adanya intervensi konkret dari pemerintah untuk memperkuat pelaku usaha hilir.

“Kami siap ekspor, tapi perlu dukungan nyata, terutama dalam akses pasar dan infrastruktur,” tegas Abdul.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.

“Kalau berjalan sendiri-sendiri, mungkin cepat, tapi tidak akan jauh. Dengan kelembagaan yang kuat, manfaatnya bisa lebih besar,” ujar Wahyu.

Ia mendorong pembentukan badan usaha milik petani kopi agar pengelolaan lebih terstruktur dan efisien.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas.

“Kalau masih manual, produktivitas rendah. Dengan alat modern, hasil bisa jauh lebih optimal,” jelas Wahyu.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mendorong agar Bengkulu memiliki pusat pengembangan kopi terpadu.

“Semua praktisi kopi ini harus dikumpulkan. Bengkulu harus punya pusat kopi yang ke depan bisa menjadi rujukan dunia,” ujar Rachmat.

Ia bahkan menargetkan Bengkulu tidak hanya mengekspor biji kopi, tetapi juga sumber daya manusia.

“Kita harus bisa mengekspor barista. Dididik secara profesional, lalu disebarkan ke berbagai negara,” kata Rachmat.

Menurutnya, dengan penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, Bengkulu berpotensi menjadi pusat industri kopi yang diperhitungkan secara global.