TRIBUNBANYUMAS.COM, KAJEN - Kabar perekrutan karyawan disertai uang pelicin di pabrik sepatu PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) Pekalongan, Jawa Tengah, membuat warga resah.
Puluhan warga dari tiga desa di sekitar kawasan pabrik, yaitu Desa Sampih, Desa Wangandowo, dan Desa Sokosari, mendesak perusahaan membuka secara transparan proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan itu.
Direktur BUMDes Wakandowo, Zulfikar Tagayo mengatakan, persoalan rekrutmen menjadi perhatian utama masyarakat.
Hingga kini, masih banyak pelamar laki-laki dari tiga desa tersebut belum mendapatkan kesempatan bekerja.
"Dari tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut. Padahal, hampir setiap rekrutmen itu ada kebutuhan tenaga laki-laki," ujarnya seusai audiensi di perusahaan PT HAI yang ada di Bokong, Jumat (24/4/2026).
Isu yang berkembang saat ini, pelamar yang ingin segera diterima bekerja di pabrik sepatu itu harus membayar sejumlah uang dengan nominal berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.
Meski demikian, Zulfikar menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas isu yang belum terverifikasi.
"Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya, sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut," jelasnya.
Baca juga: Mantan Wabup Pekalongan Riswadi Terseret Kasus Bupati Fadia Arafiq, Diperiksa KPK sebagai Saksi
Warga juga menyoroti belum terealisasinya janji perusahaan yang akan mengakomodasi pelamar berijazah SMP, khususnya dari tiga desa sekitar.
Hingga kini, perusahaan dinilai masih berfokus pada pelamar lulusan SMA.
"Dulu, sempat dijanjikan ada kesempatan bagi lulusan SMP dari tiga desa, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya," tambahnya.
Dalam pertemuan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan, telah dicapai kesepakatan bahwa ke depan, rekrutmen tenaga kerja, terutama laki-laki, akan diprioritaskan dari tiga desa tersebut.
Kesepakatan itu bahkan telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.
Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut.
Mereka berharap, komitmen yang telah disepakati tidak kembali diabaikan seperti sebelumnya.
"Kami masih mengedepankan komunikasi dan iktikad baik. Tapi kalau nanti tidak ada realisasi, tentu akan ada langkah lanjutan," tegas Zulfikar.
Bilal, warga Desa Sampih, mengungkapkan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan terkait realisasi janji perekrutan tenaga kerja laki-laki.
"Dulu, sempat dijanjikan ada prioritas untuk warga lokal, terutama laki-laki. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya.
Selain persoalan rekrutmen, warga juga menyoroti minimnya transparansi terkait program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Bilal menyebut, sebagian besar masyarakat bahkan tidak memahami apa itu CSR dan bagaimana cara mengaksesnya.
"CSR itu hampir tidak terasa di desa. Warga juga banyak yang tidak tahu, apa itu CSR dan bagaimana cara mendapatkannya," tambahnya.
Sementara itu, Humas PT HAI Herlina menjelaskan, saat bertemu warga, pihaknya menjelaskan proses rekrutmen karyawan.
"Pada prinsipnya, kami hanya berdiskusi dan menjelaskan proses rekrutmen dari awal hingga diterima. Semua yang dipanggil berdasarkan kebutuhan perusahaan," ujarnya.
Ia menegaskan, meski tidak ada jaminan diterima, perusahaan memberikan prioritas bagi warga dari tiga desa sekitar sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
"Untuk tiga desa tersebut, memang menjadi prioritas, namun tetap mengikuti kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan," imbuhnya.
Baca juga: Viral Pengemudi Mobil Diamankan Paksa di Jalan Tol Pekalongan, Diduga Serempat Pebalap Liar
Terkait tuntutan warga agar lulusan SMP dapat lebih banyak terserap, ia menyebut, pihaknya telah membuka peluang melalui sejumlah jalur.
Satu di antaranya, melalui vendor penyedia tenaga kerja untuk bidang pertamanan, serta proyek konstruksi yang tengah berjalan.
"Tenaga kerja lulusan SMP sudah kami fasilitasi, terutama melalui vendor dan juga pekerjaan konstruksi."
"Kami juga menekankan kepada kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja dari tiga desa tersebut," jelasnya.
Menanggapi isu adanya praktik rekrutmen berbayar, Iin panggilan akrab Herlina, secara tegas membantah hal tersebut sebagai kebijakan perusahaan.
Ia menyebut, praktik tersebut dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Dari perusahaan, tidak ada biaya apapun. Semua gratis. Sudah kami sampaikan juga melalui spanduk dan koordinasi dengan Disnaker."
"Kalau ada oknum, itu sudah kami proses dan laporkan ke pihak berwajib," tegasnya.
Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, Iin menyatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum yang berjalan di Polres Pekalongan.
Saat ini, perusahaan sepatu PT HAI Pekalongan menyerap sekitar 5.000 karyawan.
Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring peningkatan produksi dan permintaan pasar.
"Ke depan, jika produksi dan order terus meningkat, jumlah karyawan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000 orang," katanya. (*)
