TRIBUNTRENDS.COM -- Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud mengambil langkah tegas dengan meniadakan keterlibatan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan ini muncul setelah polemik terkait rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar menuai perhatian publik.

Dalam pernyataan resminya, Rudi Mas'ud menegaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara profesional dan transparan.

"Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi," ujarnya melalui akun Instagram h.rudymasud, Minggu (26/4/2026).

Ia secara khusus menyinggung posisi wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan (TAGUPP) yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

"Termasuk (posisi) wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan," kata dia.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan guna menghindari potensi konflik kepentingan sekaligus memperkuat prinsip meritokrasi dalam sistem pemerintahan daerah. Ia juga berkomitmen membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat diawasi oleh masyarakat.

"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama," ujarnya.

Rudi Mas'ud turut memberikan klarifikasi atas pernyataannya sebelumnya yang sempat menyinggung pimpinan di tingkat nasional. Pernyataan tersebut sempat memicu berbagai penafsiran dan menjadi perhatian publik.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk membandingkan pihak mana pun.

"Tidak ada maksud sedikitpun untuk membawa dan membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya. ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," kata dia.

Terkait rencana renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar, Rudi menjelaskan bahwa perencanaan tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Rudi juga menyatakan kesiapannya untuk menanggung secara pribadi biaya yang tidak berkaitan dengan fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium laut.

"Saya akan menanggung secara pribadi item biaya renovasi rumah dinas di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, seluruh item dalam renovasi akan kami evaluasi dan audit secara ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," kata dia.

Kontroversi sebelumnya mencuat saat Rudi Mas'ud menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo dalam menanggapi keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, yang sempat menjabat sebagai wakil ketua TAGUPP.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Siap Audit Terbuka Rumdin Rp25 M, Janji Selektif Beli Barang & Transparan

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan awak media di Hotel Atlet pada Kamis (24/4/2026). Rudi saat itu menyebut bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan tertentu yang memerlukan kepercayaan penuh.

"Semua adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Sama halnya dengan dirinya sebagai kepala daerah memilih tim ahli Gubernur Kaltim. Tentu, akan menunjuk orang-orang yang bisa bekerja dan berkomunikasi baik dengan saya," tuturnya.

Pernyataan itu kemudian menuai reaksi dari kader Partai Gerindra. Bendahara DPD Gerindra Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menilai perbandingan tersebut tidak tepat.

“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau simbol negara. Kalau mau membandingkan, bandingkan gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau bagaimana merespons masyarakat. Jangan menyentuh hak prerogatif Presiden,” tegas Sabaruddin, Sabtu (25/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas sehingga perlu disampaikan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Saya pikir kepala daerah perlu lebih hati-hati berkomentar, apalagi membawa nama tokoh nasional atau partai. Ini bisa menimbulkan kegaduhan. Masyarakat melihat dan menilai,” ujarnya. (Tribun Trends/Tribunnews Bogor)