TRIBUN-TIMUR.COM - Isu perombakan kabinet atau reshuffle dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat.

Sejumlah nama pejabat negara mulai disebut-sebut masuk dalam daftar pergeseran posisi strategis di pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi kabar tersebut dengan menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia memastikan jajaran kabinet saat ini tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan.

“Wah itu prerogatif Bapak Presiden, kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang jajaran kabinet kerja saja,” ujar Bima Arya.

Ia juga mengaku belum menerima informasi resmi maupun pembicaraan internal terkait rencana reshuffle.

“Enggak ada, kami belum dengar sama sekali,” tegasnya.

Meski demikian, informasi beredar menyebutkan, reshuffle akan dilakukan secara terbatas dan menyasar sejumlah posisi penting, baik di tingkat menteri maupun kepala lembaga.

Beberapa nama yang santer dikabarkan masuk dalam daftar antara lain Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang disebut akan dipercaya menjabat Kepala Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Qodari sendiri dikabarkan akan bergeser menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus memimpin badan komunikasi pemerintah, guna memperkuat aspek komunikasi publik yang selama ini dinilai masih menjadi kelemahan.

Selain itu, posisi Kepala Badan Karantina disebut-sebut akan diisi Abdul Kadir Karding, mantan Menteri P2MI periode 2024–2025.

Nama lain yang turut mencuat adalah Hasan Nasbi, yang dikabarkan akan ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Saat dikonfirmasi, Muhammad Qodari hanya memberikan jawaban singkat. “Mohon doa yang terbaik,” ujarnya melalui pesan singkat.

Sinyal reshuffle juga terlihat dari sejumlah pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh penting.

Pada 23 April lalu, Prabowo diketahui menggelar pertemuan empat mata dengan Luhut Binsar Panjaitan.

 Setelah itu, ia juga memanggil Dudung Abdurachman ke Istana Kepresidenan.

Pertemuan-pertemuan tersebut ditafsirkan sebagai bagian dari proses penataan ulang komposisi Kabinet Merah Putih.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memilih irit bicara terkait isu tersebut.

“Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa keputusan resmi terkait reshuffle akan disampaikan langsung oleh Presiden.

“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” katanya.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Istana.

Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan reshuffle kabinet berpotensi segera dilakukan dalam waktu dekat.

Profil Dudung Abdurachman

Profil Dudung Abdurachman menjadi sorotan setelah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dudung Abdurachman, yang lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat, adalah putra dari pasangan Nasuha dan Nasyati yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi.

Ia adalah salah satu dari tujuh bersaudara dan menghabiskan masa kecilnya di Bandung.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN Patrakomala Bandung, tempat Dudung menempuh pendidikan dari tahun 1972 hingga 1979.

Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 1982.

Pendidikan menengahnya ia jalani di SMAN 9 Bandung hingga lulus pada tahun 1985. Dari sini, Dudung menapaki jalan menuju Akademi Militer (Akmil), yang menjadi gerbang awal karier militernya.

Dudung merupakan lulusan Akmil angkatan 1988, dan sejak itu, ia mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan TNI.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021, sebuah posisi yang ia emban hingga menjelang masa pensiunnya pada tahun 2023.

Sebelum menjadi KSAD, Dudung juga pernah memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Kodam Jaya/Jayakarta.

Baca juga: Profil Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keberaniannya mengambil tindakan tegas terlihat saat menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Pada masa itu, ia memerintahkan penurunan baliho-baliho milik Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, yang kemudian menjadi sorotan publik. Keputusan ini menunjukkan ketegasan Dudung dalam menjaga ketertiban.

Karier Dudung terus melesat.

Hanya dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menjabat sebagai Pangdam Jaya, ia mendapat promosi menjadi Panglima Kostrad, menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono.

Puncak kariernya datang ketika pada 17 November 2021, Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi KSAD.

Muhammad Qodari

Muhammad Qodari atau disingkat M. Qodari (lahir 15 Oktober 1973) adalah pengamat politik dan peneliti Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Latar belakang pendidikan

Ia menyelesaikan program sarjana (S-1) di Universitas Indonesia, dengan menekuni bidang Psikologi Sosial.

Selanjutnya, program pasca sarjana (S-2), ia tempuh di University of Essex, Inggris, dengan mendalami bidang political behavior.

 M. Qodari mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik tahun 2016 di Fisipol, Universitas Gadjah Mada dengan predikat yang sangat memuaskan.

Ia mengangkat "Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014" di dalam disertasinya.

Karier

Pada November 2006, Qodari mendirikan lembaga survei dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), salah satu lembaga riset independen, yang memotret perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.

Sebelumnya, ia sempat menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2005 hingga Oktober 2006, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari Juli 2003 hingga Juni 2005; Chief Editor, Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine, dari Agustus 2003 hingga Juni 2004, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dari November 2002 hingga Juli 2003, kolomnis dan pengamat politik sejak 1999 hingga sekarang, serta Peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Mei 1999 hingga September 2001.

 Ia juga pernah aktif sebagai pembawa acara “Negeri Setengah Demokrasi” dan “Suara Rakyat” di salah satu telivisi swasta nasional.

M. Qodari adalah penggagas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro2024). Saat membawa gagasan itu, publik dibuat heboh.

Salah satunya saat ia menghadiri talkshow di Mata Najwa di mana ia secara menggebu-gebu berbicara tentang dukungannya terkait Jokpro2024 dan sambil menggunakan kaos bergambar Jokowi-Prabowo.

Profil Abdul Kadir Karding

Kadir Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973.

Ia menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari 2009 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Ia kader Partai Kebangkitan Bangsa.

Abdul Kadir pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Ia merupakan alumnus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro tahun 1997.

Kini menjabat sebagai Ketua Umum IKA UNDIP periode 2022-2027.

Ia juga pernah melanjutkan studi magister Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta.

Abdul Kadir Karding mengemban amanat sebagai Sekjen Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) periode 2025-2030.

Ia mendampingi Ketua Umum BPP KKSS Andi Amran Sulaiman.

Amran Sulaiman Menteri Pertanian di Kabinet Merah Putih.

Ia diamanahi sebagai Ketua Umum KKSS hasil Munas di Makassar 9-11 April 2025 lalu.

Pengukuhan BPP KKSS periode 2025-2030 di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Ahad (22/6/2025).

Riwayat Pendidikan

SD Ogomas I Sojol, Donggala Sulawesi Tengah Tahun 1986

SMP Negeri 9 Palu, Sulawesi Tengah tahun 1986 - 1989

SMA Negeri 2 Palu, Sulawesi Tengah tahun 1989 - 1992

S1 Fak. Perikanan, UNDIP Semarang tahun 1997

S2 Administrasi Publik, UNDIP Semarang tahun 2009

Riwayat Jabatan

Sekretaris Jenderal DPP PKB Periode 2014 - 2019

Ketua Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019

Anggota Badan Kerja sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI (2014-2019)

Kapoksi Komisi III DPR RI (2014-2019)

Anggota Komisi III DPR RI (2014-2019)

Anggota Komisi VII DPR RI (2019-sekarang)

Ketua Umum IKA UNDIP

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg DPR RI) 2014-2015

Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014

Sekretaris Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014

Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (2009-2012)

Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Periode 2001–2006

Executive Committee Young Liberal Democratic Asia Periode 2003–2009

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004-2009)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (2003-2004)

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah (2001-2003)

Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah (1999-2001)

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (1995-1996)

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan di Universitas Diponegoro (1994-1995)

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024, Kardin memiliki harta sebesar Rp16 M.

Profil Hasan Nasbi

Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979.

Dirangkum dari Kompas.com, Minggu (21/9/2025), Hasan menamatkan pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi sebelum melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). 

Pada tahun 2004, Hasan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari UI.

Selama masa kuliahnya, ia aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000.

Pengalamannya di HMI inilah yang menjadi pintu masuk Hasan ke dunia politik dan intelektual.

Rekam jejak karier yang beragam

Karier Hasan Nasbi membentang dari dunia jurnalisme hingga survei politik dan pemerintahan. 

Setelah lulus dari UI, ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005-2006. 

Setelah itu, ia bergabung sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik UI hingga 2008.

Perjalanannya terus berlanjut di dunia akademis dan politik.

Ia menjadi salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002 dan pernah menjadi sekretaris bagi peneliti asal Belanda, Dr. Harry Albert Poeze. 

Di bidang kepenulisan, Hasan pernah menulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (2004) dan ikut mengarang buku Mewarisi Gagasan Tan Malaka (2006).

Pada akhirnya, Hasan dikenal luas sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network.

Lembaga ini kerap terlibat dalam hitung cepat (quick count) berbagai pemilihan umum, termasuk pada Pilpres 2024.

Puncaknya, karier Hasan menanjak di pemerintahan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada 19 Agustus 2024.

Namun, jabatannya tersebut berakhir pada 17 September 2025 setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Angga Raka Prabowo untuk posisi yang merupakan transformasi dari PCO.

Harta kekayaan capai Rp 41 Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 9 Desember 2024, Hasan Nasbi tercatat memiliki harta kekayaan bersih senilai Rp 41.336.616.257.

( Tribun-timur.com / Tribunnews.com )