TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek), Prof. Badri Munir Sukoco, yang ramai dibicarakan setelah melontarkan wacana untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan industri.
Badri menyebut, program studi-program studi yang ada di universitas di Indonesia saat ini akan dipilah-pilah, atau kalau perlu ditutup, demi menyesuaikan dengan relevansi kebutuhan kehidupan dunia di masa depan.
"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026), dikutip dari siaran di Kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (Kemendukbangga/BKKBN).
Nantinya, kata Badri, Kemendiktisaintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang.
Penentuan tersebut juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Saat ini data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Lebih rinci, prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan.
"Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan," tutur Badri.
Badri berujar Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi.
Akan tetapi, jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu.
"Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ," ungkap Badri.
Ia memberi contoh, berdasarkan data yang diperiksa olehnya, tahun 2028 sebenarnya Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank.
Baca juga: Prodi Pilihan Apakah Masih Bisa Diubah saat Daftar UM-PTKIN 2026? Ini Penjelasan dan Cara Daftarnya
Apalagi, bila terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi di masing-masing daerah.
Badri Munir Sukoco lahir pada 11 September 1978, dan nama lengkapnya dengan gelar adalah Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D.
Ia dilantik menjadi Sekjen Kemendiktisaintek RI pada 23 Februari 2026 lalu.
Dikutip dari laman resmi badrisukoco.com, pria yang kini berusia 48 tahun tersebut merupakan Guru Besar Manajemen Strategi, Departemen Manajemen, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR).
Badri dikukuhkan sebagai profesor pada usia 39 tahun, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Universitas Airlangga pada 19 Agustus 2020.
Ia menempuh pendidikan S1 Manajemen Pemasaran di Universitas Airlangga. Kemudian, lanjut mengambil program S2 Manajemen Pemasaran (Marketing Manajemen) dan S3 Manajemen Strategis (Strategic Management) di National Cheng Kung University, Taiwan.
Selain itu, Badri pernah menjalani sejumlah program non-degree atau non-gelar, sebagai berikut:
Sebagai guru besar, Badri tercatat aktif dalam hal penelitian akademis atau academic research.
Salah satu penelitiannya berjudul “Organisational Change Capacity and Performance: The Moderating Effect of Coercive Pressure”, yang dipublikasikan di Asia-Pacific Journal of Business Administration.
Ia juga terlibat dalam beberapa lembaga asosiasi, seperti American Marketing Association, Forum Manajemen Indonesia, Academy of Management, dan lainnya.
Beberapa penghargaan yang pernah diraih Badri di antaranya adalah:
Ia juga menerbitkan empat buku, yakni:
Baca juga: Anggaran Riset Rp12 Triliun, Kemendiktisaintek Perkuat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Badri juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dikutip dari dokumen Rencana Bisnis Anggaran RSUD Dr. Soetomo Tahun 2025.
Ia menduduki jabatan tersebut sejak Juni 2021 hingga saat ini.
Selain itu, Badri pernah menduduki jabatan Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan UNAIR selama lima tahun, periode 2015–2020, sebagaiman tercantum dalam bagian Experts Profile di laman aeec.unair.ac.id.
Ia juga pernah menjadi anggota Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (Kemenristekdikti) dalam tugas World Class University Ranking selama enam tahun.
Di sisi lain, Badri pernah menjadi Dewan Penasihat untuk MIT Indonesia Research Alliance (MIRA) atau Indonesia MIT Program for Advanced Research and Technology (IMPACT), di Kemendikbudristek RI.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
