TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, mengungkapkan tekanan berat yang dihadapi pihaknya akibat kenaikan harga gabah dan ongkos pengemasan beras.
Hal itu disampaikan Dodot dalam rapat kerja bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung Parlemen, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Dodot menjelaskan, saat ini pihaknya tidak diperbolehkan menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk beras premium, HET berada di angka Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.500 per kilogram.
Namun di sisi lain, harga gabah di tingkat petani justru mengalami kenaikan signifikan dan melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Sementara sekarang ini harga gabahnya sudah naik. Dari HPP pemerintah itu Rp6.500, realitasnya di sawah sudah Rp7.500,” ujar Dodot.
Ia menjelaskan, secara sederhana biaya produksi beras dari gabah bisa mencapai dua kali lipat.
Dengan harga gabah Rp7.500, maka biaya menjadi beras sudah menyentuh Rp15.000 per kilogram.
Angka tersebut, lanjut dia, belum termasuk biaya pengemasan, distribusi, hingga operasional.
Kondisi itu membuat harga pokok produksi (HPP) beras yang dihasilkan Food Station sudah melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
“Ini problem. Sementara kita tidak boleh menjual di atas HET. Kalau melanggar, ada Satgas Pangan,” katanya.
Menurut Dodot, solusi yang paling memungkinkan adalah penyesuaian HET oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), agar produsen tetap memiliki ruang margin usaha yang wajar.
“Harus menaikkan HET solusinya, sehingga kami produsen ini masih bisa jualan dengan sedikit margin,” ucapnya.
Ia menegaskan, kewenangan untuk menetapkan maupun menaikkan HET sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Biasanya, penetapan tersebut dilakukan melalui pembahasan antara Bapanas dan pelaku industri.
“Berapa margin yang wajar, misalnya 3 persen, itu yang dibahas,” jelas Dodot.
Lebih lanjut, Food Station juga akan mengusulkan penyesuaian HET melalui asosiasi produsen, termasuk Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi).
Di tengah ketidakpastian tersebut, Dodot memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja perusahaan sekaligus stabilitas pasokan beras di Jakarta.
Salah satunya dengan memperkuat penjualan beras non-HET, seperti beras organik, beras merah, hingga beras fortifikasi yang tidak diatur dalam kebijakan HET.
Selain itu, Food Station juga mendorong penjualan beras dalam jumlah besar atau bulk untuk menekan biaya pengemasan.
“Kita galakkan penjualan yang tidak memakai kemasan 5 kiloan, tapi 25 kilo atau 50 kilo, sehingga biaya packaging bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema tersebut juga memungkinkan adanya subsidi silang, sehingga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa membebani kinerja perusahaan.
“Kita jual ke pedagang-pedagang, nanti masyarakat bisa beli di warung dengan membawa kemasan sendiri. Itu salah satu cara, meskipun tidak bisa masif,” pungkasnya.
