BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Kabupaten Bangka Tengah meminta pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang terkait harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, menyebutkan salah satu upaya yang harus dilakukan yakni penambahan jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menghadirkan investor baru.

Menurutnya, saat ini jumlah PKS di Kabupaten Bangka Tengah sangat terbatas, sehingga persaingan harga kurang maksimal serta penyerapan TBS dari petani menjadi terbatas.

"PKS ini terbatas di Kabupaten Bangka Tengah, di mana dua pabrik PKS itu nonaktif dan tidak berjalan. Ke depan, mungkin setahun atau dua tahun yang akan datang, produksi TBS petani swadaya kita akan sangat tinggi," ujar Batianus, Senin (27/4/2026).

Batianus mengatakan, melalui penambahan PKS tersebut diharapkan alur pengolahan kelapa sawit di Bangka Tengah dapat berkembang lebih baik.

"Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menarik investor baru untuk membangun pabrik PKS di Kabupaten Bangka Tengah. Bagi masyarakat, kami juga berharap dapat membuka ruang kepada investor sehingga mereka lancar dalam menjalankan usahanya," terangnya.

Di sisi lain, ia turut meminta pihak terkait, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD), untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi harga pembelian TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Kemarin sudah ada penetapan harga TBS di provinsi, tetapi kami melihat masih banyak PKS yang belum mengikuti patokan harga tersebut. Jadi kami minta hal itu dilakukan pengawasan juga," tutupnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)