TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang tak hanya menyiapkan proyek penerangan jalan umum (PJU) modern berskala besar, tetapi juga mulai membangun kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi sistem kerja baru berbasis investasi.

Melalui program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek Alat Penerangan Jalan Umum (APJ) di Kabupaten Batang kini memasuki tahap penguatan kapasitas aparatur yang akan terlibat langsung dalam proses pengadaan hingga pengawasan proyek.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Batang, Nona Yulistya Suyono, mengatakan skema KPBU memiliki mekanisme berbeda dibanding pengadaan proyek pemerintah pada umumnya sehingga membutuhkan pemahaman khusus bagi seluruh tim yang terlibat.

“KPBU ini berbeda dengan pengadaan konvensional. Karena itu panitia pengadaan dan tim KPBU harus benar-benar memahami regulasi dan tahapan prosesnya,” kata Nona kepada Tribunjateng.com, Selasa (28/4/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Batang menggelar capacity building selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), serta mendapat fasilitasi dari Kementerian Keuangan.

"Pelatihan tersebut diikuti 11 anggota panitia pengadaan dan 19 anggota tim KPBU yang nantinya menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek," ucapnya. 

Pada hari pertama, peserta mendapat materi terkait regulasi pemilihan badan usaha dalam skema KPBU. Sementara hari kedua difokuskan pada penguatan tim simpul KPBU agar mampu mengawal proyek sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Nona, perbedaan mendasar antara proyek KPBU dan pengadaan biasa terletak pada regulasi yang digunakan. 

"Jika pengadaan umum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka proyek KPBU menggunakan aturan khusus dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 1 Tahun 2025," jelasnya. 

Di sisi lain, proyek APJ Batang juga tengah memasuki tahap penyempurnaan dokumen Final Business Case (FBC) yang didampingi langsung Kementerian Keuangan melalui fasilitas Project Development Facility (PDF).

Dokumen tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan detail teknis proyek, mulai dari pemetaan ruas jalan hingga sistem kelistrikan yang akan diterapkan.

"Dalam rencana proyek, Pemkab Batang menargetkan pemasangan 7.095 titik lampu jalan dan 1.081 titik meterisasi listrik," ucapnya. 

Tak hanya berfokus pada pemasangan lampu baru, proyek ini juga diarahkan untuk memperbaiki sistem kelistrikan penerangan jalan agar lebih transparan dan terukur melalui sistem meterisasi bersama PLN.

Setelah dokumen final rampung, Pemkab Batang akan memasuki tahap market sounding guna menarik minat investor. 

Tahap pertama dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Mei 2026 dan dilanjutkan di Batang pada Juli 2026.

Adapun proses pemilihan badan usaha ditargetkan dimulai Juli 2026.

Jika seluruh tahapan berjalan lancar, penandatanganan kerja sama akan dilakukan pada November 2026 sekaligus menandai dimulainya konstruksi.

Pemkab Batang menargetkan sebagian lampu jalan sudah mulai beroperasi pada April 2027 sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Batang. (Ito)