TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan sikap tegas terkait kondisi kerusakan di Kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas ilegal.

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen dari total luas kawasan Tahura Bukit Soeharto yang mencapai 61.850 hektare telah dibuka dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

"Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini bukan hanya soal pembukaan lahan, tapi ancaman serius terhadap fungsi kawasan sebagai hutan konservasi dan lokasi penelitian," ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan, kerusakan tersebut bukanlah hal baru, melainkan akumulasi aktivitas ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan yang berstatus Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman.

Baca juga: Tanam Pohon di Tahura Bukit Soeharto Perkuat Komitmen Lawan Aktivitas Illegal 

Sebagai langkah awal pemulihan, Otorita IKN telah melakukan penanaman 100 bibit pohon, didominasi jenis nyamplung, serta jenis lain seperti gaharu, balangeran, nyatoh, dan meranti.

"Lokasi penanaman ini kami jadikan plot pemantauan bersama. Supaya publik bisa melihat langsung dan ikut mengawasi. Kalau ada aktivitas mencurigakan, segera laporkan," tegasnya.

Selain upaya rehabilitasi, pendekatan persuasif juga telah dilakukan untuk menghentikan aktivitas ilegal.

Pihak yang berada di kawasan diberi kesempatan meninggalkan lokasi secara sukarela.

Baca juga: Otorita IKN Tanam 100 Bibit Pohon di Tahura Bukit Soeharto

"Kalau sifatnya sudah nyata seperti ini, bahkan pelaku sudah teridentifikasi, maka penegakan hukum harus dilakukan dan tidak bisa ditawar lagi," tandasnya.

Myrna juga menyoroti adanya mobilisasi massa dari luar daerah yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

"Kami punya data warga yang benar-benar tinggal di sekitar sini. Tapi yang masuk membuka lahan justru banyak dari luar daerah. Ini yang perlu diluruskan," tandasnya.

Ia meminta semua pihak menghentikan praktik mobilisasi massa tersebut, terutama yang mengatasnamakan tenaga kerja atau kepentingan lain, karena berpotensi memicu konflik di lapangan.

Baca juga: Tahura Bukit Soeharto Kehilangan 5 Hektare Lahan Rehabilitasi ‎di Kawasan IKN

"Kami memohon dengan sangat, hentikan mobilisasi massa. Jangan membawa masyarakat dari luar yang belum tentu memahami kondisi Tahura sebenarnya," pungkasnya.

Otorita IKN juga mengingatkan agar tidak ada upaya politisasi terhadap kawasan konservasi tersebut, mengingat fungsi strategis Tahura Bukit Soeharto sebagai kawasan hutan lindung dan lokasi penelitian yang harus dijaga bersama. (*)