Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengusulkan kebijakan work from home (WFH) diperluas hingga ke sektor pendidikan sebagai langkah menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Sebelumnya, pada 18 April 2026 harga BBM Non-Subsidi mengalami kenaikan.

Menurut Teuku, kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung pada anggaran operasional, termasuk bagi kendaraan dinas yang menggunakan BBM jenis tersebut. Kondisi ini berpotensi mendorong penyesuaian standar biaya umum (SBU).

“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, ada dua langkah yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan penyesuaian SBU. Kedua, memperluas kebijakan WFH,” ungkap Teuku saat ditanya wartawan, Selasa (29/4/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH saat ini telah diberlakukan di lingkungan pemerintah. Bahkan, di tingkat provinsi telah diterapkan konsep work from anywhere (WFA). 

Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai belum optimal dalam menekan konsumsi BBM.

Pasalnya, meskipun orang tua bekerja dari rumah, aktivitas mengantar anak ke sekolah masih tetap berlangsung dan tetap membutuhkan BBM.

“Orang tua memang WFH, tetapi tetap mengantar anak ke sekolah. Itu juga menggunakan BBM. Jadi, penghematannya belum maksimal,” jelas Teuku.

Oleh karena itu, Teuku mengusulkan agar kebijakan WFH diperluas hingga ke sekolah, dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada hari-hari tertentu.

“Kalau perlu, sekolah juga menerapkan belajar dari rumah. Misalnya satu hari dalam sepekan, seperti hari Rabu atau Kamis,” kata Teuku.

Ia menilai pemilihan hari pelaksanaan WFH juga perlu diperhatikan. Jika dilakukan pada hari Jumat, berpotensi menciptakan libur panjang hingga akhir pekan yang justru mendorong masyarakat bepergian.

“Kalau hari Jumat, bisa jadi libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu. Orang malah bepergian, sehingga konsumsi BBM meningkat,” papar Teuku.

Lebih lanjut, DPRD juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menghitung secara rinci potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH tersebut.

“Nanti kita minta Bapenda menghitung berapa penghematan BBM secara angka. Kalau terlihat signifikan, bisa menjadi dasar untuk memperluas kebijakan ini,” tambah Teuku.

Teuku menegaskan, perlu ada keseimbangan antara penyesuaian anggaran dan efisiensi kebijakan. Pasalnya, menaikkan SBU berarti menambah beban anggaran daerah yang saat ini terbatas.

“Pilihan kita hanya dua, menaikkan SBU yang berdampak pada anggaran, atau melakukan efisiensi dengan memperluas WFH,” tutup Teuku.