BANGKAPOS.COM - Nama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi atau Arifah Fauzi, kini jadi sorotan karena usulnya soal pemindahan gerbong kereta api untuk penumang wanita ke bagain tengah.
Arifah mengusulkan tersebut setelah merespons insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur.
Dalam peristiwa itu, gerbong khusus perempuan yang berada di bagian paling akhir dilaporkan mengalami dampak paling parah.
Bahkan seluruh korban tewas merupakan perempuan.
Menanggapi hal tersebut, Arifah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian tengah rangkaian kereta.
"Jadi yang laki-laki di ujung. Yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah," ujarnya saat berada di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, posisi gerbong di bagian depan dan belakang memiliki risiko lebih tinggi ketika terjadi tabrakan.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap penempatan gerbong demi meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan.
Siapa Arifah Fauzi lebih jauh?
Arifah Fauzi adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Latar belakanganya adalah aktivis Nahdlatul Ulama.
Wanita bernama lengkap Arifatul Choiri Fauzi ini tidak berasal dari partai politik.
Arifah Fauzi lahir di Pulau Madura, Jawa Timur, pada 28 Juli 1969 dan kini berusia 56 tahun.
Bagaimana pendidikannya?
Pendidikan dasar Arifah Fauzi ditempuh di Jakarta, termasuk di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As Syafiiyah Jatiwaringin. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta, yang kini dikenal sebagai UIN Sunan Kalijaga, dan lulus pada 1994.
Arifa juga meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia pada 2002 melalui beasiswa Ford Foundation.
Kariernya dimulai dari aktivitas organisasi sejak usia muda. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) DIY periode 1989–1991, serta aktif di berbagai organisasi besar seperti Fatayat NU dan Muslimat NU.
Selain itu, ia juga terlibat dalam Majelis Alimat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta aktif dalam berbagai gerakan sosial, termasuk Gerakan Nasional Anti Korupsi bersama NU dan Muhammadiyah.
Di luar dunia organisasi, Arifatul juga berkiprah di industri kreatif sebagai produser sejumlah program televisi, seperti Syair Dzikir di TPI dan Hikmah Pagi di TVRI.
Ia bahkan pernah menjadi show manager dalam konser kolaborasi lintas negara serta memimpin tim seni budaya Indonesia dalam berbagai tur internasional ke sejumlah negara, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Belanda.
Saat ini, ia juga menjabat sebagai Direktur di PT Arzast Media Utama dan PT Rimang Hayu Malini, serta aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Terjun ke Dunia Politik
Selain keterlibatannya dalam organisasi keagamaan, Arifatul juga menggeluti karier di bidang politik.
Arifatul bahkan memiliki pengalaman politik yang signifikan.
Sebelumnya, ia merupakan tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah organisasi keagamaan lainnya.
Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU).
Arifatul juga aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI).
Ia tercatat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilpres 2024.
Atas perannya tersebut, ia kemudian masuk di jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Setelah menang, Presiden Prabowo kemudian melantik Arifatul jadi Menteri PPPA bersama menteri dan wakil menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) lalu.
Arifah Fauzi memiliki harta sebanyak Rp12.588.476.672.
Jumlah tersebut ia laporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2025.
Berikut rincian lengkapnya:
Tanah dan Bangunan Rp6.929.000.000
Tanah Seluas 2.000 M2 di Kab/Kota Pati, Hasil Sendiri Rp140.000.000
Tanah Seluas 816 M2 di Kab/Kota Bantul, Hasil Sendiri Rp300.000.000
Tanah Seluas 13.790 M2 di Kab/Kota Pandeglang, Hasil Sendiri Rp350.000.000
Tanah Seluas 15.000 M2 di Kab/Kota Pandeglang, Hasil Sendiri Rp450.000.000
Tanah Seluas 407 M2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp300.000.000
Tanah Seluas 10.725 M2 di Kab/Kota Pandeglang, Hasil Sendiri Rp350.000.000
Tanah Seluas 301 M2 di Kab/Kota Bantul, Hasil Sendiri Rp800.000.000
Tanah Seluas 56 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp200.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 106 M2/60 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp350.000.000
Tanah Seluas 500 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp1.000.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 255 M2/36 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp600.000.000
Tanah Seluas 2.565 M2 di Kab/Kota Pati, Hasil Sendiri Rp250.000.000
Tanah Seluas 2.485 M2 di Kab/Kota Bantul, Hasil Sendiri Rp994.000.000
Tanah Seluas 230 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp725.000.000
Tanah Seluas 26 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp80.000.000
Tanah Seluas 22 M2 di Kab/Kota Depok, Hasil Sendiri Rp40.000.000
Alat Transportasi dan Mesin Rp1.624.002.000
Mobil, Toyota Land Cruiser Tahun 1997, Hasil Sendiri Rp300.000.000
Motor, Honda Vario Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp8.000.000
Motor, Honda Supra X 125 Tahun 2007, Hasil Sendiri Rp5.000.000
Mobil, Toyota Innova V Hybrid Tahun 2024, Hasil Sendiri Rp533.600.000
Mobil, Toyota Minibus Alphard 2.5 G Tahun 2018, Hasil Sendiri Rp777.402.000
Harta Bergerak Lainnya Rp898.700.000
Surat Berharga Rp----
Kas dan Setara Kas Rp3.002.274.672
Harta Lainnya Rp450.000.000
Sub Total Rp12.903.976.672
Utang Rp315.500.000
Total Harta Kekayaan Rp12.588.476.672.
Baca juga: Profil Said Aqil Siradj, Komut PT KAI Sebut Palang Pintu Bukan Kewajiban KAI: Banyak yang Nggak Tahu
Usulan Arifah Fauzi soal gerbong wanita pindah ke tengah ini pun menuai polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak menilai usulan itu cenderung bias gender dan memicu kritik, terutama dari kalangan pria.
Bahkan, beberapa tokoh publik turut menyampaikan sindiran di media sosial terkait pernyataan tersebut.
"Cerdasnya menembus langit. Mantap memang kualitas pejabat kita tuh, enggak ada lawan," tulis komika sekaligus sutradara dari film Agak Laen, Muhadkly Acho.
"Kebetulan laki-laki kalau ditabrak kereta sih aman-aman aja," sindir komika lainnya, Patra Gumala.
Kepala Kelompok Fraksi PDI-P Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai solusi atas persoalan keselamatan transportasi publik, tidak cukup hanya dengan memindahkan posisi gerbong kereta khusus perempuan. Pernyataan itu disampaikan Selly menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, yang mengusulkan agar gerbong khusus perempuan pada KRL dipindahkan ke bagian tengah rangkaian.
“Solusi yang benar adalah memperbaiki sistem, bukan sekadar memindahkan posisi penumpang,” ujar Selly saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).
Selly mengatakan, usulan tersebut patut dianggap sebagai langkah cepat berbasis mitigasi risiko bukan solusi akhir. Sebab, dalam peristiwa kecelakaan, gerbong di posisi rentan memang terdampak paling fatal.
“Kalau ditanya apakah ini solusi yang solutif dan cukup, saya melihat tidak boleh berhenti pada relokasi gerbong semata. Karena akar persoalannya bukan posisi perempuan di ujung atau di tengah, melainkan sistem keselamatan perkeretaapian,” kata Selly.
Menurut Selly, pendekatan kebijakan tidak boleh menempatkan keselamatan perempuan, seolah hanya bisa dicapai dengan memindahkan kerentanan ke kelompok lain.
“Jangan sampai muncul kesan perlindungan perempuan justru dibangun dengan logika pengorbanan pihak lain. Keselamatan publik tidak boleh berbasis siapa yang ditempatkan sebagai tameng risiko,” tegas Selly.
Lebih lanjut, Selly menerangkan ada tiga hal utama yang menurutnya perlu menjadi fokus pembenahan pemerintah. Pertama, evaluasi total sistem keselamatan transportasi, bukan hanya komposisi gerbong.
Dia menekankan pentingnya pembenahan sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur darurat, ketahanan rangkaian kereta, hingga desain perlindungan penumpang saat kecelakaan.
“Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama,” ucap Selly.
Arifah Fauzi bahkan disoroti oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa fokus utama seharusnya pada perbaikan sistem keselamatan, bukan pada pemisahan penumpang berdasarkan gender (Tribunnews/ Kompas.com/ bangkapos.com)
