TRIBUNJAKARTA.COM - Komunitas KRL Mania menyampaikan lima sikap terkait kecelakaan kereta KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).
KRL Mania sebagai komunitas pengguna Commuter Line menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tabrakan kereta di Bekasi yang menewaskan 16 orang.
Humas KRL Mania, Gusti Raganata menyebutkan tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan indikator adanya kerentanan sistemik dalam keselamatan operasional perkeretaapian.
Menurut Gusti, dalam sistem transportasi massal berfrekuensi tinggi seperti KRL Jabodetabek yang melayani lebih dari satu juta penumpang per hari, margin kesalahan harus mendekati nol.
"Satu celah kecil, baik teknis maupun prosedural, dapat berujung pada risiko fatal," kata Gusti dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
KRL Mania, kata Gusti, memandang bahwa keselamatan jiwa penumpang adalah mandat konstitusional negara yang tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan anggaran, teknis, maupun administratif.
Kami mendesak Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta DPR RI untuk menetapkan anggaran keselamatan transportasi publik sebagai non-negotiable spending. Modernisasi persinyalan
(termasuk upgrade ke sistem berbasis interlocking elektronik dan Automatic Train Protection), peremajaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas jalur harus dilindungi dari pemangkasan anggaran.
"Negara tidak boleh menukar keselamatan publik dengan efisiensi fiskal jangka pendek," kata Gusti.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) harus menuntaskan proyek Double-Double Track (DDT) Bekasi-Cikarang secara tegas dan terukur.
Jalur eksisting yang masih bercampur antara KRL dan kereta jarak jauh meningkatkan kompleksitas operasi serta potensi konflik perjalanan.
Selain itu, diperlukan audit independen dan menyeluruh terhadap sistem persinyalan:
mulai dari keandalan perangkat, penempatan dan redundansi lokasi sinyal, integrasi antar-stasiun, hingga
fail-safe mechanism.
"Sistem persinyalan modern dirancang untuk “gagal dalam kondisi aman” (fail-safe), namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemeliharaan, integrasi sistem, dan disiplin operasional," ungkap Gusti.
PT KAI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP perjalanan, dengan fokus pada koordinasi antara Masinis, Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), dan Pusat Pengendali Operasional Kereta (Operation Control Center/OCC).
Evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus menyentuh praktik lapangan: kejelasan protokol komunikasi, kecepatan respons dalam kondisi anomali, serta penerapan sistem redundansi untuk mencegah keputusan tunggal berisiko tinggi.
Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya dampak korban di area Kereta Khusus Wanita (KKW). Hal ini menuntut evaluasi berbasis data terhadap distribusi beban
penumpang, desain interior, serta posisi rangkaian terhadap titik risiko.
"Keselamatan tidak cukup dengan pemisahan ruang berbasis gender; harus ada pendekatan safety engineering yang mempertimbangkan mitigasi benturan dan evakuasi cepat," kata Gusti.
Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin, terutama di perlintasan sebidang yang secara statistik masih menjadi titik rawan kecelakaan tertinggi.
"Pemerintah harus mengamankan perlintasan sebidang dengan palang otomatis dan penjagaan yang memadai," katanya.
Gusti menuturkan pihaknya akan mengawal proses investigasi secara kritis dan independen. Transparansi hasil investigasi harus dibuka ke publik, termasuk jika ditemukan kegagalan sistemik, bukan sekadar
menyalahkan individu di lapangan.
"Transportasi publik yang aman bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak dasar warga negara," kata Gusti.
"Setiap kelalaian, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun operasional, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tegas," ujar Gusti
KRL Mania adalah komunitas sukarelawan dan pengguna aktif berjumlah 500.000 penumpang KRL Commuter Line sejak 2003 yang berfokus pada advokasi pelayanan, keselamatan, dan
peningkatan kualitas transportasi publik di Indonesia.
