SURYA.CO.ID, SURABAYA - Keterbukaan informasi publik oleh lembaga atau instansi di Jawa Timur saat ini dinilai masih rendah.

Sebab itu, dibutuhkan Peraturan Daerah atau Perda yang secara khusus mengatur agar seluruh lembaga dan instansi publik wajib mematuhi keterbukaan informasi publik. 

Desakan tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim, Sholahuddin, Rabu (29/4/2026).

Baca juga: Komisi Informasi Jatim Dukung Gagasan Raperda Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur

Baru Ada 18 OPD dari Total 64 Badan Publik yang Informatif

Berdasarkan data hasil Monitoring dan Evaluasi KI Jatim pada tahun 2025, baru ada 18 OPD dari total 64 badan publik yang masuk kategori informatif dari hasil assessment. Ini dinilai masih rendah. 

Berdasarkan data ini, KI Jatim mendorong agar dibuat Perda khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik terlebih sejumlah daerah lain di Indonesia telah memiliki regulasi semacam itu.

Jika merunut ketentuan klasifikasi keterbukaan informasi, ada kategori Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif pada OPD.

"Memang sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur misalnya kalau OPD atau Badan Publik tidak menjalankan keterbukaan informasi ada sanksinya," kata Sholahuddin ketika dikonfirmasi di Surabaya. 

Baca juga: Jawaban Pemprov Jatim dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Sopir Angkutan Barang

Perlu Perda yang Atur Sanksi dan Reward Keterbukaan Informasi Publik

Selama belum ada regulasi ini, Sholahuddin tidak yakin OPD atau badan publik bisa mematuhi keterbukaan informasi publik.

Dengan kata lain, OPD masih setengah hati. 

Melalui Perda khusus, KI Jatim ingin agar tidak hanya mengatur sanksi, namun juga perlu reward atau penghargaan bagi OPD yang informatif.

Ini dinilai akan efektif dalam menerapkan sistem sehingga spirit Keterbukaan informasi publik bisa optimal.

"Maka saya yakin siapapun pimpinannya, sistem ini akan jalan," jelas Sholahuddin.