Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Kabupaten Lombok Tengah saat ini telah berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Koperasi ini diproyeksikan menjadi tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan.

Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) Lombok Tengah, Ikhsan menyatakan bahwa, secara administrasi dan kelembagaan, seluruh desa dan kelurahan di daerah tatas tuhu trasna ini telah siap. 

“Kalau kelembagaan sudah 100 persen dari total (KDKMP) yang dimiliki Lombok Tengah di semua desa (127) dan kelurahan (12),” ucap Ikhsan menjawab TribunLombok.com, Kamis (30/4/2026).

Ikhsan menjelaskan bahwa kesiapan kelembagaan ini mencakup struktur pengurus ketua dan pengawas serta kelengkapan dokumen hukum berupa akta koperasi yang sudah dimiliki oleh masing-masing KDKMP.

Prestasi ini menempatkan Lombok Tengah di posisi terdepan dalam pelaksanaan program koperasi ini di tingkat nasional. 

Baca juga: Mendes Yandri Usul Moratorium Izin Ritel Modern, Diganti Koperasi Desa Merah Putih

“Kita paling pertama secara nasional. 100 persen kita pertama Lombok Tengah se-Indonesia,” tegasnya.

KDKMP telah memiliki pemetaan arah bisnis dan usaha yang diatur secara nasional, seperti penyediaan sembako dan apotek, namun tetap memberikan ruang bagi pengurus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Terkait operasional fisik, Kadiskop menyebutkan bahwa hal tersebut dikoordinasikan bersama pihak Kodim.

Harapannya, keberadaan koperasi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

“Kita harapkan ke depan adanya Kopdes ini bisa memberi ruang kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat dan memudahkan akselerasi semua sektor usaha di wilayah desa. Memperkokoh ekonomi rakyat sebagai pembentuk struktur ekonomi nasional,” pungkas Ikhsan.

Meski secara kelembagaan telah rampung, pembangunan fisik gerai KDKMP masih menemui kendala di beberapa titik. 

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, mengungkapkan terdapat sekitar 19 desa yang hingga saat ini belum memiliki lokasi untuk pembangunan gerai.

“Memang dari 154 desa dan kelurahan ada sekitar 19 yang memiliki persoalan lahan. Kita harus berdiskusi lebih jauh bagaimana solusinya,” kata Bupati Pathul.

Sebagian besar desa yang terkendala lahan merupakan desa pemekaran yang belum memiliki aset tanah sendiri.

Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah untuk mencari jalan keluar.

Pathul menyarankan adanya opsi penggabungan beberapa desa untuk membangun satu gerai bersama sebagai alternatif solusi lahan tersebut.

(*)