Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 10 ribu anak tidak bersekolah pada 2026. Angka ini menurun dari sebelumnya yang mencapai 14 ribu anak, namun masih menjadi pekerjaan rumah serius di sektor pendidikan.

Data tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila saat dijumpai Tribun Jabar.id, di Desa/Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang,  Kamis (30/4/2026). 

Ia menyebut, berbagai faktor menjadi penyebab anak putus sekolah, mulai dari kondisi ekonomi hingga persoalan sosial di lingkungan.

Baca juga: Disdikpora Pangandaran Catat 3.315 Anak Tidak Sekolah, Rata-rata Putus pada Jenjang SMP dan SMA

Menurutnya, Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk yang terkendala faktor ekonomi. Upaya persuasif juga dilakukan dengan memanggil orang tua agar anak kembali melanjutkan pendidikan.

“Namun ada orang tua yang menilai anaknya lebih baik bekerja daripada sekolah. Kalau sudah seperti itu, kami tidak bisa melakukan pemaksaan,” ujarnya.

Fajar mengungkapkan, terdapat pula kasus anak yang sudah difasilitasi masuk sekolah, namun kemudian diminta keluar oleh orang tuanya. Salah satunya terjadi pada siswa Sekolah Rakyat yang terpaksa berhenti di tengah jalan.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah. Saat ini, rata-rata lama sekolah di Sumedang masih berada di angka 8,7 tahun, atau setara tidak sampai lulus SMP, sementara target ideal di atas 12 tahun.

“Ini menjadi tantangan, karena harapan lama sekolah kita di atas 12 tahun,” katanya.

Baca juga: 13 Ribu Anak di Ciamis Tidak Sekolah, Kadisdik Ungkap Penyebabnya

Selain faktor ekonomi, alasan lain yang menyebabkan anak enggan bersekolah adalah perundungan. Fajar mencontohkan adanya anak dari keluarga pemulung yang enggan sekolah karena kerap mendapat ejekan dari lingkungan.

“Ada yang tidak mau sekolah karena dibully. Ini juga harus jadi perhatian bersama,” ucapnya.

Ia menilai, penanganan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Perlu keterlibatan lintas sektor, termasuk Dinas Sosial, pemerintah desa, hingga lingkungan masyarakat seperti RT dan RW.

“Kalau semua pihak aktif, intervensinya akan lebih mudah. Jangan menunggu viral baru bergerak,” tegasnya.

Fajar menambahkan, pentingnya pendidikan harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, bekerja memang bisa dilakukan siapa saja, namun tanpa pendidikan yang memadai, peluang dan cara pandang seseorang akan terbatas.

“Dengan sekolah, wawasan terbuka dan cara pandang terhadap berbagai hal juga akan lebih luas,” katanya. (*)