TRIBUN-SULBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Stakeholder’s Day Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai 5, Kabupaten Mamuju, Kamis (30/4).
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan anggaran serta pembangunan di Sulawesi Barat.
Ia menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan profesional.
Baca juga: Pelaku Tambang Emas Ilegal di Mamuju Langgar 4 Undang-undang Polisi Periksa 25 Saksi
Baca juga: Korban Pemerkosaan Ayah Tiri di Mamuju Diberi Bantuan Sembako dan Uang Tunai
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar untuk terus menjaga kinerja terbaik, meningkatkan tata kelola anggaran, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, saat membuka kegiatan itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan dari sekitar 4 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,6 persen, melampaui target nasional.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 hingga 6 persen, dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, target pembangunan makro tahun 2026 mencakup peningkatan pendapatan per kapita menjadi Rp49,74 juta, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,74 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,38 persen.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suriyanto, menyampaikan materi terkait tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa korupsi berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena menghambat investasi, menurunkan kualitas pembangunan, dan meningkatkan risiko kebocoran anggaran. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Kegiatan juga menghadirkan paparan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan oleh Syahril Abd. Raup. Ia menyampaikan bahwa Sulawesi Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Pada puncak acara, dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) maksimal periode Tahun 2025.
Dalam ajang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berhasil meraih lima penghargaan sekaligus, masing-masing untuk kategori satuan kerja kewenangan kantor daerah, yaitu:
Satker kode 692037 / SETJEN
Satker kode 693057 / Ditjen PP
Satker kode 693159 / BSK
Satker kode 692077 / Ditjen AHU
Satker kode 693023 / Ditjen KI
