Kementerian Luar Negeri Israel pada Kamis (30/04) menyatakan bahwa lebih dari 20 kapal yang membawa bantuan dengan sekitar 175 aktivis di dalamnya dihentikan saat berlayar menuju Jalur Gaza. Armada tersebut dicegat di perairan internasional dekat Yunani sebelum mencapai tujuannya.
Para aktivis diperkirakan akan dibawa ke Yunani melalui koordinasi dengan pihak berwenang setempat, setelah rencana awal untuk membawa mereka ke Israel dibatalkan.
Misi ini dikenal sebagai Global Sumud Flotilla, sebuah inisiatif internasional yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Aksi tahun ini dilakukan menyusul pencegatan armada serupa yang melibatkan sekitar 45 kapal pada tahun lalu.
Penyelenggara menyatakan misi kali ini melibatkan lebih dari 70 kapal dan sekitar 1.000 peserta dari berbagai negara, menjadikannya upaya terbesar sejauh ini untuk menembus blokade laut menuju Gaza.
Kapal-kapal dalam misi tersebut diberangkatkan pada akhir April dari sejumlah pelabuhan di Eropa, termasuk Barcelona di Spanyol, sebelum bergabung di Laut Mediterania dalam perjalanan menuju Gaza.
Warga Palestina serta lembaga bantuan internasional menegaskan bahwa pasokan yang saat ini masuk ke Jalur Gaza masih jauh dari kebutuhan penduduk.
Menurut penyelenggara Global Sumud Flotilla, angkatan laut Israel menyita sedikitnya 15 kapal di dekat Pulau Kreta, ratusan mil dari wilayah Gaza.
Para peserta misi menyatakan bahwa pasukan Israel melakukan penyergapan terhadap kapal-kapal tersebut pada malam hari, merusak mesin, serta menahan sejumlah orang ketika kapal masih berada di perairan internasional.
"Kapal kami didekati kapal cepat militer yang menyatakan diri sebagai milik Israel, menggunakan laser dan senjata serbu yang diarahkan ke peserta, kemudian memerintahkan para partisipan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan berlutut dengan tangan di atas kepala,” tulis organisasi tersebut dalam pernyataan di platform X.
Kelompok itu juga menyebut sistem komunikasi mereka diganggu, sementara beberapa kapal ditinggalkan dalam kondisi tidak dapat bernavigasi setelah peralatannya dirusak.
"Ini adalah pembajakan,” kata kelompok tersebut dalam pernyataannya. "Ini merupakan penangkapan yang melawan hukum di laut lepas dekat Kreta, sebuah tindakan yang menurut kami menunjukkan bahwa Israel dapat beroperasi dengan impunitas penuh, jauh melampaui wilayahnya sendiri, tanpa menghadapi konsekuensi apa pun,” tambah mereka.
Israel menyatakan pihaknya bertindak sebelum armada tersebut mencapai perairan teritorial Israel karena besarnya jumlah kapal yang terlibat, serta menegaskan bahwa operasi tersebut dilakukan tanpa menimbulkan korban jiwa.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan armada tersebut "dihentikan sebelum memasuki wilayah kami” dan menyebut para peserta sebagai provokator yang mencari sorotan publik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji operasi angkatan laut tersebut dan menyatakan bahwa Israel berhasil mencegah armada mencapai Gaza.
Penyelenggara menyebut misi Global Sumud Flotilla sebagai mobilisasi sipil lintas negara terbesar melalui jalur laut untuk Palestina hingga kini. Mereka juga mengatakan sejumlah kapal lain berhasil mencapai perairan yang aman dan akan berupaya melanjutkan perlawanan terhadap blokade Israel.
Aksi ini jadi lanjutan misi Freedom Flotilla pada tahun lalu, yang saat itu disebut sebagai upaya maritim paling ambisius untuk menembus blokade menuju Gaza. Para peserta misi tersebut kemudian dihentikan oleh Israel dan kemudian dideportasi.
"Muatan bantuan di armada-armada ini tidak dirancang untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan Gaza, tetapi tujuannya adalah menarik perhatian dunia terhadap situasi di sana,” kata Nathan Brown, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di George Washington University, kepada DW.
Israel memberlakukan blokade laut terhadap Jalur Gaza sejak 2007, setelah Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut. Israel menyatakan blokade diperlukan untuk mencegah Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain, memperoleh senjata.
Israel juga menuduh Hamas terlibat dalam mendorong keberlangsungan misi armada ini dan menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu proses diplomatik yang sedang berlangsung.
Sebaliknya, banyak organisasi hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat internasional menilai blokade Israel ini sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional.
Para ahli hukum dan sejumlah pemimpin dunia sebelumnya juga mempertanyakan keabsahan penegakan blokade Israel di perairan internasional.
Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk sejak perang Israel dengan Hamas pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Gencatan senjata diumumkan pada 25 Oktober tahun lalu, tetapi situasi di Gaza tetap kritis. Sekitar dua juta penduduk menghadapi kekurangan pangan dan obat-obatan.
Serangan Israel dilaporkan masih menewaskan ratusan warga Palestina meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diberlakukan.
Pejabat PBB dan sejumlah pihak lainnya menyatakan bahwa dalam kampanye militernya yang masih berlangsung, Israel melakukan kejahatan perang, termasuk pembersihan etnis dan praktik kelaparan yang disengaja. Sejumlah pihak juga memperingatkan kemungkinan terjadinya genosida dan kelaparan massal.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 72.000 warga Palestina, termasuk sedikitnya 21.000 anak-anak, telah tewas sejak Oktober 2023.
Pencegatan armada Global Sumud Flotilla tersebut memicu reaksi internasional. Kementerian Luar Negeri Turki mengecam penyitaan kapal-kapal itu sebagai "tindakan pembajakan”.
Spanyol memanggil perwakilan Israel di Madrid untuk menyampaikan "kecaman keras” atas penahanan armada tersebut, yang juga melibatkan warga negara Spanyol, menurut pernyataan kementerian luar negeri setempat.
Italia dan Jerman menyatakan mereka memantau perkembangan ini dengan "keprihatinan besar”.
Diadaptasi oleh Pratama Indra
Editor: Adelia Dinda Sani
