SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Jatim) pada tahun ini menunjukkan wajah berbeda, di mana para pekerja lebih memilih menggelar bakti sosial ketimbang melakukan aksi demonstrasi di jalanan.
Langkah kondusif ini diapresiasi oleh berbagai pihak, namun di balik ketenangan tersebut, pihak legislatif memberikan catatan kritis mengenai kesejahteraan pekerja yang masih belum ideal di Bumi Ki Ronggo.
Fokus utama saat ini, adalah bagaimana regulasi yang ada benar-benar mampu melindungi hak dasar para buruh di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso, Hari Cahyono, mengungkapkan bahwa para buruh telah menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Alih-alih turun ke jalan dengan pengerahan massa besar, sejumlah asosiasi buruh memilih melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu agenda utama adalah aksi donor darah yang telah dilaksanakan sejak pekan lalu. Kegiatan ini melibatkan para buruh dan bersinergi erat dengan Polres Bondowoso sebagai bentuk kepedulian sosial yang nyata.
"Pekan lalu ada aksi donor darah. Para buruh antusias mengikuti kegiatan ini," ujar Hari Cahyono saat dikonfirmasi oleh SURYA.co.id, Jumat (1/5/2026).
Langkah ini dinilai sebagai pergeseran positif dalam penyampaian aspirasi, di mana kolaborasi antara pekerja, instansi pemerintah dan aparat penegak hukum semakin harmonis.
Meski situasi di Bondowoso terpantau aman dan damai, Ahmadi, anggota Fraksi PPP DPRD Bondowoso, mengingatkan agar pemerintah daerah dan pelaku usaha tidak terlena dengan suasana tenang tersebut.
Menurutnya, May Day seharusnya menjadi titik balik perubahan nyata bagi nasib kaum pekerja, bukan sekadar seremoni tahunan tanpa substansi.
Ahmadi menyoroti beberapa poin krusial yang masih menghantui dunia ketenagakerjaan di tingkat lokal, antara lain:
"Kalau buruh tidak terlindungi, maka yang terancam bukan hanya mereka, tapi juga stabilitas ekonomi kita. Daya beli akan turun dan ketimpangan sosial semakin lebar," tegas Ahmadi.
Lebih lanjut, Ahmadi meminta agar pengawasan terhadap pemenuhan hak buruh di Kabupaten Bondowoso diperketat. Ia tidak ingin melihat regulasi ketenagakerjaan yang hanya kuat di atas kertas, namun tumpul dalam implementasi lapangan.
"Jangan hanya kuat di regulasi, tapi lemah di implementasi. Pelanggaran oleh pemberi kerja tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Ini yang harus kita benahi bersama secara serius," jelasnya.
Di sisi lain, Ahmadi juga memberikan pesan khusus bagi para buruh. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi industri, kaum pekerja dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar tetap kompetitif.
"Hak harus diperjuangkan, tapi kesiapan diri juga penting. Dunia kerja terus berubah, dan kita harus siap menghadapi tantangan tersebut agar tidak tertinggal," pungkasnya.
Peringatan Hari Buruh di Bondowoso tahun ini, menjadi pengingat bagi semua stakeholder bahwa dialog tripartit yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha dan buruh adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan bersama.
