Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjamin keberlanjutan pemberian insentif bagi tenaga pendidik non-aparatur sipil negara (ASN) tetap dipertahankan secara utuh pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.

"Kami memastikan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN tetap berlanjut demi menjamin kesejahteraan mereka," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji setelah apel Hardiknas di halaman Disdikbud Kaltim di Samarinda, Sabtu.

Kebijakan ini, kata Seno, merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap dedikasi para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh penjuru wilayah Kaltim.

Pemerintah daerah berjanji melakukan peninjauan ulang terhadap besaran nominal insentif tersebut agar bisa terus ditingkatkan secara bertahap pada masa mendatang.

"Upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik ini tentunya akan direalisasikan secara maksimal apabila kapasitas dan alokasi anggaran daerah memungkinkan," kata Seno.

Komitmen perlindungan serta penataan kelanjutan status para guru honorer ini dijamin pelaksanaannya dengan menggunakan instrumen ketersediaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP).

"Perhatian ekstra pada sektor pendidik ini berbanding lurus dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Kaltim yang menembus level 99,5 persen," ujarnya.

Tingginya APK pendidikan ini menjadikan Provinsi Kaltim sebagai daerah dengan capaian indikator pendidikan tertinggi di tingkat nasional. "Prestasi gemilang berskala nasional ini dapat tercapai berkat upaya keras Disdikbud Provinsi Kaltim dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk terus menuntaskan bangku sekolah," kata Seno.

Guna mendukung tren positif ini, pemerintah bersedia memfasilitasi program pendidikan tinggi gratis bagi seluruh lulusan sekolah menengah atas sederajat yang ingin berkuliah.

"Sinergi berkesinambungan bersama seluruh institusi pendidikan jenjang SMK dan SMA negeri maupun swasta terus diperkuat demi mewujudkan lahirnya generasi emas Kalimantan Timur," ujarnya.