TRIBUNMATARAMAN.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memaparkan masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan hingga tantangan digital di Jawa Timur dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026.

Dia menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi secara menyeluruh agar sistem pendidikan lebih merata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Hardiknas ini harus jadi refleksi, karena kualitas pendidikan kita belum merata di semua wilayah,” kata Deni, Sabtu (2/5/2026). 

Sekretaris PDI Perjuangan Jatim ini mengungkapkan, Jawa Timur memiliki skala pendidikan yang sangat besar dengan ratusan ribu tenaga pengajar. Berdasarkan data terbaru, jumlah guru di Jawa Timur mencapai sekitar 345.454 orang yang tersebar dari jenjang SD hingga SMK.

“Jumlah guru kita besar, tapi distribusinya belum sepenuhnya merata antara kota dan daerah,” ungkap Deni. 

Baca juga: Deni Wicaksono Siapkan Mesin Politik 2029, Tekankan Restrukturisasi PDI Perjuangan Madiun

Selain itu, jumlah satuan pendidikan dasar di Jawa Timur juga sangat banyak dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ribuan sekolah dasar dengan jutaan siswa menjadi bagian dari sistem pendidikan di provinsi ini.

“Skala yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang merata, tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ucap Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. 

Dari sisi pemerataan mutu, Deni menilai kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Akses terhadap fasilitas belajar, tenaga pendidik berkualitas, hingga dukungan teknologi menjadi faktor utama yang membedakan.

“Sekolah di kota relatif lebih siap, sementara di beberapa daerah masih kekurangan sarana dan guru,” kata dia. 

Alumnus Antropologi Sosial Universitas Airlangga ini juga mengungkap besarnya anggaran pendidikan di Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025. Namun, dia menilai efektivitas penggunaan anggaran masih perlu diperkuat agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas.

“Anggaran sudah besar, tapi harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan sekolah dan siswa,” tegas Deni. 

Dalam aspek sistem, dia melihat masih ada tantangan koordinasi antarlevel pemerintahan. Kebijakan pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota perlu diselaraskan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Sistem harus terintegrasi supaya program pendidikan tidak tumpang tindih dan hasilnya optimal,” kata dia. 

Baca juga: Ketua DPP PDI Perjuangan Apresiasi Kinerja Said Abdullah, Puji Kepala Daerah Trenggalek dan Kediri

Terkait transformasi digital, Deni menilai kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah percepatan digitalisasi pendidikan.

“Masih ada sekolah yang kesulitan akses internet dan perangkat, ini harus jadi perhatian bersama,” kata dia.

Selain itu, isu penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah juga menjadi perhatian. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu kajian matang agar tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam menentukan arah pendidikan.

“Perubahan sistem jurusan harus jelas dan tidak membuat siswa kehilangan arah,” ujarnya.

Dia menegaskan, Hardiknas harus menjadi titik dorong untuk pembenahan menyeluruh. Perbaikan pendidikan di Jawa Timur, menurut dia, membutuhkan langkah konsisten dan berbasis data.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi perbaikannya harus serius dan berkelanjutan,” pungkas Deni. (*)

(TribunMataraman.com)