TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menerima audiensi para pengemudi Jaklingko yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI).
Dalam pertemuan tersebut, para sopir hingga pemilik angkot Jalingko itu mengadukan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari kesejahteraan pengemudi, sistem pengupahan, keterlambatan pembayaran gaji, hingga potongan yang dinilai memberatkan.
Selain itu, layanan BPJS, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), serta tata kelola koperasi juga menjadi sorotan karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
“Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar penggajian pramudi dapat dibayarkan langsung melalui Transjakarta untuk mewujudkan sistem yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi para pekerja,” ujar Ima saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pekerja, transparansi pengelolaan, serta kualitas layanan transportasi publik.
Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini, termasuk pengawasan yang lebih kuat terhadap koperasi.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, maka perlu segera dilakukan langkah pembenahan.
Lebih lanjut, Ima juga mendorong adanya kajian lanjutan serta rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Transjakarta, dan pihak koperasi guna membahas solusi konkret.
“Perbaikan sistem harus lebih berpihak pada pramudi. Ini bukan hanya soal kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan transportasi publik,” katanya.
Ia menambahkan, jika para sopir bekerja dalam sistem yang adil dan terlindungi, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat.
“Aspirasi ini akan terus saya kawal agar menghadirkan perbaikan nyata bagi para pramudi sekaligus berdampak positif bagi layanan transportasi publik di Jakarta,” tutup Ima.
