Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah melakukan intervensi harga gabah di tingkat petani dengan menetapkan harga pembelian sebesar Rp 6.500 per kilogram tanpa klasifikasi kualitas.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Sekarang petani panen harus dibeli Rp 6.500. Kalau tidak, akan diperiksa. Ini untuk melindungi petani dari permainan tengkulak,” tegas Zulhas.

“Kalau pupuk tersedia dan harga gabah terjaga, produksi pangan bisa meningkat. Ini sesuai dengan program Presiden menuju swasembada pangan,” ujar saat menghadiri forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026).

Dalam acara itu, hadir pula Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Zulhas turut mengeklaim kemudahan akses pupuk berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional yang naik sekitar 8 persen, yakni dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton.

Melalui forum Rembuk Tani, Zulhas berharap persoalan distribusi pupuk dapat dipantau langsung di lapangan sekaligus memastikan petani memperoleh akses sarana produksi secara lebih cepat dan merata.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Zulhas didampingi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta jajaran pemerintah daerah.

Zulhas memaparkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 mencapai 9.845.686 ton, dengan rincian sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan sektor perikanan 295.686 ton. Sementara untuk wilayah Sumatera, realisasi penyaluran pupuk rata-rata telah mendekati 40 persen.

Khusus di Lampung, serapan pupuk tercatat mencapai 282.796 ton atau sekitar 40 persen dari total alokasi 713.970 ton. “Artinya distribusi sudah berjalan baik dan terus kita dorong agar tepat waktu,” ujarnya.

Zulhas menambahkan, pemerintah tengah mendorong penguatan industri pupuk nasional, termasuk pembangunan tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan.

“Dengan sistem distribusi yang lebih sederhana dan produksi yang meningkat, kita optimistis kebutuhan pupuk dalam negeri bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” tandasnya.

Zulhas mengatakan, serapan pupuk subsidi dipastikan meningkat setelah pemerintah melakukan reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk subsidi.

Menurut dia, penyederhanaan birokrasi ini tak cuma berimbas pada peningkatan serapan pupuk bersubsidi, melainkan juga mendongkrak produksi pertanian karena pupuk bersubsidi sampai di petani tepat waktu. 

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )