TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi nasional yang dinilai tidak sedang baik-baik saja.
Ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja rasional, memberikan pelayanan maksimal, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.
Baca juga: Pengawasan Publik Makin Terbuka, Kominfo Sulbar Minta ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Baca juga: Buaya Serang Warga di Tinambung Polman Ditemukan Mati di Sungai Mandar, Diduga Diracun
Menurutnya, situasi saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal.
Tekanan global, baik dari sisi politik maupun konflik antarnegara, turut berdampak pada perekonomian, termasuk di Indonesia.
Karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah diminta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Suhardi menegaskan efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Program yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD.
Dalam kondisi fiskal terbatas, pemerintah harus mampu menentukan prioritas secara rasional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, ia mengingatkan pengawasan publik kini semakin ketat.
Setiap individu dapat dengan mudah menyampaikan penilaian melalui platform digital, sehingga tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral.
Ia meminta seluruh ASN berhati-hati dalam bersikap.
Praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari.
Bahkan, ia secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun atas dasar kesepakatan.
Suhardi juga menekankan pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi.
Ia meminta setiap permasalahan internal diselesaikan secara internal, bukan justru diperkeruh di ruang publik.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat.
Estimasi kekurangan anggaran mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun, utamanya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan transfer pusat, kurang lebih Rp67 miliar. Kini kita harus efisiensi lagi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Suhardi mengingatkan ASN untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan menjaga integritas dan profesionalisme.(*)
