TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Iran memberlakukan tarif bagi kapal asing yang melintas di Selat Hormuz, memicu perdebatan panas.
Wacana ini langsung memicu kekhawatiran dunia pelayaran dan diplomatik, karena dinilai berpotensi melanggar hukum maritim global.
Sebagian pihak mencoba membandingkan kebijakan tersebut dengan praktik yang telah lama diterapkan di Terusan Suez dan Terusan Panama.
Baca juga: 14 Poin Respons Iran ke AS untuk Akhiri Perang, Salah Satunya Akhiri Konflik di Lebanon
Namun, para ahli hukum maritim menegaskan bahwa perbandingan tersebut tidak tepat karena perbedaan mendasar dari sisi hukum dan karakteristik jalur pelayaran.
Terusan Suez dan Terusan Panama merupakan jalur buatan manusia yang dibangun melalui proyek rekayasa berskala besar dengan biaya sangat tinggi.
Karena dibangun, dikelola, dan dirawat oleh negara tertentu, jalur tersebut berada di bawah kedaulatan penuh sehingga negara berhak mengenakan biaya transit kepada kapal yang melintas.
Biaya tersebut tidak hanya menjadi sumber pemasukan, tetapi juga digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, pengerukan, sistem keselamatan, serta layanan navigasi.
Dengan kata lain, konsep tarif di kanal buatan serupa dengan jalan tol, di mana pengguna membayar untuk fasilitas yang disediakan.
Sebaliknya, Selat Hormuz memiliki status yang sangat berbeda.
Baca juga: Iran Anggap AS Langgar Gencatan Senjata Imbas Rencana Bantu Kapal Lewati Selat Hormuz
Jalur ini merupakan selat alami yang menjadi salah satu titik paling vital dalam perdagangan energi global, karena dilalui hampir seperlima pasokan minyak dunia.
Sebagai selat internasional, status hukumnya diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat internasional wajib memberikan hak lintas damai (transit passage) yang tidak boleh dihambat.
Negara memang diperbolehkan mengatur lalu lintas kapal demi keselamatan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memungut biaya hanya karena kapal melintas.
Prinsip ini dibuat untuk menjaga stabilitas perdagangan global dan mencegah satu negara memanfaatkan posisi geografisnya sebagai alat tekanan ekonomi.
Jika aturan ini dilanggar, maka jalur-jalur strategis dunia berpotensi berubah menjadi instrumen politik dan ekonomi yang bisa mengganggu keseimbangan global.
Baca juga: Isi 14 Poin Proposal Iran ke AS, Akhiri Perang Secara Permanen hingga Pengelolaan Selat Hormuz
Dilansir dari Kompas.com, sejarawan maritim dari University of Exeter, Helen Doe, menyoroti aspek lain yang memperlemah legitimasi rencana Iran.
Ia menegaskan bahwa Iran tidak menguasai seluruh wilayah selat tersebut.
“Iran hanya menguasai satu sisi Selat Hormuz,” ujarnya, yang berarti klaim sepihak untuk menarik biaya semakin sulit dibenarkan secara hukum internasional.
Lebih jauh, para analis memperingatkan bahwa jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor.
Biaya logistik global berpotensi meningkat tajam, terutama bagi negara-negara pengimpor energi.
Kenaikan tersebut pada akhirnya bisa memicu inflasi global, khususnya pada sektor bahan bakar dan transportasi.
Baca juga: Iran Kirim Ancaman, Bakal Ubah Selat Hormuz Jadi Kuburan Kapal Perang AS
Selain itu, langkah tersebut juga dikhawatirkan menciptakan preseden berbahaya.
Negara-negara lain yang menguasai jalur strategis alami bisa mengikuti langkah serupa, sehingga sistem perdagangan internasional yang selama ini berbasis aturan dapat melemah.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memperpanjang blokade laut selama berbulan-bulan untuk menekan Iran agar bersedia mencapai kesepakatan di meja perundingan.
Langkah ini diambil di tengah mandeknya jalur diplomasi antara Washington dan Iran setelah serangkaian upaya negosiasi gagal membuahkan hasil.
Kebijakan tersebut langsung mengguncang pasar energi global, mendorong harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun.
Baca juga: Iran Kirim Ancaman, Bakal Ubah Selat Hormuz Jadi Kuburan Kapal Perang AS
Sebagaimana dilansir AFP, Kamis (30/4/2026), Trump menilai blokade laut terhadap Iran lebih efektif dibandingkan serangan militer langsung.
Dalam pertemuan dengan para eksekutif minyak, ia membahas upaya untuk “meringankan pasar minyak global dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melanjutkan blokade saat ini selama berbulan-bulan jika diperlukan serta meminimalkan dampaknya bagi konsumen Amerika,” menurut seorang pejabat Gedung Putih.
Berbicara kepada Axios, Trump menggambarkan dampak blokade tersebut terhadap Iran dengan nada keras.
“Mereka tercekik. Dan itu akan menjadi lebih buruk bagi mereka,” ujarnya.
Iran sendiri menuntut agar blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya dihentikan sebelum kesepakatan apa pun dapat dicapai dengan Washington.
Harga minyak melonjak Ketegangan yang meningkat langsung mengguncang pasar energi global.
Baca juga: Iran Tetapkan Batas Waktu 1 Bulan untuk Amerika Serikat, Akhiri Blokade Selat Hormuz dan Perang
Harga minyak Brent melonjak 7,6 persen menjadi 119,69 dollar AS (sekitar Rp 2 juta) per barel, level tertinggi sejak awal perang Ukraina pada 2022.
Iran berupaya membalas tekanan dengan mengandalkan posisinya di Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Diplomasi buntu Upaya diplomasi antara Washington dan Teheran masih menemui jalan buntu.
Dalam percakapan telepon dengan Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan adanya “konsekuensi berbahaya” jika Amerika Serikat dan Israel kembali melanjutkan perang terhadap Iran.
Di sisi lain, upaya negosiasi juga terganggu.
Wakil Presiden AS JD Vance dilaporkan dua kali membatalkan perjalanan ke Pakistan untuk berunding dengan Iran, yang meragukan keseriusan Washington dalam diplomasi.
Baca juga: Ekonom INDEF Ingatkan Dampak Perang As-Israel vs Iran Kian Nyata, Rupiah Anjlok, Subsidi Bengkak
Pejabat AS juga mengakui ketidakpastian mengenai siapa yang benar-benar mewakili Iran dalam pembicaraan, apakah Garda Revolusi yang semakin kuat atau para diplomat, terutama setelah serangan Israel menewaskan sejumlah pemimpin penting.
Retaknya hubungan sekutu Di dalam negeri, Trump menghadapi tekanan politik untuk mengakhiri perang yang dinilai tidak populer dan membebani masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar.
Ketegangan juga meluas ke hubungan dengan sekutu.
Trump melontarkan kritik tajam kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz dan mengancam akan mengurangi jumlah pasukan AS di Jerman.
Ancaman Trump tersebut berkaitan dengan pernyataan Merz yang menyebut bahwa Iran telah “mempermalukan” AS di meja perundingan.
Ancaman kemiskinan global Konflik ini tidak hanya berdampak pada energi, tetapi juga sektor lain seperti pupuk yang harganya ikut melonjak.
Baca juga: Jelang Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Iran Bakal Temui FIFA di Swiss
United Nations Development Programme memperingatkan bahwa lebih dari 30 juta orang di 160 negara berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat situasi ini.
Kepala UNDP Alexander De Croo menyebut kondisi tersebut sebagai “pembangunan yang berjalan mundur.”
Di Iran sendiri, nilai tukar riyal jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dollar AS.
Sejumlah warga Iran menggambarkan keputusasaan yang semakin dalam.
“Setiap kali dalam beberapa tahun terakhir negosiasi berlangsung, kondisi ekonomi rakyat justru semakin memburuk. Sanksi selalu dimulai atau diperketat,” kata seorang arsitek berusia 52 tahun yang enggan disebutkan namanya.
“Isunya selalu nuklir. Tidak ada pembicaraan tentang rakyat, ekonomi, atau kebebasan. Orang-orang berhak untuk tidak ingin mendengar kata ‘negosiasi’ lagi,” tambahnya.
Baca juga: Serangan Balasan Iran Hancurkan 16 Pangkalan Militer AS di Timur Tengah, Kerugian Capai Rp693 T
Iran menawarkan untuk melonggarkan kendalinya atas Selat Hormuz jika Amerika Serikat menghentikan blokade dan membuka jalan bagi negosiasi yang lebih luas.
Namun, pemerintahan Trump menyikapi proposal tersebut dengan skeptis.
Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menilai blokade laut AS bertujuan memecah belah negaranya dan “membuat kami runtuh dari dalam.”
Sementara itu, konflik juga merembet ke Lebanon.
Ketegangan antara Israel dan kelompok Hezbollah terus berlanjut meski ada gencatan senjata.
Untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata diberlakukan, tentara Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel menargetkan pasukannya, melukai dua tentara di selatan.
Serangan lain sehari kemudian menewaskan satu tentara.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan, “Israel harus menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju keamanan adalah melalui negosiasi, tetapi terlebih dahulu harus sepenuhnya menerapkan gencatan senjata agar dapat melanjutkan ke tahap perundingan. Serangan Israel tidak bisa terus berlanjut seperti ini.”
Laporan yang didukung PBB juga memperingatkan bahwa lebih dari 1,2 juta orang di Lebanon diperkirakan akan menghadapi kelaparan akut akibat konflik terbaru ini. (*)
