BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan utama dalam forum diskusi Lambung Mangkurat Critical Arena 2026 yang digelar di Banjarmasin.

Kegiatan yang diinisiasi GMNI Kota Banjarmasin bersama BEM Universitas Lambung Mangkurat ini, membahas aspek etika kebijakan hingga kerangka konstitusional program MBG, Senin (4/5/2026).

Dalam forum tersebut, perhatian utama diarahkan pada komposisi anggaran pendidikan nasional yang dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, satu diantara narasumber kegiatan menyampaikan pandangannya terkait besaran alokasi anggaran tersebut.

Menurutnya dari total anggaran pendidikan, terdapat alokasi signifikan yang dialihkan untuk MBG. 

Baca juga: Nilai TKA Diberi Bobot 30 Persen Pada Jalur Prestasi di SPMB 2026, Disdikbud Kalsel Beri Penjelasan

Baca juga: Viral Video Perkelahian 2 Pemuda Melawan 6 Orang di Simpang Empat Tanahbumbu, Polisi Buka Suara

"Dikhawatirkan berdampak pada upaya pemerataan kualitas pendidikan antar-daerah, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru yang masih memerlukan penguatan," katanya

Selain aspek anggaran, diskusi juga menyoroti potensi implikasi kebijakan terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur hak atas pendidikan.

Tiyo menilai kebijakan tersebut memerlukan kajian ulang secara komprehensif.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 223 triliun dari total Rp 769 triliun perlu ditinjau secara mendalam, agar tidak mengabaikan prioritas utama sektor pendidikan," ujarnya.

Forum juga membahas posisi perguruan tinggi dalam merespons kebijakan publik, terutama dalam menjaga independensi akademik.

Menurut Tiyo, kampus harus tetap menjalankan fungsi kritisnya.

"Perguruan tinggi harus tetap independen dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis atau menjadi instrumen kekuatan ekonomi tertentu," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG harus dijalankan berdasarkan pendekatan ilmiah yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

Dilain sisi ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah, sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

"Memilih pemimpin adalah sebuah tanggung jawab besar, namun mengawal jalannya kepemimpinan agar tetap pada jalurnya adalah kewajiban kita bersama sebagai warga negara," ucapnya.

Selain Tiyo, diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Dosen Gizi & Ketua PD AsNI Kalsel, Sigit Yudistira, S.Gz., M.Gz.

Nutrisionis Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kalsel, Venadya Syela Bonita, S.Gz, serta Akademisi Ilmu Politik Pemerintahan FISIP ULM Pathurrahman.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)